Peringkat paspor China merosot tajam ke posisi 115 dunia, sebuah perkembangan yang menimbulkan perhatian serius terkait kebijakan dalam dan luar negeri Beijing. Penurunan signifikan ini tidak hanya mencerminkan mobilitas warganya yang terbatas, tetapi juga menunjukkan dampak kebijakan politik dan sosial yang memengaruhi pengalaman warga China saat berpergian ke luar negeri.
Mobilitas Terbatas dan Diskriminasi di Luar Negeri
Meskipun pemerintah Partai Komunis Tiongkok (PKT) sering menonjolkan paspor sebagai simbol kebanggaan nasional, banyak warga China justru menghadapi berbagai kesulitan saat melakukan perjalanan internasional. Berbagai laporan mengungkap bahwa wisatawan China kerap mengalami pemeriksaan berlapis di perbatasan beberapa negara. Mereka bahkan terkadang dipaksa membayar pungutan ilegal, sebuah praktik diskriminatif yang menambah beban mereka saat bepergian.
Contoh konkret bisa dilihat di Australia, di mana seorang warga China lanjut usia dipermalukan setelah ketahuan membawa 15 kilogram makanan tanpa deklarasi yang tepat. Ia terpaksa menghadapi denda bea cukai yang memperkuat stereotip negatif terhadap pelancong asal China. Di Tanzania, seorang blogger mendokumentasikan kasus di mana warga China dipilih secara khusus untuk pemeriksaan bagasi ekstra dan dimintai suap, sementara wisatawan dari negara lain lolos tanpa hambatan.
Pengaruh Diplomasi "Prajurit Serigala" terhadap Citra Internasional
Penyebab lain yang memengaruhi penurunan peringkat ini adalah strategi diplomasi Beijing yang dikenal dengan sebutan “Prajurit Serigala”. Pendekatan diplomasi yang agresif dan koersif dianggap memperburuk hubungan bilateral dengan negara lain. Retorika yang keras justru menurunkan kepercayaan internasional terhadap China dan berdampak negatif pada bagaimana warga negaranya diperlakukan di luar negeri.
Pola komunikasi yang keras dan kebijakan luar negeri yang kontroversial ini berkontribusi pada stereotip negatif terhadap wisatawan China, yang semakin sering dipandang dengan kecurigaan dan ketidakpercayaan. Ketidakmampuan pemerintah China dalam mengelola citra diplomatik di mancanegara menjadi salah satu akar masalah utama penurunan peringkat paspor tersebut.
Pembatasan dan Ketidakadilan di Wilayah Mandiri
Ironisnya, pembatasan juga terjadi di wilayah yang diklaim sebagai bagian dari China sendiri, seperti Hong Kong. Warga China daratan harus memperoleh izin khusus untuk tinggal lebih lama dan menikmati masa bebas visa yang lebih singkat dibandingkan dengan pelancong dari Amerika Serikat, India, maupun Rusia. Ketidaksetaraan ini menunjukkan ketegangan internal dan pembatasan mobilitas yang tinggi bahkan di dalam wilayah “semua bagian China”.
Selain itu, kontrol yang ketat juga diterapkan di dalam negeri. Ada laporan tentang paspor warga yang dibatalkan secara sepihak oleh otoritas, tanpa alasan yang jelas, salah satunya dengan dalih “banyak penipuan di luar negeri.” Langkah semacam ini menggambarkan ketidakpercayaan pemerintah terhadap warganya sendiri dan menimbulkan hambatan signifikan pada kebebasan bergerak warga China.
Akses Terbatas terhadap Bantuan Konsuler
Masalah lain adalah lemahnya perlindungan hak-hak warga China di luar negeri. Ketika menghadapi masalah, layanan konsuler dari kedutaan dan konsulat China sering tidak responsif. Beberapa kasus warga yang terdampar atau mengalami penipuan di luar negeri tidak mendapat bantuan memadai meskipun telah berulang kali menghubungi kedutaan.
Kegagalan ini diduga berakar dari fokus Beijing terhadap pengeluaran besar dalam bidang militer dan diplomasi global, bukan pada kebutuhan dasar perlindungan warga negara di luar negeri. Warga China pun cenderung dianggap sebagai instrumen kekuasaan negara, ketimbang individu yang memiliki hak penuh atas perlindungan dan bantuan saat menghadapi kesulitan internasional.
Pengaruh Domestik terhadap Persepsi Global
Ketidaksesuaian antara propaganda nasionalis dengan kenyataan hidup para pelancong juga memperparah situasi. Dari sekitar 1,4 miliar penduduk China, hanya sekitar 200 juta yang memiliki paspor, dan sebagian besar belum pernah bepergian ke luar negeri. Ekspektasi tinggi yang dibangun oleh narasi resmi seringkali bertolak belakang dengan pengalaman langsung warga saat berhadapan dengan pembatasan dan diskriminasi.
Selain itu, stigma dan stereotip yang muncul akibat perilaku buruk sebagian pelancong, yang dipicu oleh lemahnya pendidikan kewarganegaraan dan tradisi korupsi, menambah ketidakpercayaan global terhadap warga China. Hal ini menyebabkan biaya teknologi kebijakan visa makin ketat dan sentimen anti-China di berbagai belahan dunia meningkat.
Dampak Terhadap Kepercayaan dan Martabat Nasional
Penurunan peringkat paspor ini mencerminkan persoalan lebih besar tentang kepercayaan, rasa hormat, dan tata kelola negara terhadap warganya sendiri. Fokus Beijing pada kekuatan militer serta diplomasi yang agresif tidak mampu memberikan perlindungan atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat biasa.
Para ahli menilai bahwa bila China ingin membangun reputasi internasional yang dihormati, langkah pertama yang harus diambil adalah menghormati hak-hak warga negaranya, memperbaiki pelayanan konsuler, serta meredefinisi kebijakan dalam negeri agar lebih terbuka dan menghormati kebebasan bergerak. Hingga perubahan ini terjadi, paspor China akan tetap menjadi simbol yang penuh ironi — sebuah “barang mewah termahal” yang nilai dan hakikatnya sebenarnya dirundung banyak masalah dan pembatasan.
Penurunan peringkat paspor kali ini tidak hanya soal kemampuan pelancong untuk menyeberang batas negara, tapi juga mencerminkan kegagalan sistemik yang lebih luas dalam tata kelola nasional dan hubungan internasional Beijing.
