Mesir secara tegas membantah klaim yang beredar di media Israel terkait rencana pengambilalihan senjata Hamas dalam konteks penanganan Gaza pasca-perang. Pada Selasa (19/8), pihak Mesir menolak laporan yang menyebut bahwa Kairo mengusulkan pengawasan senjata Hamas sebagai bagian dari upaya pengendalian wilayah tersebut setelah konflik saat ini mereda.
Beberapa media Israel, termasuk stasiun penyiar nasional KAN, sebelumnya mengangkat isu bahwa Mesir mengajukan proposal agar senjata Hamas diserahkan sementara kepada mereka. Ide ini menjadi bagian dari strategi manajemen Gaza setelah perang, di mana konon pemerintah teknokratis di bawah pengawasan Otoritas Palestina akan mengelola wilayah tersebut untuk beberapa tahun ke depan tanpa keterlibatan Hamas dalam pemerintahan.
Namun, saluran berita milik pemerintah Mesir, Al-Qahera News, mengutip sumber resmi dari Kairo, menegaskan bahwa laporan tersebut tidak akurat. Sumber tersebut menambahkan bahwa proposal yang disampaikan bersama Qatar dan telah diterima oleh Hamas adalah untuk menerapkan gencatan senjata selama 60 hari di Gaza, bukan pengambilalihan senjata oleh Mesir.
Penegasan Proposal Gencatan Senjata
Dalam skema yang diusulkan, negosiasi untuk gencatan senjata permanen antara Israel dan Hamas akan dimulai segera setelah kesepakatan diterapkan. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, menyatakan pada Selasa bahwa negosiasi mengalami kemajuan signifikan, dan kini keputusan di tangan Israel. Ini menandakan bahwa Mesir berperan aktif sebagai mediator yang berusaha memfasilitasi perdamaian yang berkelanjutan.
Hamas sendiri pada Senin (18/8) menyatakan telah menerima proposal yang dimediasi oleh Mesir dan Qatar. Meskipun kelompok tersebut tidak mengungkap rinciannya, langkah ini menunjukkan adanya titik temu dalam upaya mengakhiri konflik yang telah berkepanjangan di Jalur Gaza.
Isi Proposal yang Diungkapkan Media
Penyiar publik Israel KAN melaporkan bahwa isi proposal baru memiliki kemiripan dengan rencana awal yang diusulkan oleh utusan Amerika Serikat, Steve Witkoff. Intinya antara lain adalah pembebasan 10 sandera yang masih hidup serta pengembalian 18 jenazah sebagai imbalan terhadap gencatan senjata selama 60 hari. Selama periode ini, akan dimulai pembicaraan untuk mengakhiri perang secara permanen.
Lebih lanjut, menurut laporan media Mesir, usulan itu mencakup penempatan ulang pasukan Israel mendekati perbatasan Gaza. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah yang terdampak perang, sekaligus menghentikan operasi militer dalam dua bulan agar proses pertukaran tawanan dan sandera dapat berlangsung.
Kondisi Sandera dan Tawanan
Israel memperkirakan sekitar 50 warga negaranya masih berada dalam penyanderaan di Gaza, dengan estimasi 20 di antaranya masih hidup. Di sisi lain, lebih dari 10.800 warga Palestina ditahan di penjara Israel. Kelompok hak asasi manusia mengungkapkan bahwa para tahanan mengalami praktik penyiksaan, kelaparan, dan pengabaian medis, yang telah menyebabkan sejumlah kematian tragis.
Dalam konteks ini, peran Mesir sebagai mediator sangat krusial. Penegasan pemerintah Mesir bahwa rencana pengambilalihan senjata tidak pernah diusulkan bertujuan menjaga kredibilitas dan memperjelas posisi negara tersebut dalam proses diplomasi yang tengah berjalan. Hal ini sekaligus menepis spekulasi yang dapat memperkeruh situasi dan menghambat usaha menuju solusi damai.
Ketegangan yang masih berlangsung di kawasan Gaza mendesak agar berbagai pihak mempertimbangkan pendekatan diplomasi yang lebih konstruktif dan bermartabat. Negosiasi yang dimulai berdasarkan kesepakatan gencatan senjata sementara bisa menjadi momentum penting bagi terwujudnya perdamaian jangka panjang yang selama ini diidamkan oleh masyarakat di wilayah tersebut.
