Kelaparan yang mencekik Gaza saat ini merupakan bencana kemanusiaan yang disebabkan oleh kebijakan pembatasan pasokan vital yang diterapkan oleh Israel. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, secara tegas menyebut situasi di Gaza sebagai kegagalan kemanusiaan dan bencana buatan manusia akibat pembatasan yang disengaja. Pernyataan ini diperkuat oleh Volker Türk, Komisioner Hak Asasi Manusia PBB, yang menegaskan bahwa kelaparan di Gaza adalah dampak langsung dari kebijakan tersebut.
Pembatasan ketat yang diberlakukan sejak Oktober 2023 memperburuk krisis di wilayah yang sudah sangat rentan ini. Israel mengendalikan hampir seluruh jalur pasokan makanan, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya melalui blokade yang nyaris total. Akibatnya, lebih dari 2 juta penduduk Gaza menghadapi kekurangan gizi yang parah, dengan ribuan orang terancam mati kelaparan. PBB kini mengkategorikan krisis Gaza pada level IPC fase 5 — tahapan terburuk dalam skala krisis pangan global, setara dengan krisis kelaparan di Somalia dan Sudan Selatan.
Dampak Kelaparan pada Penduduk Gaza
Anak-anak menjadi korban paling tragis dari kelaparan ini. Tubuh mereka yang kekurangan nutrisi mulai membakar lemak dan otot, sehingga pertumbuhan terhenti dan perkembangan kognitif terancam rusak permanen. Banyak anak mengalami malnutrisi kronis yang membahayakan masa depan mereka. Di tengah keterbatasan air bersih dan akses kesehatan, organ tubuh orang dewasa dan anak-anak secara perlahan pun terancam kegagalan fungsi.
Keluarga di Gaza hidup dalam ketidakpastian yang menghancurkan. Orang tua seringkali harus menahan lapar demi memastikan anak-anak mereka mendapat sesuap makanan. Antrian panjang di titik distribusi bantuan nyaris menjadi zona berbahaya karena sering terjadinya kekerasan dan insiden penembakan. Data PBB mencatat hampir 1.000 orang tewas tertembak saat berdesakan di titik-titik distribusi makanan dan bantuan. Kerap terdengar tangisan bayi kelaparan dan terlihat tubuh-tubuh rapuh yang tumbang di jalanan.
Penghancuran Infrastruktur Pangan
Selain pembatasan logistik, serangan langsung terhadap sumber pangan di Gaza semakin memperparah krisis. Human Rights Watch melaporkan bahwa Israel secara sistematis menghancurkan lahan pertanian, toko roti, dan gudang makanan di wilayah ini. Tindakan tersebut berfungsi untuk mencekik akses rakyat Gaza terhadap bahan makanan pokok dan sumber daya pangan lokal, sehingga menghilangkan kemungkinan masyarakat bertahan hidup mandiri.
Rantai distribusi yang terputus juga membuat pasokan bantuan internasional sulit diterima secara efektif. Meskipun berbagai negara dan organisasi mencoba mengirimkan bantuan, kendala blokade dan keamanan menghambat distribusi pangan dengan baik. Sebagai dampak, kelaparan di Gaza bukan hanya soal ketersediaan makanan, melainkan juga bagaimana akses dan distribusi makanan diatur secara politis.
Kondisi Kemanusiaan yang Memprihatinkan
UNRWA dan lembaga kemanusiaan lainnya di Gaza menggambarkan suasana yang memilukan. Relawan melaporkan bahwa kehilangan berat badan pada anak-anak sangat mencemaskan, sehingga korban malnutrisi terus bertambah setiap hari. Dilansir dari Beritasatu, seorang relawan menyatakan, “Rakyat dipaksa mempertaruhkan nyawa demi sepotong roti.” Situasi yang semakin buruk ini memunculkan kekhawatiran meluasnya krisis kemanusiaan seiring waktu.
Beberapa negara seperti Spanyol sudah berinisiatif mengirimkan bantuan pangan besar-besaran, termasuk 12 ton makanan Lazzarini untuk mencegah kelaparan meluas. Namun upaya ini terbentur oleh hambatan politik dan militer yang diperketat. Di tingkat global, situasi ini menimbulkan dilema diplomatik, terutama bagi negara-negara sahabat Israel yang harus menyeimbangkan dukungan politik dengan urgensi penyelamatan nyawa manusia.
Tantangan Menuju Solusi
Kelaparan Gaza menggambarkan bagaimana konflik berkepanjangan bisa berubah menjadi bencana kemanusiaan skala besar. Dengan blokade yang sistematis dan serangan terhadap infrastruktur vital, warga Gaza dipaksa menghadapi pilihan hidup yang sangat berat. Otoritas internasional terus mendesak dicabutnya pembatasan serta penghentian serangan terhadap fasilitas makanan dan kesehatan.
PBB dan organisasi kemanusiaan tetap berupaya menggalang dukungan dan pengiriman bantuan, meski menghadapi tantangan akses dan keamanan. Suara komunitas internasional menguat agar solusi politik dan kemanusiaan bisa segera terwujud untuk membuka jalur pasokan dan menghentikan penderitaan warga Gaza. Namun, hingga saat ini, realitas lapangan masih menunjukkan penderitaan yang dalam dan terus memburuk.
Krisis kelaparan ini menegaskan perlunya perhatian serius dan tindakan nyata untuk menyelamatkan jutaan nyawa yang terjerat dalam konflik dan blokade. Data faktual dan pengakuan PBB menunjukkan bahwa kelaparan Gaza bukan sekadar bencana alam, melainkan konsekuensi sengaja dari kebijakan yang menutup akses kehidupan dasar bagi warga sipil di wilayah tersebut.
