Puluhan negara mengecam keras rencana pemerintah Israel yang akan membangun permukiman baru di wilayah Tepi Barat, wilayah yang telah lama menjadi sumber konflik antara Israel dan Palestina. Pada Kamis (21/8), lebih dari 20 Menteri Luar Negeri dari berbagai negara mengeluarkan pernyataan bersama yang menyoroti pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel dan risiko meningkatnya ketegangan akibat kebijakan tersebut.
Kantor penyiaran publik Israel, Kan, pada Rabu melaporkan bahwa Komisi Perencanaan Tinggi Israel menyetujui rencana pembangunan sekitar 3.400 unit rumah baru di kawasan Mevaseret Adumim, yang juga dikenal dengan kode E1. Kawasan ini berada di sebelah timur Yerusalem dan menjadi titik strategis karena berada di jalur penghubung antara kota Yerusalem dan permukiman Maale Adumim. Jika proyek ini berjalan, hal tersebut diperkirakan akan secara langsung memutus kontinuitas wilayah Palestina di Tepi Barat, yang dapat memperburuk situasi politik dan sosial di kawasan tersebut.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Inggris, ditegaskan bahwa keputusan Israel ini tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran hukum internasional. “Kami mengecam keras keputusan Komite Perencanaan Tinggi Israel untuk menyetujui pembangunan permukiman di kawasan E1 dan mendesak pembatalan segera proyek tersebut,” bunyi pernyataan tersebut. Dokumen itu juga mengingatkan bahwa pembangunan permukiman itu tidak akan membawa manfaat bagi rakyat Israel, malah justru berpotensi memperparah ketidakamanan, memicu kekerasan lebih lanjut, dan menunda proses perdamaian antara Israel dan Palestina.
Daftar negara yang ikut menandatangani pernyataan bersama ini mencakup Australia, Belgia, Kanada, Denmark, Islandia, Irlandia, Spanyol, Italia, Jepang, Latvia, Lituania, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Slovenia, Inggris, Finlandia, Prancis, Swedia, dan Estonia. Mereka secara kolektif mendesak agar Israel menghentikan ekspansi permukiman yang selama ini menjadi sumber gesekan dan pertentangan di wilayah tersebut.
Menanggapi rencana tersebut, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, juga mengeluarkan kecaman. Pada Rabu, Dujarric menegaskan bahwa PBB menolak segala bentuk pembangunan permukiman di wilayah pendudukan, termasuk Tepi Barat, karena melanggar prinsip-prinsip hukum internasional dan resolusi PBB yang telah lama berlaku. “Kami menyatakan penolakan kami terhadap setiap usaha untuk memperluas aktivitas permukiman di wilayah ini,” ujarnya.
Keberadaan permukiman Israel di Tepi Barat menjadi isu kontroversial yang sudah berlangsung puluhan tahun. Wilayah tersebut dianggap oleh komunitas internasional sebagai wilayah pendudukan yang status hukumnya masih dipersengketakan, dengan warga Palestina mengklaimnya sebagai bagian dari tanah air mereka yang sah. Sementara Israel menganggap bahwa keberadaan permukiman di kawasan tertentu diperlukan untuk alasan keamanan dan sejarah.
Namun, ekspansi permukiman yang terus menerus telah menarik kritik luas dari berbagai negara dan organisasi internasional. Menurut banyak pakar dan pemerhati politik Timur Tengah, langkah tersebut justru memperpanjang konflik dan menghambat peluang terciptanya solusi dua negara (two-state solution), yang selama ini menjadi tujuan utama diplomasi internasional dalam menyelesaikan sengketa Israel-Palestina.
Rencana pembangunan 3.400 rumah baru di E1 diperkirakan akan memperdalam segregasi wilayah dan membuka peluang untuk perluasan pengaruh Israel di Tepi Barat. Ini dikhawatirkan akan mengganggu kesepakatan dan proses perdamaian di masa depan. Selain itu, pemutusan kontinuitas wilayah Palestina akan memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi komunitas Palestina setempat.
Reaksi keras dari puluhan negara ini menunjukkan bahwa isu permukiman di Tepi Barat masih mendapat perhatian besar di panggung internasional. Upaya untuk mendorong agar Israel membatalkan rencana tersebut diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan membuka kembali dialog yang konstruktif antara kedua pihak. Namun, hingga saat ini, pemerintah Israel belum memberikan respons resmi terkait tuntutan internasional tersebut.
Situasi di lapangan sendiri tetap panas dan rawan konflik. Pasukan Israel kerap menerjunkan operasi militer pengamanan di beberapa kota di Tepi Barat, yang kadang memicu bentrokan dengan warga Palestina. Pemerintah dan lembaga internasional terus memonitor dinamika konflik ini, sementara masyarakat dunia menantikan langkah-langkah yang dapat menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah yang penting secara geopolitik tersebut.
