Kementerian Luar Negeri Prancis memanggil Duta Besar Amerika Serikat untuk Paris, Charles Kushner, menyusul surat kritik yang ia tujukan kepada pemerintah Prancis terkait penanganan antisemitisme dan rencana pengakuan negara Palestina. Pemanggilan ini menjadi sorotan dalam hubungan transatlantik antara kedua negara, yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat.
Kritik Dubes AS soal Penanganan Antisemitisme
Dalam surat resmi yang dialamatkan langsung kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kushner menilai bahwa aksi antisemitisme mengalami “ledakan” sejak serangan Hamas pada Oktober 2023. Ia menuding adanya intimidasi dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ekstremis pro-Hamas di berbagai negara Eropa, termasuk Prancis. Kushner mendesak pemerintah Prancis untuk menegakkan hukum terhadap kejahatan kebencian tanpa pengecualian guna melindungi komunitas Yahudi.
Menanggapi tudingan tersebut, Kementerian Luar Negeri Prancis secara resmi menolak dan menyebutnya “tidak dapat diterima”. Pernyataan kementerian menegaskan bahwa kenaikan aksi antisemitisme memang terjadi, namun pemerintah Prancis sangat berkomitmen untuk menindak tegas pelakunya. Kemenlu menekankan bahwa tuduhan dari perwakilan AS tersebut tidak mencerminkan kualitas hubungan bilateral antara Prancis dan Amerika Serikat.
Sikap Pemerintah AS dan Dukungan terhadap Dubes Kushner
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan dukungan penuh kepada Charles Kushner. Juru bicara Tommy Pigott menegaskan bahwa Kushner menjalankan tugasnya dengan baik sebagai representasi pemerintah AS, serta menegaskan kembali perlunya sikap tegas terhadap antisemitisme dan kelompok ekstremis.
Rencana Pengakuan Negara Palestina dan Kontroversi yang Muncul
Selain kritik soal antisemitisme, Kushner juga mengkritik rencana pemerintah Prancis yang akan mengakui negara Palestina pada bulan September 2024. Ia menganggap langkah tersebut sebagai pemberian legitimasi bagi Hamas yang dapat mendorong eskalasi kekerasan di kawasan Timur Tengah. Dalam suratnya, ia merujuk pada kebijakan mantan Presiden AS Donald Trump yang lebih keras terhadap kelompok pro-Hamas sebagai model pendekatan yang seharusnya diikuti.
Langkah Prancis ini menimbulkan ketegangan internasional. Israel mengecam rencana tersebut sebagai “hadiah bagi terorisme Hamas”. Meski demikian, Presiden Macron menegaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada komitmen Prancis terhadap solusi dua negara, yang diyakini dapat mendukung perdamaian berkelanjutan di Timur Tengah.
Prancis bukan satu-satunya negara yang berencana meresmikan pengakuan Palestina. Australia, Kanada, dan Portugal juga berencana melakukan hal serupa dalam waktu dekat. Lebih dari 140 negara telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Sementara itu, Inggris menyatakan akan mempertimbangkan pengakuan jika Israel menyetujui gencatan senjata di Gaza.
Dampak Terhadap Hubungan Bilateral dan Politik Global
Pemanggilan Dubes Kushner ini menandai titik ketegangan baru dalam hubungan Prancis-AS, meski kedua negara secara resmi masih menegaskan komitmen aliansi mereka. Isu antisemitisme yang makin meningkat pasca konflik di Timur Tengah dan perdebatan terkait pengakuan Palestina menjadi perhatian utama kedua pemerintah.
Pemerintah Prancis tetap vokal dalam kebijakan luar negerinya dan berusaha menjaga keseimbangan antara menekan kejahatan kebencian dan melanjutkan langkah diplomatik untuk solusi konflik yang kompleks. Sementara itu, AS tetap konsisten dalam pendekatan yang keras terhadap kelompok ekstremis yang dianggap membahayakan stabilitas regional dan komunitas Yahudi di seluruh dunia.
Situasi ini menunjukkan dinamika politik yang kompleks di pentas internasional, di mana isu antisemitisme dan perdamaian Timur Tengah saling terkait dan memengaruhi kebijakan bilateral serta aliansi strategis global. Pengawasan ketat terhadap perkembangan lebih lanjut menjadi penting mengingat dampak besar yang bisa muncul dari ketegangan diplomatik ini.
