Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyampaikan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin meragukan legitimasi Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sebagai pemimpin sah Ukraina. Pernyataan ini muncul dalam konteks konflik berkepanjangan antara kedua negara dan upaya dialog yang masih belum membuahkan hasil pasti.
Dalam wawancara dengan NBC News pada Minggu (24/8/2025) waktu setempat, Lavrov menegaskan bahwa setiap negosiasi yang berujung pada penandatanganan dokumen perdamaian harus mempertimbangkan kejelasan otoritas pihak yang melakukan penandatanganan. Menurut Lavrov, berdasarkan konstitusi Ukraina, Zelenskyy dianggap tidak memiliki legitimasi resmi sebagai kepala negara karena masa jabatan lima tahunnya telah berakhir pada Mei 2025.
“Kita membutuhkan pemahaman yang jelas bahwa orang yang menandatangani perjanjian benar-benar memiliki wewenang secara sah. Menurut konstitusi Ukraina, Zelenskyy tidak sah,” ungkap Lavrov, seperti dikutip dari News18 pada Senin (25/8/2025).
Meski demikian, Lavrov juga mengakui bahwa secara faktual (de facto) Zelenskyy tetap berperan sebagai pemimpin Ukraina saat ini. Namun, persoalan kunci bagi Rusia adalah terkait status hukum Zelenskyy ketika harus melakukan perjanjian atau kesepakatan formal. Dalam pandangan Moskow, ini menjadi hal yang sangat krusial dan memengaruhi keseriusan jalannya dialog.
Lavrov juga menilai upaya Zelenskyy yang ingin bertemu dengan Putin hanyalah bentuk taktik politik untuk menguatkan posisi dan legitimasi dirinya di tengah tekanan domestik dan internasional. Ia menyebut, “Seruan Zelenskyy untuk bertemu dengan Presiden Putin adalah taktik politik untuk memperkuat legitimasinya.”
Situasi ini terjadi beberapa hari setelah pertemuan antara Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Alaska, yang juga membahas berbagai isu geopolitik termasuk Ukraina. Pemerintah Rusia secara konsisten mempertanyakan status kepemimpinan Zelenskyy terutama setelah masa jabatan resmi presiden ini berakhir.
Sementara itu, Ukraina menegaskan bahwa Presiden Zelenskyy tetap kepala negara yang sah berdasarkan peraturan darurat militer yang diterapkan selama masa perang. Kebijakan ini memperpanjang masa jabatan Presiden hingga masa krisis selesai, sehingga secara hukum Zelenskyy masih memegang otoritas yang sah sebagai pemimpin negara.
Beberapa poin penting terkait posisi Zelenskyy dan legitimasi kepemimpinannya:
1. Masa jabatan presiden Ukraina secara resmi berakhir pada Mei 2025.
2. Pemerintah Ukraina mengklaim status darurat militer memperpanjang kekuasaan Zelenskyy.
3. Rusia memandang bahwa Zelenskyy tidak memiliki legitimasi menurut konstitusi Ukraina.
4. Hal ini menjadi hambatan utama dalam negosiasi formal antara kedua negara.
5. Zelenskyy berupaya melakukan pertemuan langsung dengan Putin sebagai langkah diplomasi dan penguatan posisi politik.
Klaim Rusia terhadap status kepemimpinan Zelenskyy menjadi bagian dari dinamika politik yang lebih luas di tengah konflik yang belum menunjukkan tanda segera berakhir. Kejelasan tentang siapa yang diakui secara sah oleh kedua belah pihak menjadi prasyarat penting agar dialog dan negosiasi perdamaian dapat berjalan efektif.
Menurut analisis, masalah legitimasi ini bisa menjadi penghalang signifikan bagi proses diplomasi, terutama jika Rusia terus mempersoalkan kedudukan Zelenskyy. Sementara di pihak Ukraina, pemerintah berupaya menjaga stabilitas politik dan memperkuat posisi presiden mereka di mata dalam negeri dan dunia internasional, di tengah tekanan perang dan sanksi ekonomi.
Dinamika ini juga berdampak pada pandangan negara-negara di dunia, terutama para mediator dan pengamat internasional yang memantau konflik Rusia-Ukraina. Kejelasan status kepemimpinan Ukraina menjadi satu dari sekian banyak tantangan yang harus dipecahkan agar konflik ini dapat diakhiri melalui jalur diplomatik.
Seiring berjalannya waktu, respons dari kedua belah pihak dan reaksi komunitas internasional terhadap klaim legitimasi tersebut akan menjadi faktor penting untuk menentukan arah perkembangan situasi geopolitik di Eropa Timur. Pemerintah Rusia dan Ukraina diharapkan tetap membuka jalur komunikasi meskipun masih ada ketegangan terkait persoalan legalitas kepemimpinan dan kekuasaan di Ukraina.
