Kanselir Jerman Friedrich Merz secara tegas menyatakan bahwa Jerman tidak akan mengakui Palestina sebagai negara, meskipun sejumlah negara lain, seperti Prancis, Kanada, dan Australia, menyatakan niat mereka untuk melakukannya dalam forum Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2025. Sikap ini disampaikan Merz dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Kanada Mark Carney di Berlin pada 26 Agustus 2025, menegaskan posisi tegas Jerman yang berbeda dari negara-negara Barat lainnya.
Sikap Tegas Jerman di Tengah Krisis Gaza
Dalam pernyataannya, Merz menegaskan bahwa Jerman tidak akan mendukung inisiatif pengakuan kedaulatan Palestina sebagai negara, meskipun tekanan internasional semakin meningkat akibat aksi militer Israel di Gaza yang memicu krisis kemanusiaan. Ia mengatakan, "Kami tidak akan mendukung langkah itu jika muncul dalam agenda Majelis Umum PBB di akhir musim gugur ini."
Merz juga menjelaskan bahwa situasi terkini, termasuk serangan militer Israel yang menewaskan warga sipil, jurnalis, tenaga kesehatan, serta tim penyelamat, tidak mengubah sikap Jerman. “Saat ini, kami tidak melihat adanya kondisi yang memungkinkan untuk mengakui Palestina sebagai negara. Karena itu, kami tetap berseberangan dalam isu ini,” ujarnya.
Perbedaan Jelas dengan Kanada dan Prancis
Berbeda dengan Jerman, Kanada dan Prancis secara terbuka mendukung pengakuan Palestina. Dalam pernyataannya, Merz menyebutkan bahwa pemerintah Kanada sudah mengetahui posisi Jerman yang tidak sejalan dalam hal ini. Sikap ini juga sejalan dengan Australia, yang telah mengambil langkah pengakuan serupa sebelumnya, meskipun sikap ini menimbulkan kritik dari Israel.
Tindakan beberapa negara tersebut dianggap sebagai upaya memperkuat posisi Palestina di kancah internasional, terutama dalam kondisi yang semakin memburuk di Gaza akibat konflik terus berlanjut. Namun, Jerman menilai bahwa pengakuan sepihak belum menjadi solusi yang tepat pada saat ini.
Alasan Keras Jerman Tidak Mengakui Palestina
Jerman tetap mempertahankan posisi bahwa pengakuan kedaulatan Palestina memerlukan kondisi tertentu yang belum terpenuhi. Merz dan pemerintahannya menilai bahwa solusi konflik Israel-Palestina harus dicapai melalui proses negosiasi yang konstruktif dan damai, bukan melalui pengakuan unilateral yang dapat memperkeruh hubungan diplomatik serta keamanan di kawasan.
Hal ini juga mencerminkan sikap Jerman yang secara tradisional sangat aktif mendukung perdamaian di Timur Tengah namun memilih pendekatan pragmatis dalam menangani persoalan yang sangat rumit dan sensitif tersebut.
Kritik dan Tantangan
Sikap keras Jerman ini mendapat sorotan tajam dari kalangan internasional yang memperjuangkan hak rakyat Palestina. Mereka menilai bahwa pengakuan kedaulatan Palestina merupakan langkah krusial untuk mengakhiri penindasan dan memperjuangkan hak asasi manusia di wilayah tersebut.
Meski demikian, Jerman kerap mengutuk tindakan militer Israel yang dinilai menghambat akses bantuan kemanusiaan di Gaza dan melakukan perluasan operasi militer di kota tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Jerman menolak mengakui Palestina sebagai negara, mereka tetap menyuarakan keprihatinan atas situasi kemanusiaan di wilayah konflik.
Situasi Dunia yang Dinamis
Ketegangan di Jalur Gaza terus memicu respons dari berbagai negara dengan kebijakan yang berbeda-beda. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, sikap resmi Jerman menunjukkan bahwa meskipun negara tersebut tidak mengakui Palestina sebagai negara, mereka tetap aktif dalam mengupayakan solusi jangka panjang melalui negosiasi dan diplomasi.
Dengan jadwal pembahasan isu Palestina pada Majelis Umum PBB mendatang, posisi negara-negara besar, termasuk Jerman, akan menjadi penentu penting bagi masa depan politik dan kemanusiaan di wilayah tersebut. Sikap Jerman ini juga mengindikasikan adanya perbedaan pandangan yang cukup signifikan di antara negara-negara anggota PBB mengenai cara terbaik menyikapi konflik Israel-Palestina.
