Dokumen bocor terbaru mengungkap rencana kontroversial bertajuk “Gaza Riviera,” sebuah proyek pembangunan kota futuristik di wilayah Gaza yang menuai kecaman luas. Proyek ini bukan hanya soal rekonstruksi, melainkan sebuah upaya yang disebut sejumlah pihak sebagai legitimasi pemindahan paksa atau pembersihan etnis terhadap lebih dari 2 juta penduduk Gaza.
Proyek yang dijuluki Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust (Great) ini memuat proposal setebal 38 halaman. Dokumen tersebut dilaporkan disusun oleh pihak yang sebelumnya menginisiasi Gaza Humanitarian Foundation dengan dukungan konsultan dari Boston Consulting Group. Salah satu gagasan paling kontroversial dalam rencana ini adalah relokasi sementara seluruh warga Gaza ke negara lain atau area terbatas selama masa rekonstruksi kota. Sebagai kompensasi, penduduk yang kehilangan rumah akan diberi “token digital” untuk membiayai kehidupan di tempat baru. Namun, bagi yang ingin tetap tinggal di Gaza, ruang hidup mereka disediakan sangat kecil, hanya sekitar 30 meter persegi, drastis mengecil dibanding ukuran rumah rata-rata saat ini.
Rencana tersebut belum dinyatakan sebagai kebijakan resmi oleh pemerintahan Amerika Serikat. Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri menolak mengomentari dokumen ini secara langsung. Namun, isi proposal itu jelas beririsan dengan retorika mantan Presiden Donald Trump yang pernah menyatakan niat untuk “membersihkan” Gaza sebelum membangunnya kembali dengan konsep baru.
Kritik keras datang dari berbagai kalangan termasuk organisasi hak asasi manusia. Philip Grant, Direktur Eksekutif Trial International, menyebut proposal tersebut sebagai “cetak biru deportasi massal yang dikemas sebagai pembangunan.” Ia memperingatkan, para pelaku dan perusahaan yang terlibat dalam proyek ini berpotensi menghadapi tuntutan hukum atas kejahatan internasional yang serius. Selain itu, media Israel seperti Haaretz mengolok-olok rencana itu sebagai “skema kaya mendadak ala Trump,” dengan memanfaatkan teknologi AI dan turisme berlatar kejahatan perang.
Isi proposal Gaza Riviera sangat ambisius dan spektakuler, dengan rencana pembangunan pelabuhan modern serta delapan kota canggih bertenaga kecerdasan buatan yang meniru proyek Neom di Arab Saudi. Kawasan industri bernama “Elon Musk” direncanakan berdiri di atas reruntuhan zona industri Erez yang hancur. Namun, dokumen itu mengusulkan penghapusan batas kedaulatan Gaza, Israel, dan Mesir, dan hanya mempertahankan hak keamanan Israel di kawasan tersebut. Tidak ada rencana membentuk negara Palestina yang merdeka, melainkan hanya konsep “polity” yang didorong untuk bergabung dengan Abraham Accords yang sudah menormalisasi hubungan Israel dengan beberapa negara Arab.
Penolakan tajam juga dilontarkan oleh para pakar keamanan dan hukum internasional. HA Hellyer dari Royal United Services Institute menilai rencana tersebut sangat tidak realistis dan berbahaya. Pengacara hak asasi manusia Katherine Gallagher menegaskan, perusahaan dan entitas yang mendukung proyek ini bisa menghadapi gugatan internasional atas pelanggaran berat. Sementara itu, pejabat senior Hamas, Basem Naim, dengan tegas menolak rencana tersebut dan menegaskan bahwa “Gaza bukan untuk dijual. Gaza adalah bagian dari tanah air Palestina.”
Proyek Gaza Riviera menjadi contoh nyata bagaimana pembangunan besar di wilayah konflik bisa berujung pada pemindahan paksa yang berpotensi melanggar hak asasi warga sipil dan hukum internasional. Meskipun dibungkus dengan jargon modernisasi, revitalisasi ekonomi, dan teknologi tinggi, rencana ini juga menimbulkan kekhawatiran serius bahwa inisiatif tersebut dimanfaatkan sebagai sarana pembersihan etnis di Gaza yang sudah lama menjadi wilayah yang paling rapuh dan terkepung di dunia.
Dengan berbagai kritik yang muncul, terutama terkait risiko kejahatan internasional dan dampaknya terhadap penduduk Gaza, rencana ini memicu perdebatan global mengenai legalitas dan moralitas strategi pembangunan di zona konflik. Pengawasan ketat dari komunitas internasional diperlukan agar hak-hak warga Gaza tidak terabaikan dan proses pembangunan benar-benar mengutamakan keamanan, keadilan, serta keberlanjutan kemanusiaan.
