Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat, 5 September 2025, secara resmi menetapkan kelanjutan pertemuan puncak internasional tingkat tinggi mengenai solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 22 September 2025 dalam rangka sidang ke-80 Majelis Umum PBB, setelah sebelumnya sempat ditunda pada akhir Juli 2025 karena situasi keamanan yang memburuk di Timur Tengah.
Agenda KTT ini dimotori oleh usulan bersama Arab Saudi dan Prancis, yang menilai forum internasional tersebut sebagai langkah strategis untuk mendorong perdamaian yang adil dan abadi antara Israel dan Palestina. Namun, keputusan dari Majelis Umum ini mendapatkan penolakan keras dari Israel dan Amerika Serikat yang menilai inisiatif tersebut berpotensi berdampak negatif bagi proses perdamaian yang tengah berjalan.
Inisiatif Arab Saudi dan Prancis
Perwakilan Arab Saudi untuk PBB, Abdulaziz Alwasil, menekankan bahwa konferensi tersebut bukanlah sebuah tindakan bermotif politik terhadap pihak tertentu, melainkan sebuah komitmen global untuk menegakkan hukum internasional dan resolusi PBB yang sudah disepakati. Menurut dia, kondisi saat ini di Palestina sangat memprihatinkan dengan meningkatnya kekerasan dan penderitaan kemanusiaan yang menyulitkan upaya tercapainya perdamaian. “Konferensi ini adalah bentuk tanggung jawab bersama untuk beraksi secara konsisten demi memperbaiki situasi,” ujarnya.
Senada dengan Arab Saudi, Prancis juga merupakan salah satu negara yang aktif mendukung inisiatif ini demi mendorong penyelesaian damai berdasarkan solusi dua negara yang sudah lama menjadi kerangka acuan internasional. Upaya ini dianggap penting untuk menghidupkan kembali diplomasi internasional, mengingat KTT sebelumnya pada sidang ke-79 harus ditunda di tengah ketegangan yang meningkat.
Penolakan Israel dan Amerika Serikat
Di pihak lain, Israel secara tegas menolak keputusan penggelaran KTT tersebut. Perwakilan Israel mengkritik proses pengambilan suara di Majelis Umum PBB, menyebutnya sebagai tindakan perundungan prosedural yang tidak konstruktif. Mereka menilai konferensi ini justru akan memperpanjang konflik, melemahkan upaya diplomasi yang telah ada, serta memberikan legitimasi berlebih kepada kelompok Hamas yang dinilai sebagai salah satu penyebab utama kekerasan.
Amerika Serikat pun secara vokal menentang inisiatif ini. Utusan Washington menyatakan bahwa konferensi tersebut tidak memiliki legitimasi yang memadai dan mengeluhkan minimnya transparansi terkait agenda, jadwal, serta pembiayaan pertemuan. “Ini adalah aksi publisitas yang tidak tepat waktu dan kami tidak akan berpartisipasi,” tegas utusan AS dengan alasan bahwa langkah ini juga dianggap menghina para korban serangan Hamas yang terjadi pada 7 Oktober 2023.
Dukungan Mayoritas Anggota PBB
Terlepas dari penolakan tersebut, mayoritas negara anggota Majelis Umum PBB menyatakan dukungannya terhadap diselenggarakannya KTT ini. Mereka menilai forum internasional ini sebagai momentum penting untuk menghidupkan kembali proses diplomasi dan mengupayakan terciptanya solusi dua negara yang telah lama diidamkan dunia sebagai jalan keluar damai bagi konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah.
Pertemuan ini akan dihadiri oleh kepala negara dan pemerintahan dari berbagai negara anggota PBB, menunjukkan keseriusan komunitas internasional untuk kembali fokus pada penyelesaian damai yang berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hukum internasional. Langkah ini diharapkan dapat memberikan ruang dialog yang inklusif dan konstruktif di tengah meningkatnya eskalasi kekerasan dan krisis kemanusiaan yang terjadi.
Konteks dan Tantangan ke Depan
Solusi dua negara, yang mengusulkan pembentukan negara Israel dan Palestina yang berdampingan secara damai, telah menjadi dasar dari upaya perdamaian internasional selama beberapa dekade. Namun, konflik yang terus berlanjut dan ketidakpercayaan antar pihak membuat implementasinya sangat kompleks. KTT ini menjadi salah satu upaya terbaru yang mencoba menghadirkan kembali komitmen global dalam mengatasi tantangan tersebut.
Meski upaya ini mendapat penolakan dari beberapa pihak kunci seperti Israel dan AS, kehadiran dukungan luas dari anggota PBB menunjukkan bahwa dunia masih menganggap sangat penting masalah ini untuk diselesaikan secara damai. Melalui pertemuan pada tanggal 22 September nanti, diharapkan akan muncul langkah-langkah strategis yang dapat memperkuat diplomasi dan membuka peluang nyata bagi perdamaian jangka panjang di kawasan.
Pembahasan KTT ini juga menjadi cerminan sikap dunia internasional terhadap tanggung jawab kolektif dalam menghentikan kekerasan dan meningkatkan kondisi kemanusiaan di Palestina. Dengan keterlibatan negara-negara besar dan organisasi internasional, perhatian global terhadap konflik Israel-Palestina tetap menjadi fokus yang harus terus dijaga dan didorong lewat berbagai pendekatan diplomasi.
