Angela Rayner, Wakil Perdana Menteri Inggris sekaligus Menteri Perumahan dan Wakil Ketua Partai Buruh, resmi mengundurkan diri setelah terbukti tidak membayar pajak bea pembelian properti secara tepat atas rumah keduanya di Hove, Sussex Timur. Keputusan Rayner ini diumumkan dalam surat terbuka yang dialamatkan kepada Perdana Menteri Keir Starmer pada Jumat, 5 September 2025.
Dalam surat pengunduran dirinya, Rayner mengakui kesalahannya yang terjadi karena kelalaian dalam memenuhi kewajiban pajak atas rumah senilai 800 ribu poundsterling yang baru dibelinya. Ia menyatakan, “Saya menerima bahwa saya tidak memenuhi standar tertinggi terkait pembelian properti saya baru-baru ini … saya bertanggung jawab penuh terhadap kesalahan ini.” Ia juga menyampaikan penyesalannya karena tidak meminta nasihat konsultasi pajak sebelum transaksi tersebut dilakukan.
Penyelidikan dan Temuan Pajak
Pemeriksaan yang dilakukan oleh penasihat Perdana Menteri, Sir Laurie Magnus, mengungkap bahwa Rayner telah melanggar kode etik menteri. Rayner dilaporkan mengira bahwa ia tidak wajib membayar bea meterai yang lebih tinggi karena sebelumnya telah melepas sebagian kepemilikan rumah keluarga tersebut. Namun, setelah meminta pendapat sebuah firma hukum, ternyata ia harus membayar bea tambahan mengingat properti tersebut merupakan rumah keduanya.
Sir Laurie Magnus menyatakan dalam laporannya bahwa tindakan Rayner “sangat disesalkan,” terutama karena kegagalannya untuk meminta nasihat pajak sejak awal. Meski begitu, Magnus percaya bahwa Rayner bertindak dengan integritas dan dedikasi terhadap pelayanan publik. Namun, penetapan bahwa Rayner melanggar kode etik terjadi setelah pengawasan media dan publik yang ketat terkait kasus ini.
Dampak Politik dan Reaksi Publik
Pengunduran diri Rayner sebagai Wakil Perdana Menteri sekaligus Wakil Ketua Partai Buruh memicu reaksi berbagai kalangan. Ketua partai Reform UK, David Bull, mengomentari peristiwa ini dalam kongres partainya di Birmingham. Ia menyatakan bahwa skandal kegagalan pembayaran pajak Rayner menandai runtuhnya kredibilitas pemerintahan Partai Buruh pimpinan Keir Starmer.
Peristiwa ini menjadi pukulan berat bagi Partai Buruh yang baru saja meraih kekuasaan, mengingat reputasi integritas dan transparansi menjadi isu utama dalam pemerintahan saat ini. Kesalahan administratif pajak yang dilakukan pejabat tinggi negara seperti Rayner turut menimbulkan ketidakpercayaan publik dan menghidupkan kembali kritik terhadap elit politik Inggris.
Tanggung Jawab dan Prosedur Pengunduran Diri
Pengunduran diri Rayner berlangsung tidak lama setelah dirinya melapor secara sukarela kepada Perdana Menteri pada Rabu, 3 September 2025. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga standar etika pemerintah dan memberikan contoh bahwa pejabat negara harus mematuhi ketentuan hukum termasuk pembayaran pajak dengan lengkap.
Rayner menegaskan bahwa ia tidak pernah berniat menghindari pajak dan berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakannya secara benar. Ia juga menyesalkan dampak yang dirasakan oleh keluarganya akibat pengungkapan ini. Pengunduran dirinya menjadi peringatan bagi pejabat publik lain agar selalu memperhatikan aspek hukum dan etika dalam pengelolaan aset pribadi.
Pentingnya Kepatuhan Pajak Bagi Pejabat Publik
Kasus yang menimpa Angela Rayner menyoroti pentingnya transparansi dan kepatuhan pajak di kalangan pejabat negara. Pajak pembelian properti di Inggris memiliki struktur progresif dengan tarif lebih tinggi bagi rumah kedua atau properti investasi. Kegagalan memenuhi aturan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran serius yang melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Insiden ini mendorong pemerintah dan partai politik untuk memperketat mekanisme pengawasan dan edukasi perpajakan bagi pejabat publik, guna menghindari berulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Penegakan aturan perpajakan yang adil juga menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Dengan mundurnya Angela Rayner dari jabatan penting tersebut, pemerintah Inggris kini menghadapi tantangan untuk memperbaiki citra dan memastikan seluruh pejabatnya mematuhi standar etika tertinggi. Penanganan kasus ini diharapkan menjadi contoh transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk pajak pribadi para pejabat.
