Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa perdagangan dan keuangan internasional kini kerap dijadikan sebagai instrumen politik dalam persaingan global. Pernyataan tersebut disampaikan dalam BRICS Leaders Virtual Meeting pada Senin malam, 8 September 2025, di mana Prabowo menyoroti ketidakpastian dalam dunia yang diwarnai oleh standar ganda hukum internasional dan intimidasi terhadap negara-negara kecil.
Perdagangan dan Keuangan Dipolitisasi
Prabowo menuturkan bahwa dalam situasi dunia saat ini, terdapat berbagai ketidakadilan berupa double bahkan triple standar yang mempengaruhi hubungan antarnegara. “Hukum internasional seringkali diabaikan, sementara negara-negara kecil terintimidasi dan perdagangan serta keuangan dipakai sebagai senjata politik,” ujarnya. Kondisi ini, menurut Prabowo, menuntut upaya bersama untuk mengembangkan BRICS sebagai blok kerja sama multilateral yang lebih kuat dan efektif.
BRICS Sebagai Pilar Kekuatan Global
Dalam forum tersebut, Prabowo menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap inisiatif yang dilaksanakan oleh kelompok BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Ia memuji kepemimpinan Presiden Brasil Lula da Silva dalam memperkuat solidaritas dan sinergi antaranggota. “Indonesia berkomitmen untuk bekerja lebih erat dengan semua negara BRICS guna menjaga keterbukaan, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan kerja sama,” jelas Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menyebut BRICS kini telah menjadi pilar penting dalam tatanan ekonomi global. Ia menggarisbawahi posisi strategis BRICS yang mewakili lebih dari 55% populasi dunia dengan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari 40%. Selain itu, kelompok ini menguasai potensi pasar dan sumber daya alam terbesar dunia, sehingga berperan sebagai kekuatan yang tidak bisa diabaikan dalam stabilitas geopolitik.
Isu Hukum Internasional dan Ketidakpastian
Prabowo juga menyoroti praktik intimidasi terhadap negara-negara kecil yang sering terjadi dalam percaturan geopolitik. “Situasi ini menimbulkan ketidakpastian yang besar dan merusak prinsip keadilan dalam hubungan internasional,” katanya. Ia menilai, saat inilah peran BRICS harus dimaksimalkan untuk menegakkan supremasi hukum dan mendukung negara-negara berkembang agar tidak terpinggirkan.
Peserta BRICS Virtual Meeting
Pertemuan secara virtual ini dihadiri sejumlah kepala negara penting selain Presiden Prabowo, yakni Presiden Cina Xi Jinping, Presiden Brasil Lula da Silva, Presiden Rusia Vladimir Putin, serta Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Selain itu hadir pula Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar mewakili Perdana Menteri Narendra Modi. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa juga ikut serta dalam diskusi tersebut.
Komitmen Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral
Penekanan Indonesia pada BRICS mencerminkan ambisi negara tersebut untuk meningkatkan peran aktif dalam percaturan ekonomi dan politik dunia. Dengan fokus pada penguatan blok multilateral ini, diharapkan Indonesia dapat memperkuat posisi negosiasi di kancah global serta mendorong kemajuan ekonomi nasional berbasis kerja sama internasional yang berkeadilan.
Upaya mengatasi ketidakpastian dan praktik standar ganda menjadi tantangan utama yang dihadapi dunia saat ini. BRICS diharapkan menjadi wadah untuk merumuskan kebijakan yang mendorong stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan bersama, melalui penguatan hubungan perdagangan dan keuangan yang bebas dari manipulasi politik.
