Perwakilan pengunjuk rasa Nepal dan pejabat militer menggelar pertemuan penting di markas besar militer di Kathmandu pada Rabu, 10 September 2025. Fokus utama diskusi adalah penunjukan pemimpin sementara untuk masa transisi pemerintahan pasca pengunduran diri Perdana Menteri Khadga Prasad Oli. Demonstran mengajukan nama Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, sebagai calon pemimpin pemerintahan sementara.
Dalam pertemuan tersebut, Rehan Raj Dangal, salah satu perwakilan massa unjuk rasa, menyatakan bahwa para demonstran berharap tokoh yang dianggap memiliki kredibilitas dan integritas tinggi tersebut dapat memimpin selama masa yang dinilai krusial bagi stabilitas negara. "Kami mengusulkan kepada para pemimpin militer agar Karki yang memimpin pemerintahan untuk sementara," ungkap Dangal, dikutip dari AP News.
Latar Belakang Demonstrasi dan Pengunduran Diri PM Oli
Gelombang aksi protes bermula pada Senin, 8 September 2025, menyusul keputusan pemerintah Nepal yang memblokir 26 platform media sosial populer. Kebijakan ini memicu kemarahan generasi muda yang kemudian berbondong-bondong turun ke jalan dan menggelar demonstrasi besar-besaran. Dalam beberapa hari, bentrokan dengan aparat keamanan meletus ketika pengunjuk rasa mencoba menerobos gedung pemerintahan.
Kerusuhan semakin parah, hingga akhirnya Perdana Menteri Khadga Prasad Oli memilih mundur pada Selasa, 9 September 2025, untuk meredam ketegangan. Namun, kerusuhan tidak langsung mereda, dengan laporan pembakaran rumah pejabat pemerintahan oleh massa. Data resmi dari Kementerian Kesehatan Nepal hingga Rabu, 10 September 2025, mencatat 25 orang tewas dan 633 orang luka-luka akibat bentrokan tersebut.
Profil Calon Pemimpin Sementara: Sushila Karki
Sushila Karki dikenal sebagai figur yang berpengaruh dan populer di panggung politik Nepal, terutama ketika menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung pada periode 2016-2017. Kepemimpinannya dianggap mengedepankan prinsip hukum dan keadilan, sehingga mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan masyarakat dan pemerhati hukum.
Penunjukan Karki sebagai pemimpin sementara diharapkan dapat membawa transisi yang damai dan konstitusional di Nepal, di tengah situasi politik yang memanas dan memerlukan solusi yang inklusif. Posisi ini menjadi kunci dalam mengawal proses penyusunan pemerintahan baru serta memulihkan ketertiban sosial dan politik di negara tersebut.
Peran Militer dan Tantangan Masa Depan
Peran militer dalam proses transisi ini mendapat sorotan tinggi. Keterlibatan aparat militer Nepal dalam pertemuan dengan perwakilan demonstran menunjukkan perlunya dialog terbuka dan kerja sama antar berbagai elemen bangsa untuk menghindari kekosongan kepemimpinan yang berpotensi menimbulkan kekacauan.
Menurut analis politik lokal, langkah militer yang menampung aspirasi pengunjuk rasa mencerminkan sensitivitas terhadap dinamika sosial dan politik khususnya pengaruh besar generasi muda. Namun, tantangan terbesar akan terletak pada kemampuan semua pihak untuk menghormati proses demokrasi dan menahan diri dari tindakan kekerasan.
Data Penting Seputar Aksi Unjuk Rasa dan Dampaknya
- Jumlah media sosial yang diblokir: 26 platform
- Tanggal puncak demonstrasi: 8-9 September 2025
- Jumlah korban meninggal: 25 orang
- Jumlah korban luka-luka: 633 orang
- Pengunduran diri PM: Khadga Prasad Oli pada 9 September 2025
- Calon pemimpin sementara yang diusulkan: Sushila Karki
Situasi di Nepal saat ini masih rentan dan membutuhkan perhatian dari semua pihak agar peralihan kepemimpinan dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan konflik baru. Pemerintah sementara yang efektif diharapkan mampu mengembalikan stabilitas dan membuka ruang dialog bagi perbaikan kebijakan yang berkelanjutan.
Pemerintah internasional dan organisasi kemanusiaan juga memantau perkembangan di Nepal, mengingat dampak jangka panjang dari krisis ini bagi kawasan Asia Selatan. Dalam beberapa waktu ke depan, dinamika politik dan sosial di Nepal akan menjadi barometer penting dalam pengelolaan transisi negara pasca demonstrasi besar-besaran oleh generasi muda.
