Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengeluarkan kebijakan tegas dengan melarang sementara para menteri dalam kabinetnya melakukan kunjungan ke luar negeri. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memastikan seluruh perhatian dan sumber daya pemerintah difokuskan pada penyelenggaraan program-program strategis nasional, termasuk persiapan menghadapi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-47 ASEAN yang akan berlangsung di Kuala Lumpur pada akhir Oktober 2025.
Kebijakan tersebut diumumkan langsung oleh Anwar dalam rapat kabinet yang digelar di Putra Jaya, Malaysia, pada hari Rabu (10 September 2025). Menteri Komunikasi Malaysia sekaligus juru bicara pemerintah, Fahmi Fadzil, menyampaikan bahwa arahan tersebut bertujuan untuk menghentikan sementara semua lawatan atau kunjungan kerja menteri ke luar negeri, kecuali untuk keperluan pertemuan penting yang telah mendapat pertimbangan khusus.
“Rapat kabinet hari ini diawali dengan arahan dari Perdana Menteri agar semua lawatan menteri ke luar negeri dihentikan sementara,” ujar Fahmi dalam konferensi pers seusai rapat kabinet.
Fokus pada Prioritas Nasional
Larangan kunjungan luar negeri ini bukan tanpa alasan. Anwar ingin agar para menteri dapat memberikan prioritas penuh pada persiapan penyampaian Rancangan Belanjawan 2026 yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri di hadapan Parlemen Malaysia pada tanggal 10 Oktober 2025. Selain itu, fokus juga diarahkan kepada persiapan penyelenggaraan KTT ASEAN yang merupakan salah satu agenda besar negara di kawasan Asia Tenggara.
“Kebijakan ini untuk memastikan semua pejabat kabinet memprioritaskan pelaksanaan beberapa program penting, seperti persiapan KTT ASEAN dan penyampaian rancangan belanja negara,” tambah Fahmi.
KTT Ke-47 ASEAN yang akan berlangsung pada 26—28 Oktober 2025 tersebut menjadi momen penting bagi Malaysia sebagai tuan rumah. Salah satu catatan bersejarah yang diantisipasi adalah keikutsertaan Timor-Leste sebagai anggota tetap ASEAN. Timor-Leste sendiri sudah mengajukan permohonan resmi untuk bergabung sejak 2011 dan langkah ini akan memperluas keanggotaan ASEAN yang saat ini berjumlah 10 negara.
Kehadiran Tokoh Internasional
KTT ASEAN kali ini juga diperkirakan akan mendapat perhatian dunia internasional. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengonfirmasi bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kesediaannya untuk hadir dalam acara tersebut. Selain Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin juga dikabarkan tengah berupaya agar dapat turut hadir di pertemuan penting tersebut.
Kehadiran para pemimpin dunia ini memperkuat posisi KTT ASEAN sebagai forum diplomasi strategis, yang bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat kerja sama sosial dan budaya, serta mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara.
Dampak dan Implikasi Larangan Kunjungan
Langkah melarang sementara kunjungan luar negeri para menteri ini juga mencerminkan prioritas pemerintah Malaysia dalam mengoptimalisasi efektivitas administrasi dan kehadiran aktif seluruh anggota kabinet di dalam negeri. Hal ini penting mengingat berbagai persiapan besar yang harus dilakukan, termasuk debat dan koordinasi intensif menjelang penyusunan anggaran negara.
Meski demikian, larangan ini memberikan pengecualian bagi pertemuan-pertemuan yang dinilai penting dan mendesak, sehingga fungsi diplomasi dan kerja sama internasional tetap dapat berjalan jika benar-benar dibutuhkan.
Keputusan yang diberlakukan mulai minggu ini menunjukkan komitmen Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk mengawal agar agenda-agenda nasional dapat diselesaikan secara fokus dan tepat waktu. Ini sekaligus menjadi sinyal bagi seluruh pihak dalam pemerintahan untuk menjaga konsentrasi pada program-program utama demi kemajuan Malaysia.
Dengan sejumlah agenda besar yang menunggu, termasuk penyusunan anggaran dan penyelenggaraan KTT ASEAN, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong sinergi kuat antar kementerian, sehingga target-target pemerintahan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
