Puluhan ribu warga Argentina pada Rabu (17/9/2025) turun ke jalan-jalan pusat kota Buenos Aires untuk memprotes keputusan Presiden Javier Milei yang memveto undang-undang yang akan meningkatkan pendanaan bagi universitas negeri dan rumah sakit anak. Aksi unjuk rasa ini merupakan respons atas kebijakan penghematan yang diterapkan oleh Presiden Milei yang beraliran libertarian, yang telah menyebabkan pemotongan anggaran di sektor-sektor pendidikan dan kesehatan.
Presiden Milei, yang mulai menjabat sejak Desember 2023, memangkas belanja publik secara drastis dengan tujuan menyeimbangkan neraca fiskal Argentina dan menurunkan inflasi yang sebelumnya mencapai dua digit menjadi satu digit. Namun, kebijakan tersebut memicu ketidakpuasan luas, khususnya di kalangan mahasiswa, staf pendidik, tenaga kesehatan, dan masyarakat umum yang bergantung pada layanan publik.
Polemik Veto Presiden Milei
Veto yang dilakukan Milei terhadap undang-undang yang disahkan oleh parlemen tersebut dinilai kontroversial. Undang-undang yang diveto itu sebenarnya bertujuan untuk menaikkan dana bagi universitas negeri dan rumah sakit anak. Dalam dekrit veto, Milei beralasan bahwa kenaikan anggaran tersebut akan merugikan neraca keuangan negara dan memperburuk defisit anggaran yang tengah dihadapi pemerintahannya.
Namun, berbagai kalangan menilai argumen tersebut kurang memadai mengingat sektor pendidikan dan kesehatan merupakan investasi penting untuk masa depan negara. Universitas Nasional Buenos Aires dalam sebuah pernyataan mengecam anggaran yang diusulkan pemerintah yang dinilainya "tidak lebih dari sekadar memperdalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya" dalam sistem pendidikan tinggi negeri. Mereka menyoroti ketidakcukupan alokasi anggaran untuk proyek-proyek infrastruktur, pemeliharaan gedung, dan peningkatan gaji tenaga pendidik.
Dukungan dan Respons Legislatif
Menanggapi aksi protes dan penolakan publik, majelis rendah Kongres Argentina pada Rabu malam memberikan suara untuk membatalkan veto Presiden Milei tersebut. Proses pembatalan veto ini juga harus melalui senat agar dapat efektif dan perubahan pendanaan dapat diterapkan.
Pemilihan paruh waktu yang akan digelar pada bulan Oktober mendatang menjadi momentum penting bagi partai politik. Partai Presiden Milei berjuang untuk mengamankan kursi legislatif yang cukup, agar keputusan veto yang diambil oleh presiden tidak dapat mudah dibatalkan oleh parlemen yang dikuasai oleh oposisi.
Kebijakan Anggaran Tahun 2026
Milei juga baru saja mengumumkan anggaran pemerintah untuk tahun 2026, di mana secara garis besar tetap menjaga keseimbangan fiskal negara. Dalam usulan anggaran tersebut, terdapat kenaikan alokasi anggaran sebesar 17% untuk layanan kesehatan, 8% untuk pendidikan, dan 5% untuk pensiun, dengan perhitungan juga memperhitungkan tingkat inflasi.
Meski demikian, angka tersebut masih dianggap belum memadai oleh para pengkritik yang menilai anggaran tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan mendesak di sektor pendidikan dan kesehatan yang selama ini mengalami kekurangan dana. Para akademisi dan praktisi pendidikan menuntut adanya pemulihan penuh terhadap proyek infrastruktur yang tertunda serta peningkatan kompensasi bagi tenaga pengajar.
Dampak dan Isu Politik
Popularitas Presiden Javier Milei tampak mengalami penurunan signifikan setelah kebijakan-kebijakan penghematan yang kontroversial dan serangkaian skandal korupsi yang menerpa pemerintahannya. Selain itu, kekalahan partainya dalam pemilihan umum provinsi Buenos Aires awal bulan ini juga menjadi sinyal ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahannya.
Aksi protes yang berlangsung di Buenos Aires pada Rabu tersebut merupakan bentuk tekanan masyarakat agar legislator menolak veto yang diambil Milei dan menyetujui peningkatan dana pada sektor vital. Demonstrasi ini juga melibatkan kalangan mahasiswa, pekerja sosial, dan organisasi masyarakat sipil yang menyoroti pentingnya keberlangsungan layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas bagi rakyat Argentina.
Protes ini memperlihatkan ketegangan yang masih terus berlangsung antara kebijakan pemerintah yang bertujuan menyeimbangkan keuangan negara, dengan tuntutan masyarakat akan layanan publik yang memadai dan berkualitas. Kondisi ini akan menjadi salah satu isu utama yang dipertaruhkan dalam pemilu mendatang dan menentukan arah kebijakan Argentina ke depan.
