Amerika Serikat kembali menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggagalkan resolusi penting yang menyerukan gencatan senjata di Gaza. Resolusi tersebut, yang didukung oleh 14 dari 15 anggota Dewan Keamanan, menuntut dihentikannya segera dan tanpa syarat konflik di Gaza, pembebasan semua tahanan yang ditahan oleh Hamas dan kelompok bersenjata lainnya, serta pencabutan pembatasan terhadap bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.
Resolusi ini dirumuskan oleh sepuluh anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan berfokus pada memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza setelah hampir dua tahun konflik berkepanjangan. Menurut data pejabat kesehatan Palestina, perang berkepanjangan ini telah menewaskan sedikitnya 65.141 orang. Resolusi ini merupakan pembaruan dan penguatan dari upaya sebelumnya yang gagal disahkan karena veto AS pada Juni 2025.
Wakil Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, Morgan Ortagus, menyatakan bahwa penolakan Amerika Serikat terhadap resolusi tersebut sudah dapat diprediksi. Ia menilai bahwa Dewan Keamanan gagal secara tegas mengutuk Hamas dan mengakui hak Israel untuk membela diri. “Resolusi ini keliru melegitimasi narasi yang menguntungkan Hamas,” ujar Ortagus, menegaskan bahwa pandangan Dewan saat ini tidak mencerminkan realitas yang berlaku di lapangan.
Selain itu, Ortagus juga menyampaikan keraguan terhadap klasifikasi kelaparan yang diungkapkan oleh Klasifikasi Fase Pangan Terpadu (IPC), sebuah lembaga pemantau kelaparan global yang didukung oleh PBB. Ia menilai metodologi IPC cacat dan tidak akurat dalam penilaiannya terhadap kondisi kelaparan di Gaza. Sebagai gantinya, Ortagus memuji peran Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) yang mendapatkan pengawasan ketat dari militer Israel, meskipun puluhan warga Palestina telah dilaporkan tewas saat berupaya mendapatkan bantuan makanan di wilayah tersebut.
Respons Dunia dan Kritik terhadap Hak Veto
Hak veto yang digunakan Amerika Serikat ini memicu kekecewaan mendalam dari berbagai pihak, termasuk dari Sekretaris Jenderal PBB António Guterres yang menyayangkan gagalnya resolusi yang dapat mendorong berakhirnya perang di Gaza. Sementara Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menyebut veto AS sebagai tindakan yang sangat disesalkan dan menghentikan Dewan Keamanan menjalankan perannya melindungi warga sipil.
Mansour menegaskan, “Veto ini membuat Dewan Keamanan kehilangan kredibilitas dan otoritasnya.” Ia menyarankan agar penggunaan hak veto tidak perlu diperbolehkan dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan kejahatan kemanusiaan dan kekejaman terhadap warga sipil. Pernyataan ini mendapat dukungan dari Duta Besar Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama, yang secara emosional meminta maaf kepada rakyat Palestina atas kegagalan dunia internasional dalam menegakkan hak dan keadilan. “Maafkan kami karena dunia berbicara tentang hak tapi mengingkarinya untuk Palestina,” ucap Bendjama.
Dampak Kegagalan Gencatan Senjata
Kegagalan mendesak vaksin gencatan senjata di tingkat internasional membawa konsekuensi serius bagi situasi Gaza. Dengan diperpanjangnya agresi militer Israel, warga sipil di wilayah tersebut terus menghadapi ancaman besar terhadap keselamatan dan akses terhadap kebutuhan dasar. Pengetatan pembatasan bantuan kemanusiaan oleh blokade juga memperberat penderitaan masyarakat yang sudah lama bergulat dengan kekurangan makanan, obat-obatan, dan fasilitas medis.
Konflik yang semakin meluas ini juga berpotensi menimbulkan ketegangan lebih besar di kawasan Timur Tengah, yang dikenal sebagai wilayah dengan dinamika politik dan keamanan yang kompleks. PBB dan berbagai aktor internasional diharapkan terus mencari jalan untuk memfasilitasi dialog dan negosiasi yang mampu membawa perdamaian yang berkelanjutan, meskipun saat ini langkah tersebut masih menghadapi hambatan besar akibat perbedaan kepentingan di Dewan Keamanan.
Fakta Penting:
- Resolusi DK PBB menuntut gencatan senjata tanpa syarat dan pembebasan tawanan Gaza.
- Konflik Gaza telah menyebabkan lebih dari 65.000 korban jiwa dalam dua tahun terakhir.
- AS menggunakan hak veto untuk menggagalkan resolusi yang didukung mayoritas anggota DK.
- Kritik tajam dialamatkan pada AS karena menolak mengutuk Hamas dan tidak mengakui hak pertahanan Israel.
- Sekjen PBB dan beberapa diplomat mengecam veto yang menghentikan upaya diplomasi perdamaian.
Situasi di Gaza saat ini mencerminkan kebuntuan diplomasi dan dilema politik di forum internasional. Masyarakat dunia masih menantikan langkah-langkah konkret dari berbagai pihak yang dapat meredakan ketegangan dan mengurangi penderitaan penduduk sipil yang terdampak langsung oleh konflik ini.
