Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar pada 22 September akan menjadi momentum penting untuk menggalang pengakuan terhadap Negara Palestina oleh sejumlah negara di dunia. Indonesia, melalui Deputi Wakil Tetapnya di New York, Hari Prabowo, menyatakan bahwa sesi khusus bertajuk ‘Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara’ ini bertujuan meningkatkan dukungan internasional terhadap pengakuan Palestina sebagai negara berdaulat.
Konferensi yang berlangsung selama tiga jam ini dijadwalkan mulai pukul 15.00 hingga 18.00 waktu setempat. Deputi Bowo menegaskan bahwa forum ini merupakan upaya untuk menggalang sebanyak mungkin negara yang memberikan pengakuan kepada Negara Palestina sehingga posisi Palestina dalam proses negosiasi perdamaian dapat diperkuat secara signifikan. “Tujuannya adalah untuk meningkatkan leverage Palestina dalam proses negosiasi damai,” ujarnya dalam pengarahan media di Permanent Mission of the Republic of Indonesia (PTRI) di New York.
Konferensi ini diketuai bersama oleh Prancis dan Arab Saudi, kedua negara yang juga menjadi inisiator utama dari acara tersebut. Indonesia berperan sebagai bagian dari kelompok inti atau core group yang berjumlah 19 negara, yang bertugas mengoordinasikan upaya diplomasi guna menggalang pengakuan terhadap Palestina. “Indonesia salah satu dari core group-nya, dan kami terus melakukan berbagai upaya di balik layar untuk mengajak negara-negara lain memberikan pengakuan pada state of Palestine,” jelas Hari Prabowo.
Langkah Indonesia dalam mendukung solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina ini merupakan bagian dari komitmen diplomasi yang kuat. Dengan mendorong agar posisi Palestina sejajar dengan Israel, diharapkan tercipta kestabilan dan keadilan di kawasan Timur Tengah serta mendukung perdamaian dunia yang lebih luas.
Dalam konteks global, sejumlah negara diperkirakan akan mengumumkan pengakuan resmi terhadap Palestina menjelang konferensi ini berlangsung. Negara-negara seperti Inggris, Prancis, Portugal, dan Malta telah menyatakan niat untuk mengakui Palestina secara resmi. Sementara itu, beberapa negara lain termasuk Kanada, Australia, dan Belgia sedang mempertimbangkan langkah serupa.
Pengakuan dari negara-negara barat tersebut diperkirakan akan memberikan tekanan diplomatik kepada pihak-pihak terkait untuk lebih serius menuntaskan konflik sejarah yang telah berlangsung puluhan tahun ini. Pengakuan negara merupakan salah satu syarat penting agar Palestina dapat lebih bebas bergerak dalam arena internasional, termasuk berpartisipasi dalam forum dan organisasi global.
Sebelumnya, pada 12 September, Sidang Majelis Umum PBB juga telah mengadopsi draf resolusi yang mengesahkan Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Isu Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara. Resolusi ini berhasil disetujui dengan perolehan suara 142 mendukung, 10 menolak, dan 12 abstain.
Deklarasi New York ini memberikan kerangka kerja yang berorientasi pada tindakan nyata untuk mencapai penyelesaian damai konflik Israel-Palestina melalui implementasi solusi dua negara, yakni pengakuan dan pembentukan negara Palestina yang berdampingan dengan Israel secara damai dan aman.
Indonesia menempatkan diri sebagai pemain aktif dalam diplomasi ini, tidak hanya sebagai anggota PBB namun juga sebagai negara dengan posisi strategis di dunia Islam dan mayoritas negara berkembang. Keterlibatan Indonesia di kelompok inti ini memperlihatkan komitmen kuat Indonesia dalam mendukung hak-hak Palestina sekaligus mendorong perdamaian yang langgeng di Timur Tengah.
Dengan agenda yang sudah semakin dekat, perhatian dunia kini tertuju pada hasil konferensi tingkat tinggi ini dan apakah pengakuan negara Palestina dapat semakin melebar dan terwujud secara lebih konkrit. Semua pihak berharap momentum ini dapat menjadi titik terang dalam penyelesaian konflik yang selama ini menjadi salah satu isu paling kompleks di dunia internasional.
