Presiden Palestina Mahmoud Abbas memastikan rencana untuk menggelar pemilihan presiden dan parlemen dalam waktu satu tahun setelah perang yang sedang berlangsung di Gaza berakhir. Pernyataan ini disampaikan Abbas melalui video dalam konferensi internasional tentang Palestina yang digelar di New York, bertepatan dengan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akhir September 2025.
Abbas menegaskan bahwa rakyat Palestina menginginkan terbentuknya sebuah negara yang didasarkan pada prinsip pluralisme serta transisi kekuasaan secara damai. Dalam sambutannya, ia juga mendesak negara-negara di dunia yang belum mengakui negara Palestina untuk segera mengakui kemerdekaan dan legitimasi politik Palestina. Komitmen ini muncul di tengah situasi ketegangan tinggi akibat konflik yang masih berlangsung antara Israel dan kelompok bersenjata di Gaza.
Meski demikian, Abbas dan banyak pejabat Palestina menghadapi kendala diplomatik. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mencabut visa sekitar 80 pejabat Palestina, termasuk dirinya, sehingga mereka tidak dapat hadir secara langsung dalam sidang PBB di New York. Kendala ini menambah kompleksitas posisi Palestina di forum internasional.
Pada saat yang sama, sejumlah negara mulai mengambil langkah simbolis dan diplomatis yang penting bagi pengakuan kemerdekaan Palestina. Di konferensi yang sama, Presiden Prancis Emmanuel Macron secara resmi mengumumkan pengakuan negaranya terhadap Palestina. Prancis menyatakan dukungan untuk status negara Palestina, yang memperkuat posisi Palestina dalam komunitas internasional.
Selain Prancis, negara-negara lain seperti Australia, Kanada, dan Portugal juga secara resmi mengumumkan pengakuan mereka atas negara Palestina pada hari yang sama. Langkah ini merupakan sinyal kuat dari perubahan politik global terkait isu Palestina, yang sebelumnya banyak mengalami penolakan dari sebagian besar negara Barat.
Penetapan jadwal pemilihan oleh Abbas dikaitkan dengan harapan agar proses demokrasi di Palestina dapat berjalan lancar setelah konflik di Gaza mereda. Ini menjadi aspek penting dalam upaya membangun legitimasi pemerintahan dan memperkuat persatuan internal Palestina, yang selama ini sering terkoyak akibat perbedaan politik dan wilayah.
Abbas menyampaikan harapannya bahwa pemilu dapat menjadi jalan untuk mewujudkan pemerintahan yang pluralistik dan sistem pergantian kekuasaan yang damai, sesuai aspirasi rakyat Palestina. Hal ini sekaligus menjadi respons terhadap tuntutan reformasi politik serta kritik dari kalangan dalam dan luar Palestina terkait stagnasi politik yang terjadi selama bertahun-tahun.
Perang di Gaza yang terjadi selama beberapa waktu belakangan ini telah menyebabkan ribuan korban jiwa dan kerusakan besar di wilayah tersebut. Oleh karena itu, keinginan Abbas untuk menunda pemilu sampai situasi benar-benar kondusif menunjukkan sikap realistis dalam menjaga stabilitas dan proses demokrasi. Penyelenggaraan pemilu dalam situasi yang aman menjadi syarat mutlak agar hasilnya diterima luas dan tidak memicu konflik baru.
Konferensi internasional di New York tersebut juga menyoroti berbagai aspek lain terkait masalah Palestina, termasuk dukungan internasional yang terus mengalir untuk penyelesaian damai dan solusi dua negara. Salah satu agenda penting dari konferensi ini adalah memastikan bahwa suara rakyat Palestina tetap didengar di dunia internasional meskipun tantangan politik dan diplomatik masih ada.
Dukungan negara-negara besar yang mengakui Palestina seperti Prancis, Australia, Kanada, dan Portugal bisa menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi Palestina di arena global. Dengan meningkatnya legitimasi internasional, diharapkan dialog dan bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza dan wilayah lain dapat semakin terbuka dan efektif.
Sementara itu, laporan dari berbagai sumber menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia juga aktif mengikuti perkembangan isu ini dan memiliki komitmen untuk mendukung perdamaian di kawasan. Menteri Luar Negeri Indonesia menegaskan pentingnya upaya bersama dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina secara adil dan berkelanjutan.
Pernyataan Abbas tentang pemilu ini sekaligus memberikan gambaran tentang arah politik Palestina dalam waktu dekat. Menyelenggarakan pemilu pascakonflik menjadi langkah signifikan untuk menggalang legitimasi pemerintahan baru yang mampu mewakili aspirasi rakyat secara lebih baik dan mempersiapkan fondasi negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
