Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pidato yang menggugah di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 yang digelar di Gedung Sekretariat PBB, New York, pada Selasa (23/9/2025). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo secara tegas menolak doktrin lama yang mengatakan bahwa "si kuat melakukan apa yang mereka bisa, si lemah menanggung apa yang harus mereka tanggung." Ia menegaskan bahwa keberadaan PBB seharusnya menjadi wadah untuk menentang prinsip ketidakadilan semacam itu.
Penolakan Doktrin Kekuatan dan Ketidakadilan
Prabowo membuka pidatonya dengan menyoroti pandangan yang selama ini masih dianggap lumrah oleh sebagian pihak di dunia internasional. Doktrin yang menganggap bahwa kekuatan fisik atau politik bisa memperkuat posisi tanpa memperhatikan keadilan dianggapnya sebagai sesuatu yang harus ditinggalkan. "Kita harus menolak doktrin ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa ada untuk menolak doktrin ini," ujarnya dengan lantang. Pernyataan ini menjadi sorotan penting karena menyentil pola hubungan antarnegara yang tidak setara dan sering merugikan negara-negara yang lebih lemah.
Selanjutnya, Prabowo mengajak seluruh anggota dunia yang hadir untuk membela nilai-nilai keadilan, baik untuk pihak yang kuat maupun yang lemah. "Kita harus membela semua yang kuat dan yang lemah. Yang kuat belum tentu benar. Yang benar harus benar," jelasnya. Pernyataan ini menekankan pentingnya moralitas dan keadilan dalam hubungan internasional, bukan sekadar berdasarkan kekuatan semata.
Perjuangan Indonesia dan Keadilan Sosial
Dalam pidatonya, Prabowo juga membagikan pencapaian Indonesia dalam mengatasi isu kemiskinan ekstrem dan kelaparan. Ia menyebut kemajuan ini tidak bisa dilepaskan dari peran aktif PBB yang konsisten memperjuangkan keadilan sosial dan ekonomi selama bertahun-tahun. "Karena bertahun-tahun yang lalu, PBB ini memilih untuk mendengarkan dan menegakkan keadilan sosial dan ekonomi. Kita tidak akan pernah lupa," paparnya.
Kisah keberhasilan Indonesia menjadi contoh konkret tentang bagaimana dukungan komunitas internasional, dengan PBB sebagai mediator, bisa menghasilkan perubahan positif. Hal ini sekaligus menjadi ajakan bagi negara-negara lain untuk bersama-sama mendukung nilai keadilan demi perbaikan kualitas hidup masyarakat dunia.
Sorotan Khusus pada Palestina
Tidak hanya berhenti pada tema keadilan umum, Prabowo secara khusus menyoroti nasib rakyat Palestina yang menurutnya masih menghadapi ketidakadilan berat. Ia menegaskan bahwa dunia tidak boleh lagi berpangku tangan menyaksikan penderitaan yang dialami oleh bangsa Palestina tanpa adanya legitimasi dan keadilan di kancah internasional. "Hari ini, kita tidak boleh diam sementara rakyat Palestina ditiadakan keadilan dan legitimasi yang sama di aula ini," tegasnya.
Pernyataan ini mengingatkan kembali bahwa isu Palestina tetap menjadi masalah global yang membutuhkan perhatian dan tindakan nyata dari seluruh negara anggota PBB. Prabowo menyebutkan pentingnya memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina dan memastikan bahwa mereka mendapatkan keadilan sebagaimana layaknya seluruh bangsa di dunia.
Dorongan untuk Peran Aktif Dunia
Pidato Prabowo di forum PBB ini mengajak seluruh komunitas internasional agar tidak hanya berdiam diri dalam menghadapi ketidakadilan. Ia menggarisbawahi bahwa kekuatan sebenarnya tidak ditentukan oleh kemampuan menindas, melainkan oleh keberanian menegakkan keadilan. Dengan menolak pola "si kuat" dan "si lemah," dunia didorong untuk membangun hubungan berdasar pada kesetaraan dan penghormatan hak asasi manusia.
Dalam kerangka tersebut, Indonesia memperkuat posisinya sebagai negara yang konsisten memperjuangkan perdamaian dan keadilan global. Melalui suara di PBB, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia berdiri di pihak yang benar, yang mendukung penyelesaian damai dan hak-hak semua bangsa, termasuk Palestina.
Pidato ini sekaligus mengirim pesan bahwa keadilan internasional bukan hanya idealisme belaka, melainkan sebuah keharusan untuk diwujudkan bersama demi masa depan dunia yang lebih damai dan beradab.
