Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York menjadi ruang panas yang menyita perhatian dunia, khususnya akibat pidato keras Presiden Kolombia Gustavo Petro. Berbeda dengan sorotan yang sempat tertuju pada Presiden Indonesia Prabowo Subianto, pidato Petro justru tampil paling vokal dan menimbulkan kontroversi besar hingga delegasi Amerika Serikat (AS) memilih walk out dari ruang sidang sebagai bentuk protes.
Kritik Pedas terhadap Donald Trump dan AS
Dalam pidatonya yang disiarkan secara resmi pada Jumat, 26 September 2025, Petro mengecam kebijakan luar negeri AS di bawah kepemimpinan mantan Presiden Donald Trump yang dinilai mendukung dan membiarkan genosida terjadi di Gaza. Ia secara eksplisit menuding Trump sebagai "kaki tangan genosida" yang membiarkan rudal diluncurkan ke anak-anak, remaja, perempuan, dan orang tua di Gaza.
"Trump tidak berbicara soal demokrasi, krisis iklim, ataupun kehidupan. Ia hanya mengancam dan membunuh, membiarkan puluhan ribu orang terbunuh," ujar Petro dengan nada tegas. Ia juga menyalahkan NATO sebagai pihak yang turut meresahkan dan memperparah tragedi kemanusiaan tersebut. Pernyataan berapi-api Petro ini memancing delegasi AS untuk meninggalkan ruang sidang sebagai bentuk penolakan atas tudingan tersebut.
Seruan Intervensi Militer Internasional
Lebih dari sekedar kecaman, Presiden Kolombia melontarkan usulan yang tergolong radikal. Menurutnya, jalur diplomasi terhadap konflik Israel-Palestina dinilai sudah gagal total dan tidak mampu menghentikan genosida di Gaza. Petro menyerukan intervensi bersenjata internasional sebagai langkah tegas untuk membebaskan Palestina.
"Kita membutuhkan pasukan yang kuat dari negara-negara yang tidak menerima genosida. Diplomasi sudah mengakhiri perannya dalam kasus Gaza," tegas Petro sambil mendesak negara-negara Asia, Slavia, dan Amerika Latin untuk bersatu dan mengerahkan kekuatan militer bersama. Dalam sicuitannya, ia menegaskan bahwa sudah saatnya dunia "berbicara dengan pedang kebebasan atau kematian Bolívar" untuk menghentikan kekerasan yang berlangsung.
Seruan Petro ini menggemakan tawaran dari Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya mengajukan kesiapan mengerahkan 20.000 tentara sebagai pasukan perdamaian internasional, tetapi Petro melangkah lebih jauh dengan ajakan intervensi militer langsung.
Tuduhan atas Kasus Serangan di Karibia
Selain isu Gaza, Petro juga mengangkat isu lain terkait serangan terhadap kapal-kapal di Karibia yang menurut pemerintah AS bertujuan menghentikan peredaran narkoba. Petro mengklaim serangan tersebut menewaskan banyak anak muda miskin yang tak bersenjata dan menuntut adanya proses pidana terhadap pejabat AS, termasuk Donald Trump, yang memerintahkan serangan tersebut.
"Proses pidana harus dimulai terhadap pejabat senior AS, termasuk Presiden Trump," tegasnya, menambah ketegangan diplomatik dalam pidatonya.
Profil Gustavo Petro, Presiden Kiri Pertama Kolombia
Gustavo Francisco Petro Urrego, lahir dengan latar belakang politik kiri yang kuat, adalah presiden beraliran kiri pertama dalam sejarah Kolombia. Perjalanan politiknya tidak konvensional; di masa muda, ia sempat bergabung dengan kelompok gerilya Marxis M-19, bahkan menjalani hukuman penjara pada 1985. Meski demikian, ia kemudian menjadi tokoh penting dalam proses perdamaian antara kelompok tersebut dengan pemerintah.
Karier formal politinya dimulai sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 1991, kemudian menjadi senator, dan akhirnya memenangkan pemilihan presiden pada 2022 dengan mayoritas suara lebih dari 50 persen. Pidato di PBB kali ini, yang disebutnya sebagai pidato terakhir di forum tersebut, mencerminkan posisi politiknya yang keras dan tanpa kompromi di panggung global.
Dampak Diplomatik dan Reaksi Dunia
Pidato Gustavo Petro tidak hanya mengguncang meja perdebatan internasional di PBB, tetapi juga memicu insiden diplomatik serius dengan AS yang memilih meninggalkan ruang sidang sebagai bentuk penolakan terhadap tuduhan dan seruan militer yang dilontarkan Petro. Momen tersebut sekaligus menegaskan perbedaan sikap yang mendalam antar negara mengenai solusi atas konflik Israel-Palestina.
Upaya untuk melibatkan blok negara Asia, Slavia, dan Amerika Latin dalam intervensi militer internasional menunjukkan adanya pembelahan geopolitik yang semakin kompleks. Sementara itu, seruan penyelidikan atas serangan di Karibia menambah lapisan ketegangan baru antara Kolombia dan Amerika Serikat.
Sidang Umum PBB ke-80 ini menandai titik terang sekaligus ketegangan dalam diplomasi global, dengan pidato Petro yang merangkum harapan sekaligus kemarahan atas situasi kemanusiaan yang terus berlanjut di beberapa wilayah konflik. Meskipun tak semua pihak menyetujui pendekatannya, suara keras Petro ini berhasil menarik perhatian dunia dan menyoroti tekanan yang dihadapi sistem internasional dalam mengelola krisis hak asasi manusia.
