Pemerintahan Amerika Serikat menghadapi ancaman shutdown mulai Rabu dini hari waktu setempat jika Partai Republik dan Demokrat gagal mencapai kesepakatan terkait rancangan undang-undang belanja negara. Situasi ini muncul karena kebuntuan politik yang menyebabkan tidak adanya persetujuan anggaran sementara untuk menjaga operasional pemerintah tetap berjalan. Ancaman ini menjadi salah satu ketegangan politik terbaru di Washington, mengingat perdebatan anggaran merupakan isu berulang, namun kali ini tensinya meningkat.
Penyebab Kebuntuan Anggaran
Kunci dari ancaman shutdown adalah kegagalan kedua partai utama di Kongres AS, yaitu Partai Republik dan Demokrat, untuk menyepakati anggaran jangka pendek. Meskipun Partai Republik menguasai dua kamar Kongres, mereka tidak memiliki suara cukup untuk mencapai kuorum 60 suara di Senat tanpa dukungan Demokrat. Hal ini menyebabkan rancangan anggaran yang diajukan Partai Republik tidak dapat disahkan sendiri.
Demokrat menolak rancangan anggaran yang dianggap memperberat akses warga terhadap layanan kesehatan. Mereka menuntut agar subsidi asuransi kesehatan diperpanjang dan pemotongan dana Medicaid serta lembaga kesehatan seperti CDC (Centers for Disease Control and Prevention) dan NIH (National Institutes of Health) dibatalkan. Perselisihan ini menjadi inti perdebatan antara kedua partai, karena setiap pihak mencoba mempertahankan kepentingannya.
Kemungkinan Shutdown
Hingga kini, kemungkinan terjadinya shutdown cukup besar. Pihak Republik yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump tampak enggan memberikan konsesi signifikan. Mereka meyakini bahwa masyarakat akan lebih menyalahkan Demokrat jika pemerintah berhenti beroperasi, merujuk pada pengalaman shutdown sebelumnya. Sebaliknya, Demokrat merasa isu kesehatan menjadi perhatian utama publik dan basis pendukung mereka menuntut sikap keras terkait jaminan layanan kesehatan. Tekanan ini mendorong Demokrat untuk bertahan dalam perundingan anggaran.
Dampak Shutdown terhadap Layanan Pemerintahan
Jika shutdown benar-benar terjadi, tidak semua layanan pemerintah akan berhenti. Beberapa layanan penting seperti perlindungan perbatasan, rumah sakit, pengendalian lalu lintas udara, serta kepolisian tetap berjalan. Program jaminan sosial dan Medicare juga akan terus menyalurkan dana, meskipun layanan tambahan seperti verifikasi penerima manfaat kemungkinan akan tertunda.
Namun, sejumlah layanan publik berpotensi mengalami gangguan, misalnya:
- Program bantuan pangan
- Pinjaman mahasiswa
- Inspeksi makanan
- Operasional taman nasional
Selain itu, ribuan pegawai federal yang tidak esensial mungkin dirumahkan tanpa bayaran sementara. Kondisi ini bisa menimbulkan keterlambatan layanan dan dampak ekonomi sekunder yang cukup signifikan.
Frekuesi Terjadinya Shutdown di AS
Shutdown bukan kejadian baru di Amerika Serikat. Pada masa pemerintahan Presiden Trump sebelumnya, tercatat tiga kali shutdown, termasuk periode terpanjang selama 36 hari pada 2018-2019 yang disebabkan oleh perdebatan pendanaan tembok perbatasan Meksiko. Bahkan pada era 1980-an, Presiden Ronald Reagan pernah menghadapi delapan kali shutdown, meskipun durasinya relatif singkat.
Keunikan sistem politik AS berkontribusi pada terjadinya shutdown. Rancangan anggaran harus disetujui oleh seluruh cabang pemerintahan sebelum menjadi undang-undang, sehingga potensi kebuntuan politik cukup tinggi.
Dengan tenggat waktu semakin mendekat, perhatian kini tertuju pada Capitol Hill dan Gedung Putih. Kesepakatan menjadi sangat krusial untuk menghindari dampak negatif terhadap layanan pemerintah dan kehidupan masyarakat Amerika Serikat. Pemerintah dan Kongres terus berusaha merundingkan solusi, sementara publik mengantisipasi apakah kebuntuan ini akan segera terpecahkan atau berlanjut ke shutdown.
Src: https://mediaindonesia.com/internasional/815944/mengapa-pemerintahan-as-terancam-shutdown?page=all
