Mantan Presiden Republik Demokratik Kongo (RDK), Joseph Kabila Kabange, dijatuhi hukuman mati secara in absentia oleh pengadilan militer tinggi di Kinshasa pada Selasa malam, 30 September 2025. Pengadilan menyatakan Kabila bersalah atas serangkaian tuduhan serius, termasuk makar, kejahatan perang, pengkhianatan, pemerkosaan, dan pembunuhan, serta memerintahkan pembayaran ganti rugi sebesar 33 miliar dolar AS kepada negara.
Dakwaan dan Putusan Pengadilan
Joseph Kabila, yang memimpin RDK selama 18 tahun hingga 2023, menghadapi lebih dari 120 dakwaan. Pengadilan menilai Kabila bertindak sebagai pemimpin pemberontak sejak pemberontakan Mutebusi, dengan keterlibatan langsung dalam operasi kelompok pemberontak M23 (Gerakan 23 Maret). Dalam putusannya, hakim menjelaskan bahwa Kabila melakukan inspeksi ke pusat pelatihan M23, mengarahkan pertemuan-persidangan markas besar pemberontak, dan memainkan peran strategis dalam permusuhan terhadap pemerintah Kinshasa.
Kasus ini mencakup tuduhan kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius. Pengadilan menegaskan bahwa tindakan Kabila merugikan nama baik rakyat Kongo dan melanggar kewajiban kesetiaannya sebagai mantan kepala negara. Selain hukuman mati, pengadilan juga menyita properti Kabila dan melarang kegiatan Partai Rakyat untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (PPRD), di mana ia menjadi otoritas moral.
Reaksi dari Kelompok Pemberontak M23
Bertrand Bisimwa, Presiden M23, menyatakan penolakan keras terhadap putusan tersebut melalui pernyataan resmi pada Rabu pagi. Ia menilai hukuman mati terhadap Kabila sebagai pelanggaran atas Deklarasi Prinsip yang disepakati antara pemerintah dan pemberontak. Bisimwa menyebutkan bahwa keputusan pengadilan merupakan tindakan politik yang didasarkan pada permusuhan rezim Kinshasa terhadap lawan politiknya.
"Kami tidak pernah keliru tentang siapa lawan politik kami dan langkah-langkah yang harus diambil," ungkap Bisimwa, menegaskan bahwa M23 tidak melihat Kabila sebagai musuh internal melainkan sebagai sekutu politik.
Latar Belakang Konflik dan Dampak Politik
Sejak pengunduran dirinya dan pengasingan diri di Afrika Selatan pada 2023, Kabila berusaha kembali ke kancah politik domestik dengan mengunjungi wilayah yang dikuasai M23, khususnya Kota Goma. Kunjungan ini memicu proses hukum oleh pemerintah Kinshasa, yang menuding Kabila berkolusi dengan pemberontak untuk mengacaukan stabilitas nasional. Sejumlah pejabat senior PPRD juga ditangkap terkait dugaan hubungan mereka dengan kelompok pemberontak.
Konflik di Kongo Timur terus memburuk, dengan pemberontak M23 menguasai wilayah strategis di provinsi Kivu Utara dan Selatan. Meski gencatan senjata telah disepakati di Doha pada Juli tahun ini, situasi keamanan tetap tidak stabil dan pertempuran masih berlangsung sporadis. Pemerintah RDK menuduh Rwanda mendukung M23, tuduhan yang dibantah oleh pihak Rwanda dan pemberontak sendiri.
Proses Perdamaian yang Terhambat
Perundingan damai yang diprakarsai di Qatar menghadapi kebuntuan antara pemerintah Kinshasa dan kelompok pemberontak M23. Ketegangan politik dan militer yang tinggi menghambat upaya stabilisasi di wilayah yang telah lama dilanda konflik tersebut. Kabila, yang sempat menyatakan keinginannya untuk kembali dan membantu menyelesaikan krisis, kini menghadapi konsekuensi hukum yang berat yang bisa memperpanjang ketegangan di RDK.
Langkah Pemerintah dan Implikasi Internasional
Selain menjatuhkan hukuman mati, pemerintah Demokratik Kongo mengambil langkah tegas dengan menyita aset-aset Kabila dan membekukan aktivitas partainya. Langkah ini bertujuan memperkuat kontrol rezim pemerintahan atas situasi politik dan keamanan dalam negeri. Namun, keputusan pengadilan ini juga mengundang reaksi internasional dan kekhawatiran terhadap potensi eskalasi konflik.
Dalam konteks regional, dukungan dan campur tangan negara tetangga seperti Rwanda turut menjadi faktor krusial dalam dinamika konflik. Perselisihan tentang dukungan militer dan politik semakin memperumit upaya penyelesaian damai yang komprehensif.
Penahanan dan pengadilan terhadap tokoh politik senior seperti Joseph Kabila merupakan peristiwa signifikan yang menandai babak baru dalam perjalanan politik Republik Demokratik Kongo. Ancaman hukuman mati bagi mantan presiden menimbulkan pertanyaan mengenai masa depan stabilitas politik dan keamanan di kawasan yang telah lama bergolak tersebut.
Source: www.viva.co.id
