Pemimpin Hamas, Mohammed Nazzal, mengumumkan bahwa pihaknya tengah mempelajari dengan seksama rencana gencatan senjata yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, meskipun ada sejumlah keberatan dari kelompok tersebut. Dalam wawancara dengan Al Jazeera pada Kamis malam (2/10/2025), Nazzal menegaskan bahwa Hamas berkomitmen untuk mencari kesepahaman tanpa tekanan waktu ataupun ancaman eksternal.
Hamas telah melakukan konsultasi internal dan berkomunikasi dengan berbagai faksi Palestina, tokoh independen, serta mediator internasional guna mendalami proposal gencatan senjata yang dirilis Gedung Putih pada 29 September 2025. “Tanggapan final kami akan mengutamakan kepentingan rakyat Palestina dan prinsip strategis perjuangan Palestina,” jelas Nazzal.
Isi Rencana Gencatan Senjata Trump
Rencana gencatan senjata yang disodorkan oleh pemerintahan Trump ini mengatur penghentian total permusuhan antara Israel dan Hamas di wilayah Gaza. Salah satu poin utama adalah pelucutan senjata seluruh kelompok perlawanan di Gaza, sementara Israel dijadwalkan melakukan penarikan pasukan secara bertahap. Gaza akan berubah status menjadi wilayah bebas senjata yang dikelola melalui pemerintahan sementara yang diawasi oleh badan internasional baru yang berada di bawah pengawasan langsung Trump.
Selain itu, rencana tersebut juga mencakup aspek kemanusiaan berupa pembebasan seluruh sandera Israel yang ditahan oleh Hamas dalam kurun waktu 72 jam setelah kesepakatan tercapai. Sebagai balasan, Hamas diharapkan membebaskan ratusan tahanan Palestina di penjara Israel. Presiden Trump sendiri memberikan rentang waktu “tiga hingga empat hari” bagi Hamas untuk memberikan respons resmi terhadap proposal tersebut.
Kondisi Gaza dan Dampak Konflik
Sejak awal Oktober 2023, konflik militer antara Israel dan Hamas yang berpusat di Gaza telah menimbulkan kerugian besar bagi warga sipil. Data terbaru menunjukkan lebih dari 66.200 warga Palestina telah meninggal dunia akibat serangan Israel, dengan mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Organisasi-organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga hak asasi manusia dunia secara konsisten memperingatkan bahwa situasi di Gaza sudah mendekati kondisi tidak layak huni akibat kelaparan, penyakit menular, serta keterbatasan akses bantuan kemanusiaan.
Banyak warga Gaza yang kehilangan tempat tinggal dan terdampak krisis sosial-ekonomi besar selama perang yang berkepanjangan ini. Gencatan senjata dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk menghentikan pertumpahan darah dan memungkinkan masuknya bantuan penting. Namun, keberatan dan tuntutan dari Hamas menunjukkan kompleksitas negosiasi damai yang melibatkan banyak kepentingan regional dan internasional.
Respon Internasional dan Mediator
Sejumlah negara dan organisasi internasional terlibat aktif sebagai mediator dalam upaya meredakan konflik Gaza. Hamas, menurut Nazzal, tengah mengkaji masukan dari berbagai pihak untuk menemukan solusi terbaik. Rencana pengaturan pemerintahan transisional dan perlindungan Gaza dari senjata berat merupakan poin sensitif yang masih menjadi bahan diskusi.
Dengan ancaman dan tekanan politik yang tinggi, proses negosiasi berlanjut dalam suasana penuh ketidakpastian. Keputusan Hamas dalam beberapa hari ke depan diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap dinamika politik dan kemanusiaan di Timur Tengah.
Rencana gencatan senjata ini menjadi titik penting dalam proses yang telah berlangsung selama bertahun-tahun antara Israel dan Palestina, khususnya di Gaza yang menjadi pusat konflik sengit. Sementara masyarakat dunia menantikan hasil akhir, situasi di lapangan tetap mendesak untuk diatasi demi mengurangi penderitaan rakyat sipil dan membuka jalan melewati konflik berkepanjangan.
Source: www.beritasatu.com
