Sedikitnya 24 orang meninggal dunia dan 47 lainnya mengalami luka-luka dalam serangan bom yang dilancarkan dari paralayang bermotor saat perayaan festival Buddha di Chaung U, wilayah Sagaing, Myanmar tengah, pada Senin malam, 6 Oktober 2025. Insiden ini terjadi saat warga merayakan Thadingyut, salah satu hari raya penting dalam tradisi Buddha.
Menurut laporan BBC, sekitar 100 orang menghadiri acara tersebut ketika dua bom dijatuhkan secara tiba-tiba oleh pasukan yang diduga berafiliasi dengan junta militer Myanmar. Konflik antara junta militer dengan Pasukan Pertahanan Rakyat (People’s Defence Force/PDF) masih terus berlangsung sejak kudeta pada 2021. Salah seorang anggota PDF yang berada di lokasi mengungkapkan bahwa serangan berlangsung sangat cepat, hanya dalam waktu tujuh menit.
“Saat bom pertama jatuh, saya terjatuh ke tanah. Bom itu mengenai lutut saya, dan banyak orang di sekitar saya tewas," ujar anggota PDF tersebut. Serangan ini terjadi ketika warga tidak hanya merayakan hari raya agama, namun juga melakukan aksi protes damai terhadap kebijakan militer, termasuk penolakan wajib militer dan tuntutan pembebasan tahanan politik seperti Aung San Suu Kyi.
Dampak Serangan dan Kondisi Korban
Salah satu penyelenggara festival kepada AFP menyampaikan betapa parahnya dampak ledakan hingga kesulitan mengidentifikasi jenazah. “Anak-anak benar-benar tercabik-cabik. Kami masih mengumpulkan potongan tubuh dari tanah,” tuturnya dengan penuh kesedihan. Penggunaan bom dari paralayang bermotor menambah kompleksitas situasi karena metode ini baru pertama kali dipakai oleh militer Myanmar.
Taktik Baru Militer Myanmar
Menurut peneliti Amnesty International untuk Myanmar, Joe Freeman, serangan ini menjadi tanda peringatan serius bagi perlunya perlindungan warga sipil secara mendesak. Penggunaan paramotor bersenjata merupakan perkembangan mengkhawatirkan dalam konflik. Taktik ini muncul karena keterbatasan militer junta akibat sanksi internasional yang membatasi akses mereka terhadap pesawat tempur dan helikopter.
Amnesty International mendesak ASEAN untuk mengambil langkah lebih tegas dalam menangani krisis di Myanmar. “ASEAN perlu merevisi pendekatannya yang selama hampir 5 tahun tidak memberikan hasil bagi rakyat Myanmar,” tegas Joe Freeman. Lembaga tersebut juga mengingatkan tren serangan militer terhadap warga sipil semakin meningkat dan memperburuk situasi kemanusiaan.
Konflik Berkepanjangan dan Konteks Politik
Myanmar telah dilanda perang saudara pascakudeta militer pada tahun 2021 yang mengakhiri pemerintahan sipil. Menurut data PBB, lebih dari 5.000 warga sipil tewas akibat konflik yang terus melebar di berbagai wilayah negara tersebut, terutama di daerah Sagaing dan Mandalay.
Pada tengah situasi ini, junta militer berencana menggelar pemilihan umum nasional pada Desember 2025. Namun, para pengamat menilai pemilu tersebut tidak akan berjalan secara bebas dan adil karena diragukan akan mewakili kehendak rakyat, melainkan hanya memperkuat kontrol militer atas pemerintahan Myanmar.
Serangan bom yang menewaskan puluhan warga sipil di festival Buddha ini menjadi salah satu insiden terkini yang menegaskan ketegangan dan kekerasan dalam konflik berkepanjangan Myanmar. Pihak internasional, termasuk organisasi kemanusiaan dan badan pengawas HAM, terus memantau dan mendorong solusi politik serta perlindungan kemanusiaan bagi warga di negara tersebut.
Source: www.beritasatu.com
