Pemerintah Mali memberlakukan kebijakan baru yang mengharuskan warga Amerika Serikat membayar uang jaminan (bond) senilai hingga US$10.000 untuk memperoleh visa bisnis maupun wisata. Langkah ini merupakan respons terhadap aturan serupa yang diterapkan oleh pemerintahan Amerika Serikat di masa Donald Trump terhadap warga Mali.
Kedutaan Besar AS di Mali menyatakan pada Jumat (4/10) bahwa kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh upaya Washington dalam memperkuat kontrol perbatasan dan menjaga keamanan nasional. Namun, Kementerian Luar Negeri Mali menilai aturan itu sebagai tindakan sepihak dan tidak adil. Oleh karena itu, pada Minggu (6/10), Mali mengeluarkan kebijakan visa yang setara, yang mewajibkan warga AS membayar uang jaminan sebagai syarat pengajuan visa.
Latarnya Ketegangan Diplomatik
Kebijakan saling balas antara AS dan Mali ini terjadi di tengah usaha rekonsiliasi hubungan diplomatik yang sempat memburuk beberapa tahun terakhir. Pada Juli lalu, pejabat tinggi Amerika melakukan kunjungan ke Bamako untuk membahas kerja sama di bidang kontraterorisme serta investasi dalam sektor mineral seperti emas dan litium di Mali.
Kendati demikian, ketegangan mulai meningkat menyusul kudeta militer di Mali pada 2021 yang membawa Jenderal Assimi Goïta berkuasa. Sejak kudeta tersebut, Mali mulai meninggalkan pengaruh Barat dan beralih mendekat ke Rusia sebagai mitra dalam mengatasi ancaman kelompok militan di wilayahnya. Salah satu langkahnya adalah pengusiran pasukan Prancis, digantikan oleh pasukan tentara bayaran asal Rusia dari kelompok Wagner, yang kemudian disusul oleh kehadiran satuan baru di bawah Kementerian Pertahanan Rusia bernama Africa Corps.
Dampak Regional dan Situasi Serupa di Afrika Barat
Kasus ini bukan hanya terjadi antara Mali dan AS, melainkan juga menggambarkan ketegangan yang melanda hubungan Amerika dengan beberapa negara Afrika Barat. Contohnya terlihat di Burkina Faso, yang pekan lalu menolak menerima warga negaranya yang dideportasi dari Amerika Serikat. Penolakan ini muncul setelah AS menghentikan penerbitan visa bagi warga Burkina Faso. Menteri Luar Negeri Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traoré, bahkan menilai kebijakan AS tersebut sebagai “pemerasan,” khususnya lantaran menolak usulan negara mereka menjadi tempat penampungan migran dari negara ketiga.
Sejarah Kebijakan Visa yang Memicu Reaksi
Kebijakan yang kini diterapkan oleh Mali sebagai balasan tidak dapat dilepaskan dari sejarah kebijakan imigrasi yang sebelumnya diprakarsai oleh pemerintahan Trump di AS. Kebijakan tersebut memperketat proses imigrasi, memperluas daftar negara tujuan deportasi ke Afrika, dan memicu gelombang reaksi diplomatik dari berbagai negara di kawasan Afrika Barat.
Dalam konteks ini, kebijakan visa saling balas antara Mali dan AS menjadi simbol terbaru memburuknya hubungan diplomatik antara kedua negara. Bahasa diplomasi yang meningkat dengan kebijakan-kebijakan seperti pemberlakuan uang jaminan visa memperlihatkan dinamika baru dalam interaksi politik antara Amerika dengan beberapa negara Afrika.
Rincian Program Visa Mali untuk Warga AS
- Jenis visa: Bisnis dan wisata
- Uang jaminan yang wajib dibayar: Hingga US$10.000 (sekitar Rp160 juta)
- Motivasi Mali: Merespons kebijakan visa AS yang dianggap tidak adil dan sepihak
- Respon AS: Memperkuat kontrol perbatasan dan keamanan nasional
Langkah-langkah ini menandai sebuah tren baru di mana negara-negara Afrika menerapkan kebijakan visa yang lebih ketat terhadap warga asing sebagai bentuk tekanan diplomatik. Kali ini, Amerika Serikat menjadi subjek kebijakan baru itu setelah sebelumnya mereka melakukan tindakan serupa kepada negara-negara Afrika Barat.
Informasi ini penting untuk dipahami pengguna visa dan pelaku bisnis internasional yang berencana bepergian antara Mali dan Amerika Serikat. Situasi ini berpotensi berdampak pada mobilitas warga dan hubungan dagang antar kedua negara, terutama dalam sektor-sektor strategis seperti pertambangan dan keamanan.
Sementara itu, upaya dialog dan pertemuan antara pejabat Mali dan AS di masa depan akan menentukan arah pembangunan hubungan bilateral dan apakah kebijakan visa akan mengalami perubahan atau menjadi permanen.
Source: mediaindonesia.com
