Senator Republik asal Iowa, Joni Ernst, mengungkapkan bahwa shutdown pemerintah Amerika Serikat yang terjadi sejak 1 Oktober 2025 telah menghabiskan biaya sebesar US$ 4,4 miliar atau sekitar Rp 72,8 triliun hanya untuk membayar kembali gaji pegawai federal yang diliburkan. Jumlah pegawai yang mengalami furlough ini mencapai 750.000 orang, yang sebagian besar berasal dari kategori pegawai non-essential atau yang dianggap tidak esensial dalam operasional pemerintahan sehari-hari.
Biaya Shutdown yang Membengkak
Menurut laporan Congressional Budget Office (CBO), setiap hari terjadinya shutdown pemerintah, anggaran yang dikeluarkan hanya untuk membayar pegawai federal yang tidak bekerja mencapai sekitar US$ 400 juta. Dengan durasi yang sudah lebih dari dua minggu, total pengeluaran untuk gaji pegawai yang diliburkan ini menjadi sangat besar. Data ini menunjukkan bahwa shutdown bukan hanya berdampak pada penghentian layanan publik, tapi juga pemborosan anggaran yang signifikan.
“Saya memperkenalkan Rancangan Undang-Undang ‘My Non-Essential Workers Transparency Act’ yang akan mewajibkan lembaga federal melaporkan biaya sesungguhnya dari shutdown, termasuk pembayaran kembali bagi pegawai yang diliburkan,” ujar Joni Ernst melalui sebuah pernyataan yang dilansir oleh Fox News Digital.
RUU ini bertujuan untuk mengungkapkan secara transparan berapa biaya yang sebenarnya timbul akibat shutdown, sekaligus mengidentifikasi bagian-bagian birokrasi yang dianggap non-essential sehingga bisa dijadikan acuan untuk pemangkasan guna meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah. Menurut Ernst, hal ini penting agar pembayar pajak mengetahui dampak dan biaya nyata politik kebijakan anggaran tersebut.
Kewajiban Laporan Biaya dan Efisiensi Pemerintah
RUU yang diusulkan akan mewajibkan lembaga federal menyampaikan laporan rinci kepada Komite Senat untuk Keamanan Dalam Negeri dan Urusan Pemerintahan dalam waktu 30 hari setelah berakhirnya shutdown. Dalam laporan tersebut harus dicantumkan:
- Jumlah total pegawai saat shutdown dimulai.
- Total pengeluaran gaji pada tahun anggaran sebelumnya.
- Jumlah pegawai yang diliburkan (furloughed).
- Pendapatan yang seharusnya diterima pegawai selama shutdown.
- Jumlah dan gaji pegawai yang tetap bekerja selama shutdown.
Data rinci ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas tentang dampak shutdown terhadap produktivitas dan keuangan pemerintah.
Potensi Dampak pada Pegawai Federal
Selain biaya finansial yang besar, shutdown juga memicu kekhawatiran terhadap masa depan pegawai federal. Presiden Donald Trump sebelumnya menegaskan adanya kemungkinan perubahan besar, seperti pemecatan gelombang baru (layoffs) terhadap pegawai federal. Ia menyatakan tidak ingin shutdown terjadi, namun juga melihat situasi ini sebagai peluang untuk mengurangi ukuran pemerintahan yang dianggap terlalu besar dan tidak efisien.
Gedung Putih sendiri telah mengkonfirmasi bahwa pemberitahuan pengurangan tenaga kerja telah diterbitkan di sejumlah lembaga federal sebagai langkah persiapan jika shutdown berkepanjangan.
Ancaman Berkelanjutan terhadap Ekonomi dan Pemerintahan
Shutdown yang berlangsung akibat kegagalan Kongres mengesahkan anggaran tahun fiskal 2026 juga menjadi faktor penghambat layanan publik dan bisa menimbulkan kerugian ekonomi lebih dalam. Data dari CBO yang disampaikan kepada Senator Ernst memperkirakan pengeluaran US$ 400 juta per hari hanya untuk membayar pegawai non-essential yang tidak bekerja, dan jumlah ini kemungkinan akan terus bertambah seiring lamanya waktu shutdown.
Situasi ini menggambarkan kompleksitas politik dan fiskal yang terjadi di Washington, di mana perbedaan pandangan antara Partai Demokrat dan Republik menyebabkan kebuntuan yang berujung pada shutdown. Dampaknya tidak hanya pada kesejahteraan pegawai pemerintah, tetapi juga menimbulkan masalah besar dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan negara kepada masyarakat.
Senator Ernst berharap RUU yang diajukan dapat meningkatkan transparansi dan mendorong reformasi birokrasi agar pemerintah AS dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efisien dan bertanggung jawab kepada publik yang membiayai seluruh operasi pemerintahan melalui pajak.
Source: www.beritasatu.com
