Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) telah mengumumkan rencana untuk melanjutkan pendidikan sekitar 300.000 siswa di Jalur Gaza, Palestina. Upaya ini menjadi langkah krusial setelah sekian lama aktivitas belajar mengajar terhenti karena kerusakan parah pada fasilitas pendidikan akibat konflik yang berkepanjangan serta pandemi global.
Menurut Adnan Abu Hasna, penasihat media UNRWA, diperkirakan sekitar 10.000 siswa akan kembali mengikuti pembelajaran secara tatap muka di sekolah serta tempat penampungan sementara. Sedangkan sebagian besar siswa lainnya akan memperoleh pendidikan melalui metode pembelajaran jarak jauh. Dalam program ini, sekitar 8.000 guru juga akan dilibatkan untuk memastikan kelancaran proses belajar mengajar.
UNRWA menilai jumlah siswa yang akan kembali bersekolah dapat meningkat seiring waktu. Namun, ketersediaan infrastruktur menjadi kendala utama. Banyak sekolah di Jalur Gaza yang rusak parah akibat operasi militer Israel sejak Oktober 2023. Data dari Kementerian Pendidikan Palestina menunjukkan, 172 sekolah negeri sudah hancur, sementara 118 sekolah lainnya mengalami kerusakan akibat serangan. Tidak kalah penting, lebih dari 100 sekolah yang dikelola UNRWA turut terkena dampak serangan tersebut.
Kerusakan infrastruktur ini menimbulkan gangguan besar terhadap pendidikan di wilayah tersebut yang sudah berlangsung selama empat tahun sejak pandemi. Selain itu, konflik bersenjata menimbulkan korban jiwa yang signifikan di kalangan pelajar dan tenaga pendidikan. Kementerian Pendidikan Palestina mencatat sebanyak 17.711 pelajar meninggal dunia dan 25.897 lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu, korban di kalangan pekerja pendidikan yang wafat mencapai 763 orang dan 3.189 lainnya terluka.
Dalam upaya mendukung pemulihan kesehatan serta kesiapan belajar, UNRWA berencana merevitalisasi 22 klinik kesehatan utama di Jalur Gaza. Organisasi ini juga memiliki puluhan pusat distribusi makanan dan sumber daya logistik yang berpengalaman. Namun, pendistribusian bantuan ini mengalami hambatan karena pasokan senilai ratusan juta dolar masih terblokir di luar wilayah Gaza.
“Banyak kebutuhan dasar seperti bahan bangunan untuk pemukiman, selimut, pakaian musim dingin, dan obat-obatan terhalang masuk ke Gaza,” kata Abu Hasna. Kesulitan ini memperparah krisis kemanusiaan di kawasan tersebut. Saat ini hampir 95 persen penduduk Gaza sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan setelah kehilangan mata pencaharian.
Selain kesulitan logistik, penduduk yang mengungsi juga menghadapi kondisi hidup yang memprihatinkan. Ratusan ribu pengungsi tinggal di tempat terbuka di Kota Gaza pascagencatan senjata yang diberlakukan pada 10 Oktober 2025. Peningkatan akses bantuan menjadi sangat mendesak apalagi memasuki musim dingin yang akan datang.
Kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi oleh Presiden AS, Donald Trump, telah disepakati antara Israel dan Hamas. Kesepakatan ini meliputi pertukaran tawanan dan rencana rekonstruksi Gaza di tahap selanjutnya. Hal ini diharapkan dapat mengawali proses rehabilitasi wilayah dan mengembalikan fungsi pemerintahan baru tanpa keterlibatan Hamas.
Meski demikian, tantangan rekonstruksi masih sangat besar. Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, memperkirakan biaya pembangunan kembali Gaza akan mencapai nominal yang sangat besar mengingat skala kerusakan yang meluas dan kerentanan infrastrukturnya.
Sejak perang bersenjata pecah pada Oktober 2023, hampir 68.000 warga Gaza kehilangan nyawa, dengan mayoritas korban terdiri dari perempuan dan anak-anak. Kondisi ini membuat sebagian besar wilayah menjadi tidak layak huni dan memerlukan perhatian serius dari masyarakat internasional untuk pemulihan jangka panjang, termasuk kelanjutan pendidikan bagi generasi muda Palestina di jalur Gaza.
Source: www.viva.co.id
