Pemerintah China secara tegas memberikan respons atas rencana Jepang di bawah kepemimpinan Perdana Menteri baru Sanae Takaichi untuk meningkatkan anggaran militer negara tersebut. Beijing memperingatkan Tokyo agar tidak mengabaikan pelajaran dari sejarah agresi militer Jepang yang penuh kontroversi, sambil menekankan pentingnya komitmen terhadap pembangunan damai dan stabilitas regional di Asia.
Respons Keras China terhadap Kebijakan Militer Jepang
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan dalam konferensi pers di Beijing bahwa peningkatan anggaran pertahanan Jepang diawasi secara ketat oleh negara-negara tetangga di Asia maupun komunitas internasional. Menurutnya, langkah ekspansi militer Jepang harus dilihat dengan hati-hati mengingat sejarah agresif negara tersebut yang belum lama berlalu. “Kami mengingatkan Jepang agar merenungkan dengan serius sejarah agresinya dan bertindak bijaksana di bidang militer dan keamanan,” ujar Guo Jiakun.
China juga menyoroti beberapa kebijakan Jepang dalam beberapa tahun terakhir yang dinilai mengarah pada militerisasi, seperti peningkatan anggaran pertahanan secara signifikan, pelonggaran aturan ekspor senjata, serta inisiatif terobosan militer lainnya. Guo menyatakan bahwa negara-negara tetangga Jepang perlu mempertanyakan komitmen Jepang terhadap kebijakan berorientasi damai yang selama ini dijunjung tinggi di kawasan.
PM Baru Jepang dan Ambisi Militer yang Meningkat
Sanae Takaichi resmi menjadi Perdana Menteri Jepang, perempuan pertama yang memimpin negara dengan latar belakang politik konservatif dan nasionalis, sekaligus memegang posisi Ketua Partai Demokrat Liberal (LDP). Di bawah kepemimpinannya, Jepang berencana memperkuat kemampuan pertahanan nasional guna menghadapi tantangan kontemporer, termasuk ancaman serangan siber dan drone, serta ketegangan geopolitik yang meningkat di kawasan Asia Pasifik.
Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan bahwa negara sedang mempersiapkan peningkatan anggaran militer dari saat ini sekitar 1 persen menjadi 2 persen dari produk domestik bruto (PDB). Selain itu, Takaichi juga mengusulkan amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang yang selama ini melarang negara tersebut memiliki kekuatan tempur secara aktif. Langkah ini dianggap sebagai penyesuaian besar terhadap arah kebijakan luar negeri dan pertahanan Jepang yang selama ini pasif.
Tantangan Diplomatik dan Sejarah
Pengamat menilai langkah Takaichi yang akan mengubah kebijakan militer merupakan tantangan besar dalam hubungan diplomatik Jepang-China. Uniknya, berbeda dengan masa pemerintahan Perdana Menteri sebelumnya seperti Fumio Kishida atau Shigeru Ishiba yang mendapat ucapan selamat resmi dari Presiden China Xi Jinping, pada masa Takaichi Beijing memilih sikap yang lebih dingin dan waspada.
Guo Jiakun menegaskan pentingnya Jepang menghormati empat dokumen politik yang menjadi fondasi hubungan bilateral kedua negara, serta menjaga komitmen pada isu-isu sensitif seperti sejarah Jepang dan Taiwan. Ia menekankan bahwa hubungan strategis China-Jepang haruslah berdasarkan saling menguntungkan, menghormati sejarah, dan tidak merusak kepercayaan yang telah terbentuk selama ini.
Fokus Pemerintahan Baru Jepang
Selain penguatan pertahanan, PM Takaichi juga berupaya menstabilkan ekonomi nasional melalui sejumlah paket stimulus yang segera disusun. Pemerintahannya berencana menghapus tarif pajak bensin sementara serta menaikkan ambang batas penghasilan tidak kena pajak guna meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan ini diharapkan bisa menyokong perekonomian Jepang yang tengah menghadapi tekanan dari dinamika global dan tantangan domestik.
Sanae Takaichi sebagai pemimpin baru berusia 64 tahun, segera menunjukkan sinyal perubahan paradigma kebijakan dalam berbagai sektor. Namun, keputusan memperbesar anggaran militer dan amandemen konstitusi tentang kekuatan tempur diperkirakan akan menjadi isu yang memicu respons berbagai negara Asia dan dunia, khususnya China yang sangat mengacu pada peringatan atas sejarah perang di masa lalu.
Ketegangan Regional yang Meningkat
Kebijakan pertahanan Jepang yang agresif ini menjadi bagian dari dinamika geopolitik baru di Asia Timur. Jepang berusaha mengadaptasi strategi militer dan keamanannya di tengah ancaman dan teknologi perang kontemporer yang lebih kompleks. Sementara itu, China sebagai kekuatan besar di kawasan tetap mengutamakan stabilitas dan kemitraan bilateral, meskipun tetap waspada terhadap perkembangan militer Jepang yang dinilai berisiko menimbulkan ketegangan lebih lanjut.
Dalam konteks ini, ke depan hubungan kedua negara akan diuji oleh perbedaan pendekatan terkait sejarah, keamanan, dan diplomasi regional. Sikap kehati-hatian dan dialog konstruktif perlu diutamakan agar konflik dan ketidakpercayaan antara kedua tetangga besar ini dapat diminimalkan.
Source: www.viva.co.id
