Presiden Kolombia Gustavo Petro menghadapi hambatan signifikan saat pesawat kepresidenannya tidak dapat langsung mengisi bahan bakar di Bandara Internasional Barajas, Madrid, Spanyol. Kejadian ini merupakan akibat dari sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat terhadap Petro dan keluarganya, yang membuat banyak penyedia layanan takut melanggar aturan sanksi tersebut.
Menteri Dalam Negeri Kolombia, Armando Benedetti, mengungkapkan bahwa saat transit di Madrid dalam perjalanan menuju Timur Tengah, pesawat kepresidenan Petro sempat ditolak layanan pengisian bahan bakar oleh perusahaan penyedia BBM di bandara tersebut. Mereka khawatir layanan mereka dianggap melanggar daftar sanksi yang diberlakukan oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS.
Penolakan itu akhirnya dapat diatasi setelah negosiasi antara otoritas Kolombia dan pemerintah Spanyol, dengan pesawat akhirnya mendapatkan izin mengisi bahan bakar di sebuah pangkalan militer. Petro kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada "kerajaan Spanyol" yang memfasilitasi pengisian bahan bakar, memungkinkan dirinya melanjutkan tur ke beberapa negara di Timur Tengah, yaitu Arab Saudi, Qatar, dan Mesir.
Sanksi AS dan Dampaknya
Sanksi ini awalnya dijatuhkan pada 24 Oktober 2025 oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Tuduhan yang diajukan menyatakan bahwa Petro memiliki hubungan dengan kartel narkoba, sehingga ia, bersama keluarga dekat dan Menteri Dalam Negeri Benedetti, masuk dalam daftar sanksi OFAC. Akibatnya, mereka dilarang melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dan seluruh aset yang berkaitan dengan Amerika Serikat dibekukan. Selain itu, perusahaan dan entitas dengan modal AS dilarang berbisnis dengan mereka.
Menurut Menteri Benedetti, sebagian besar perusahaan penyedia bahan bakar dan layanan bandara seperti pembersihan maupun fasilitas tangga pesawat merupakan milik atau memiliki keterkaitan dengan modal AS. Kondisi ini menyebabkan penolakan terhadap pesawat Petro untuk menerima layanan karena kekhawatiran atas potensi pelanggaran sanksi.
Konteks Ketegangan Diplomatik
Sanksi ini merupakan puncak ketegangan antara pemerintahan Presiden Trump dengan pemerintah Kolombia. Perselisihan itu bermula dari kebijakan deportasi migran dari AS serta operasi penyerangan terhadap kapal yang diduga membawa narkoba di wilayah perairan Amerika Selatan. Dengan latar belakang tersebut, AS mengambil langkah tegas dengan menyasar Petro secara langsung.
Petro, yang dulu merupakan gerilyawan sayap kiri, dengan tegas membantah tuduhan atas keterlibatannya dalam perdagangan narkoba. Ia menekankan bahwa peningkatan perdagangan kokain secara global justru disebabkan oleh permintaan tinggi dari pasar Amerika Serikat dan Eropa, bukan dari Kolombia sebagai negara asal bahan narkotika tersebut.
Dampak Terhadap Diplomasi dan Mobilitas
Sanksi ini tidak hanya menghambat perjalanan Petro dan rombongan, tetapi juga menimbulkan tantangan bagi aktivitas diplomatiknya. Dengan pembekuan aset dan pembatasan perjalanan, hubungan bilateral antara Kolombia dengan Amerika Serikat menjadi tegang, sekaligus menguji hubungan Kolombia dengan mitra internasional lain seperti Spanyol, yang berperan membantu dalam situasi kritis seperti saat di Madrid.
Ini merupakan salah satu contoh bagaimana sanksi ekonomi dan diplomatik dapat berdampak langsung ke aspek operasional para pemimpin negara, termasuk saat melakukan perjalanan kenegaraan. Situasi ini juga menyoroti kompleksitas hubungan internasional di era sanksi ekonomi, terutama ketika melibatkan tokoh politik penting dari negara berkembang.
Petro kini sedang menyelesaikan kunjungan tiga negara di Timur Tengah, sementara dampak dari sanksi ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi aktivitas serta citra politiknya di kancah global.
Source: www.beritasatu.com
