Tiongkok Desak PM Jepang Cabut Pernyataan Soal Taiwan, Apa Implikasinya?

Shopee Flash Sale

Tiongkok Mendesak PM Jepang Cabut Pernyataan Tentang Taiwan

Kementerian Luar Negeri Tiongkok secara tegas meminta Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, untuk menarik pernyataannya yang menyebut penggunaan kekuatan militer Tiongkok terhadap Taiwan dapat mengancam kelangsungan hidup Jepang. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak berdasar dan harus segera diperbaiki oleh Jepang.

Pernyataan keras itu disampaikan Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Kamis, 13 November. Ia menambahkan, jika Jepang tidak mencabut pernyataan tersebut, maka Jepang harus menanggung segala konsekuensi yang timbul. Ini menunjukkan ketegangan semakin meningkat antara kedua negara terkait isu Taiwan.

Pernyataan PM Jepang

Pada awal November, Takaichi menyebut bahwa kemungkinan penggunaan kekuatan militer Tiongkok atas Taiwan bisa menciptakan situasi yang membahayakan kelangsungan hidup Jepang. Pernyataan ini kembali ia pertahankan saat rapat dengan majelis rendah parlemen Jepang. Ia menegaskan pernyataannya tersebut merupakan sikap resmi pemerintah Jepang dan tidak akan ditarik.

Tanggapan Takaichi memicu protes keras dari pihak Tiongkok. Mereka menganggap pernyataan itu sebagai intervensi dalam urusan dalam negeri Tiongkok dan menyimpang dari Prinsip Satu Tiongkok yang telah diakui secara internasional.

Tanggapan Keras China

Lin Jian menilai pernyataan PM Jepang sebagai campur tangan langsung dalam urusan internal Tiongkok serta tantangan terhadap kedaulatan negara tersebut. Ia juga mengingatkan sejarah kelam Jepang yang melakukan agresi militer di Taiwan dan Asia selama masa penjajahan. Menurutnya, klaim Jepang soal “situasi yang mengancam kelangsungan hidup” justru mengulang kesalahan militerisme masa lalu.

Juru bicara tersebut mengutuk upaya menghidupkan kembali frasa itu sebagai provokasi terhadap tatanan dunia pasca-Perang Dunia II. Ia menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Tiongkok dan penanganan masalah Taiwan merupakan hak rakyat Tiongkok sendiri. Campur tangan asing dianggap sebagai penghinaan serius terhadap keadilan internasional.

Ancaman Tindakan Tanggap Tegas

Jika Jepang tetap memaksakan intervensi terkait masalah lintas Selat Taiwan, Tiongkok memperingatkan akan menanggapi dengan tegas. Lin Jian menyebutkan bahwa Tiongkok akan menjalankan haknya secara penuh untuk membela kedaulatan dan integritas wilayah menurut Piagam PBB dan hukum internasional.

Disebutkan bahwa masalah Taiwan adalah garis merah pertama yang tidak boleh dilanggar oleh kekuatan eksternal manapun. Tindakan agresi terhadap Taiwan, kata Lin, akan dipandang sebagai pelanggaran berat yang memicu reaksi keras dari Beijing.

Latar Belakang Kebijakan Jepang

Kebijakan militer Jepang pasca-Perang Dunia II sangat dibatasi oleh konstitusi yang mengendalikan operasi militer negara. Namun, sejak 2015, mantan Perdana Menteri Shinzo Abe mengubah undang-undang keamanan nasional. Perubahan ini memungkinkan Jepang menggunakan kekuatan militer secara terbatas berdasarkan hak membela diri kolektif jika terjadi “situasi yang mengancam kelangsungan hidup”.

Pernyataan PM Takaichi terkait Taiwan juga berangkat dari pemahaman skenario terburuk yang mungkin terjadi. Ia menjelaskan bahwa pemerintah Jepang akan melakukan asesmen menyeluruh berdasarkan informasi spesifik sebelum mengambil tindakan atau mengeluarkan kebijakan yang mendukung keamanan nasional.

Reaksi Pemerintah Jepang

Dalam rapat komite anggaran di majelis rendah parlemen, Takaichi menegaskan bahwa pernyataannya sesuai dengan posisi resmi pemerintah. Meski begitu, ia juga menyatakan akan menahan diri untuk tidak mengomentari pertanyaan terkait kasus tertentu ketika situasi berkembang. Ia juga menolak menjadikan pernyataannya sebagai satu pandangan yang seragam di pemerintah.

Tanggapan keras Beijing mencerminkan meningkatnya ketegangan geopolitik terkait isu Taiwan yang sensitif. Isu ini diperkirakan akan terus memengaruhi hubungan bilateral serta dinamika keamanan di kawasan Asia Pasifik dalam waktu dekat.

Baca selengkapnya di: mediaindonesia.com

Berita Terkait

Back to top button