Ketegangan politik di Amerika Serikat kembali meningkat tajam pada November 2025. Sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat menyerukan agar tentara AS menolak melaksanakan perintah yang mereka anggap ilegal.
Senator Elissa Slotkin dan Mark Kelly, bersama anggota DPR Jason Crow, Chris Deluzio, Maggie Goodlander, dan Chrissy Houlahan, secara terbuka mengkritik pemerintahan Presiden Donald Trump. Mereka menuduh pemerintahan tersebut telah mengubah para pakar militer dan intelijen menjadi musuh rakyat Amerika.
Dalam pernyataannya pada 20 November 2025, para legislator Demokrat itu menegaskan agar personel militer tetap menjunjung hukum dan tidak melaksanakan perintah yang melanggar konstitusi. Mereka menyebut diri mereka sebagai “veteran patriotik dan profesional keamanan” yang tidak takut menghadapi ancaman.
Tidak lama setelah pernyataan tersebut, Presiden Trump merespons dengan keras. Ia menuding anggota kongres Demokrat sebagai pengkhianat dan menyerukan agar mereka ditangkap dan dihukum mati karena dianggap melakukan pengkhianatan terhadap negara.
Pernyataan Trump ini segera mendapat kecaman dari partainya sendiri dan para pemimpin Demokrat. Partai Demokrat melalui platform media sosial menyatakan bahwa ajakan eksekusi tersebut adalah tindakan keterlaluan yang tak bisa diterima secara politik.
Pemimpin mayoritas di Senat, Chuck Schumer, mengingatkan bahwa ucapan Trump dapat memicu kekerasan di tengah situasi politik yang sudah sangat tegang di AS. Schumer mendesak agar ketegangan ini dapat diredam dengan dialog dan tidak menggunakan bahasa yang memprovokasi.
Sementara itu, dari pihak Gedung Putih, Sekretaris Pers Karoline Leavitt menegaskan bahwa Trump sebenarnya tidak bermaksud agar anggota kongres dihukum mati. Namun ia tetap mengecam tuntutan para legislator Demokrat, menuduh mereka mendorong dan menghasut kekerasan melalui pernyataan mereka.
Leavitt menambahkan Partai Demokrat seharusnya dihukum berat sesuai hukum atas tindakan menghasut protes dan melanggar perintah hukum yang ia nilai sangat berbahaya. Menurutnya, Presiden Trump ingin memastikan pertanggungjawaban atas tindakan tersebut.
Ketua DPR AS, Mike Johnson yang juga berasal dari kubu Republik, membela pernyataan Trump. Ia menilai Trump hanya mendefinisikan perilaku kriminal dan menegaskan perlunya memperhatikan dampak terhadap keamanan nasional serta stabilitas institusi pemerintahan.
Dari sisi militer, juru bicara Pentagon, Sean Parnell, langsung membantah tuduhan bahwa pasukan AS menolak perintah yang sah atau menjalankan perintah ilegal. Ia menegaskan, tentara AS mematuhi perintah yang diberikan oleh pejabat yang memiliki kewenangan.
Dalam sistem hukum militer Amerika Serikat, memang benar seorang komandan dapat menolak perintah jika dianggap melanggar hukum atau tidak sah. Namun, petugas militer berpangkat rendah biasanya diwajibkan mematuhi perintah selama dianggap sah dan resmi.
Situasi ini menunjukkan adanya jurang politik yang dalam antara Partai Demokrat dan Presiden Trump. Pernyataan para legislator Demokrat soal penolakan perintah ilegal memicu reaksi keras dan eskalasi kata-kata dari sang Presiden.
Meski sejumlah pejabat dan pihak militer memberi klarifikasi, ketegangan tetap sulit mereda. Kritik dan saling tuduh antara pihak Demokrat dan kubu Trump mencerminkan polarisasi yang semakin melebar di Amerika Serikat.
Ke depan, dinamika ini diperkirakan akan memengaruhi stabilitas politik hingga proses pemerintahan dan pelaksanaan otoritas militer di negeri itu. Isu penegakan hukum dan sikap atas perintah militer tetap menjadi titik konflik utama yang belum menemukan solusi damai.
Baca selengkapnya di: www.beritasatu.com
