Tekan Diabetes Lewat Label Baru, Kemenkes-BPOM Luncurkan Nutri-Level

Kementerian Kesehatan bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan resmi meluncurkan label gizi nutri-level untuk produk konsumsi di Indonesia. Kebijakan ini diarahkan untuk membantu masyarakat memilih makanan dan minuman yang lebih sehat, sekaligus menekan risiko penyakit tidak menular, termasuk diabetes.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan label ini disiapkan sebagai alat edukasi publik agar konsumen lebih mudah membaca kualitas gizi produk. “Nah kita harapkan ini sifatnya lebih ke edukasi masyarakat. Jadi masyarakat diharapkan bisa melihat, oh mereka kalau mau beli minuman mendingan yang sehat atau produk makanan yang sehat,” ujarnya di Kemenkes, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Upaya baru untuk tekan risiko diabetes

Pemerintah menaruh perhatian besar pada pola konsumsi karena asupan gula, garam, dan lemak yang berlebihan masih menjadi salah satu faktor yang memperburuk beban penyakit di masyarakat. Diabetes menjadi sorotan utama, lantaran banyak kasusnya berkaitan dengan pola makan dan kebiasaan minum produk tinggi gula yang dikonsumsi sehari-hari.

Label nutri-level diharapkan memberi sinyal sederhana kepada konsumen saat berbelanja, terutama di rak minuman dan makanan kemasan. Dengan informasi yang lebih mudah dibaca, masyarakat bisa membandingkan produk secara cepat tanpa harus menelaah tabel gizi yang sering kali rumit bagi sebagian pembeli.

Cara kerja label nutri-level

Label yang ditampilkan menggunakan tingkatan dari A sampai D, dengan kategori yang disesuaikan dengan kandungan gizi pada produk. Produk dengan kandungan gula yang masih berada dalam batas konsumsi harian berpeluang mendapat label A, sementara tingkatannya akan naik sampai D jika kandungan gula lebih tinggi.

Sistem ini membuat konsumen lebih mudah mengenali mana produk yang relatif lebih sehat dan mana yang perlu dibatasi. Pendekatan semacam ini juga sejalan dengan tren penguatan pelabelan gizi di berbagai negara untuk mendorong pilihan makan yang lebih baik.

Masih sukarela, belum ada sanksi

Pada tahap awal, pencantuman label nutri-level masih bersifat imbauan dan belum wajib. Kemenkes memberi ruang bagi pelaku usaha untuk memasang label secara mandiri selama masa transisi yang diperkirakan berlangsung satu hingga dua tahun.

Budi menegaskan pemerintah akan menerapkan kewajiban itu secara bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan industri. “Sekarang untuk sementara kita ada masa transisi nantinya pencantuman Nutri-level ini masih kita minta mereka lakukan sendiri gitu ya. Nanti secara bertahap akan kita wajibkan mereka harus lakukan,” katanya.

Karena masih bersifat sukarela, pemerintah belum menetapkan sanksi bagi pelaku usaha yang belum mencantumkan label tersebut. Aturan sanksi baru akan dibahas setelah kebijakan ini resmi menjadi mandatori.

BPOM siapkan insentif bagi pelaku usaha

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut pemerintah juga menyiapkan bentuk penghargaan bagi produsen yang lebih cepat menerapkan label nutri-level. Insentif itu dapat berupa percepatan perizinan atau stempel makanan sehat yang dinilai bisa meningkatkan kepercayaan dan minat beli konsumen.

“Nah, dengan stempel ataupun approval bahwa makanannya lebih sehat, maka ending-nya kan tentu orang lebih pingin memilih,” ujar Taruna. Menurut dia, pendekatan penghargaan dinilai lebih efektif pada fase awal agar pelaku usaha terdorong ikut serta tanpa harus menunggu kewajiban penuh.

Fokus awal pada produk minuman

Penerapan label ini akan dimulai dari produk minuman sebelum meluas ke kategori makanan lain. Langkah bertahap ini dipilih karena minuman kemasan kerap memiliki kadar gula tinggi dan menjadi salah satu sumber konsumsi gula harian yang sering terlewat oleh konsumen.

Berikut poin penting dari kebijakan nutri-level:

1. Bersifat edukatif untuk membantu konsumen memilih produk lebih sehat.
2. Diluncurkan oleh Kemenkes bersama BPOM.
3. Awalnya masih sukarela selama masa transisi.
4. Diprioritaskan untuk produk minuman.
5. Menggunakan tingkatan A sampai D sesuai kandungan gizi.
6. Belum ada sanksi karena belum masuk tahap wajib.

Pemerintah berharap label ini menjadi alat yang sederhana namun efektif untuk mengubah perilaku belanja masyarakat. Jika konsumen lebih sering memilih produk dengan kandungan gizi yang lebih baik, beban penyakit terkait pola makan seperti diabetes diharapkan bisa ditekan secara bertahap.