Rp10,2 Triliun untuk Puskesmas, Prabowo Uji Janji Tata Ulang Layanan Dasar

Dana Rp10,27 triliun yang masuk dari denda administratif dan penguasaan kembali kawasan hutan langsung dikaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan kebutuhan layanan kesehatan dasar. Ia menyebut dana itu bisa dipakai untuk memperbaiki sekitar 5.000 puskesmas, setelah menerima laporan bahwa banyak fasilitas kesehatan pertama itu belum direnovasi selama puluhan tahun.

Pernyataan tersebut menempatkan puskesmas di pusat agenda tata ulang layanan kesehatan. Di saat publik menyoroti keberhasilan penertiban kawasan hutan, Prabowo memilih menekankan agar uang negara yang diselamatkan benar-benar kembali dirasakan masyarakat melalui fasilitas yang paling dekat dengan kebutuhan sehari-hari.

Dana besar, kebutuhan besar

Prabowo menyebut Indonesia memiliki sekitar 10.000 puskesmas yang banyak dibangun sejak era Orde Baru. Ia juga menegaskan bahwa ribuan fasilitas itu belum pernah diperbaiki secara serius, sehingga kebutuhan renovasi menjadi sangat mendesak.

Dengan hitungan kebutuhan sekitar Rp2 miliar untuk satu puskesmas, total biaya perbaikan nasional diperkirakan mencapai Rp20 triliun. Artinya, dana Rp10,27 triliun yang baru diselamatkan negara memang belum cukup untuk seluruh kebutuhan, tetapi sudah dapat menutup sekitar separuh dari kebutuhan renovasi yang disebut Prabowo.

Ketimpangan layanan primer masih lebar

Masalah puskesmas tidak berhenti pada kondisi bangunan. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan jumlah puskesmas di Indonesia memang sudah melampaui 10.000 unit, tetapi sebarannya belum merata dan masih timpang antara kota besar dan wilayah terpencil.

Di banyak daerah 3T, jarak menuju puskesmas masih jauh dan mahal bagi warga. Kondisi ini membuat layanan kesehatan dasar sulit diakses cepat, terutama ketika satu kecamatan hanya memiliki satu puskesmas untuk melayani banyak desa.

Perkembangan jumlah puskesmas sejak 2020—2024

Sumber: Kementerian Kesehatan, diolah.

Trubus Rahardiansah dari Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia menilai persoalan utama bukan hanya renovasi fisik, tetapi juga tata kelola dan pemerataan fasilitas. Ia mengatakan reformasi puskesmas harus menyentuh pengelolaan, kualitas layanan, dan distribusi fasilitas kesehatan yang lebih dekat ke masyarakat.

SDM kesehatan masih jadi titik lemah

Selain bangunan, keterbatasan tenaga medis juga menjadi hambatan besar. Distribusi dokter masih terkonsentrasi di kota besar, sementara daerah terpencil kerap kekurangan tenaga dasar untuk layanan primer.

Trubus menilai renovasi puskesmas akan kurang berarti bila tidak dibarengi penguatan sumber daya manusia kesehatan. Ia bahkan menyoroti perlunya dokter spesialis hadir lebih dekat di layanan primer, meski kebutuhan itu di banyak tempat belum terpenuhi.

Yusuf Rendy Manilet dari CORE melihat investasi di layanan kesehatan primer punya efek ekonomi yang besar dalam jangka panjang. Ia menilai layanan primer yang kuat bisa menekan biaya pengobatan, memperbaiki produktivitas, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Manfaat yang paling cepat terasa

Yusuf menyebut ada tiga dampak utama jika puskesmas diperkuat. Pertama, biaya kesehatan jangka panjang bisa turun karena penyakit seperti diabetes, hipertensi, tuberkulosis, dan masalah kesehatan ibu-anak bisa ditangani lebih awal di tingkat puskesmas.

Kedua, layanan primer yang lebih kuat berpotensi membantu menekan stunting. Saat ini prevalensi stunting Indonesia masih berada di kisaran 21,5%, dan Bank Dunia sebelumnya memperkirakan kerugian ekonominya bisa mencapai 2% sampai 3% dari produk domestik bruto setiap tahun.

Ketiga, layanan kesehatan yang lebih dekat dan lebih baik dapat mengurangi risiko keluarga jatuh miskin akibat biaya pengobatan. Dalam skema seperti ini, puskesmas bukan hanya tempat berobat, tetapi juga benteng pencegahan agar penyakit tidak berkembang menjadi beban ekonomi yang lebih besar.

Renovasi saja tidak cukup

Meski renovasi besar-besaran terdengar menjanjikan, para analis mengingatkan ada biaya lanjutan yang tidak kecil. Bangunan yang sudah diperbaiki akan memerlukan anggaran rutin untuk perawatan, alat kesehatan, listrik, obat-obatan, dan sistem digital kesehatan.

Yusuf menilai bottleneck layanan primer tidak hanya berada pada fisik bangunan, tetapi juga pada ketersediaan dokter, alat diagnostik, obat, dan sistem rujukan. Tanpa pembenahan itu, puskesmas baru berisiko tampil lebih modern di luar, tetapi tetap lemah dalam pelayanan sehari-hari.

Dalam konteks itu, puskesmas masih memegang peran strategis sebagai layanan paling awal untuk edukasi kesehatan, vaksinasi, skrining penyakit, pemantauan gizi balita, kesehatan ibu hamil, dan pengendalian penyakit menular. Jika dana Rp10,27 triliun benar-benar diarahkan ke sektor ini, tantangan berikutnya adalah memastikan reformasi berjalan sampai ke kualitas layanan, bukan hanya ke tampilan gedung.