Penyakit jantung masih menjadi beban pembiayaan terbesar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang 2025. BPJS Kesehatan mencatat biaya penanganannya mencapai Rp11,83 triliun, menandai besarnya tekanan pada pembiayaan layanan kesehatan spesialistik di Indonesia.
Tingginya angka itu juga mencerminkan meningkatnya kebutuhan layanan yang cepat dan tepat, terutama pada kasus kegawatdaruratan jantung. Salah satu layanan yang ikut terdorong naik adalah kateterisasi jantung atau cathlab, yang kini menjadi bagian penting dalam penanganan pasien jantung.
Lonjakan Biaya dan Kasus Cathlab
BPJS Kesehatan mencatat pembiayaan layanan cathlab sepanjang 2025 telah menembus lebih dari Rp3,5 triliun. Jumlah kasusnya juga mencapai lebih dari 138 ribu dan disebut meningkat dua kali lipat dibandingkan 2021.
Kenaikan itu memperlihatkan bahwa penyakit kardiovaskular tidak hanya memerlukan layanan lanjutan yang mahal, tetapi juga infrastruktur medis yang semakin luas. Kondisi ini membuat akses terhadap layanan jantung menjadi isu penting dalam keberlanjutan JKN.
Penguatan Akses Jadi Fokus BPJS Kesehatan
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menegaskan penguatan layanan jantung harus terus dilakukan agar peserta JKN bisa mendapat penanganan tanpa terkendala akses maupun biaya. BPJS Kesehatan, kata dia, mendorong perluasan layanan canggih agar pasien bisa memperoleh layanan lebih dekat, cepat, dan merata.
“Perluasan layanan cathlab merupakan komitmen BPJS Kesehatan dalam menghadirkan kemudahan layanan bagi peserta JKN, sehingga peluang keselamatan peserta juga semakin besar,” ujarnya di Universitas Padjadjaran, Rabu (20/5/2026).
Dorongan itu menjadi penting karena kasus jantung sering membutuhkan tindakan segera. Dalam kondisi seperti ini, keterlambatan layanan dapat memperburuk risiko keselamatan pasien dan menambah beban pembiayaan kesehatan.
Tantangan bagi Keberlanjutan JKN
Lonjakan kasus penyakit jantung turut menambah tekanan pada pembiayaan JKN di tengah jumlah peserta yang kini mencapai lebih dari 285 juta jiwa atau sekitar 98% penduduk Indonesia. Skala kepesertaan yang sangat besar membuat pembiayaan layanan berbiaya tinggi seperti penyakit jantung menjadi perhatian utama.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian penyakit kronis tidak bisa hanya mengandalkan layanan kuratif. Sistem juga perlu menahan laju kasus baru agar pembiayaan program tidak terus terdorong naik dari tahun ke tahun.
Pencegahan Diperkuat untuk Kelompok Produktif
Selain memperluas layanan, BPJS Kesehatan mulai memperkuat langkah promotif dan preventif untuk menekan risiko penyakit kronis. Salah satu upayanya dilakukan melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) Muda yang menyasar kelompok usia produktif.
Prihati menyampaikan bahwa pola hidup sehat menjadi bagian penting untuk mencegah risiko penyakit kronis. “Dengan menerapkan pola hidup sehat, risiko penyakit kronis dapat dicegah sehingga masyarakat tetap sehat dan produktif,” kata dia.
Pendekatan ini menjadi relevan karena penyakit kronis sering berkembang secara perlahan sebelum akhirnya memicu gangguan jantung atau stroke. Jika pencegahan berjalan baik, tekanan terhadap layanan spesialistik dan pembiayaan juga bisa lebih terkendali.
Efisiensi dan Tata Kelola Jadi Penyangga
BPJS Kesehatan juga menekankan pentingnya tata kelola yang kuat untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan JKN. Sepanjang 2025, efisiensi dari pencegahan fraud mencapai Rp6,5 triliun atau sekitar 3,4% dari total biaya pelayanan kesehatan.
Di sisi lain, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Octavianus menilai penguatan layanan kesehatan tidak hanya bertumpu pada teknologi medis. Menurut dia, ketepatan diagnosis dan efektivitas tindakan medis sama pentingnya dalam memastikan pelayanan yang tepat sasaran.
“Keberhasilan pelayanan kesehatan bukan tentang semakin banyak tindakan medis yang dilakukan, melainkan bagaimana memberikan tindakan yang tepat kepada pasien yang tepat pada waktu yang tepat,” ujarnya.
Dengan biaya penyakit jantung yang terus mendominasi pembiayaan JKN, perluasan layanan cathlab, pencegahan penyakit kronis, dan penguatan tata kelola menjadi tiga unsur yang saling terkait. Kombinasi itu dibutuhkan agar layanan tetap cepat diakses peserta sekaligus menjaga program JKN tetap berkelanjutan di tengah tingginya kebutuhan pelayanan jantung.
Source: lifestyle.bisnis.com
