Implementasi akal imitasi atau AI di sektor kesehatan mulai bergerak dari wacana ke praktik, tetapi ruang geraknya masih perlu dibatasi dengan tata kelola yang kuat. Di satu sisi, teknologi ini dibutuhkan untuk membantu layanan yang timpang, mempercepat pekerjaan administratif, dan mendukung pengolahan data kesehatan nasional.
Di sisi lain, penggunaan AI juga memunculkan risiko baru pada keselamatan pasien, perlindungan data, hingga peran tenaga medis dalam pengambilan keputusan. Karena itu, diskusi tentang AI di layanan kesehatan tidak lagi hanya soal efisiensi, tetapi juga soal mencari jalan tengah yang menjaga manfaat teknologi tanpa mengorbankan aspek kemanusiaan.
Tekanan di layanan kesehatan masih tinggi
Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes Eko Sulistijo menyebut tantangan besar kesehatan di Indonesia masih berkaitan dengan akses layanan dan sebaran sumber daya manusia kesehatan. Kondisi geografis membuat jutaan masyarakat belum terlayani optimal, sementara tenaga kesehatan juga menghadapi beban administratif yang berat.
Eko menyampaikan bahwa dalam studi global, satu dari tiga tenaga kesehatan mengalami burnout. Ia menegaskan, tekanan itu bukan semata karena melayani pasien, melainkan karena sekitar 20%-30% waktu kerja habis untuk urusan administrasi.
Masalah itu makin terasa karena sistem informasi kesehatan belum sepenuhnya terintegrasi. Di Indonesia, lebih dari 10.300 puskesmas, sekitar 3.000 rumah sakit, dan lebih dari 16.000 klinik masih menggunakan berbagai sistem yang berbeda.
Akibatnya, duplikasi input data masih sering terjadi dan menambah beban kerja tenaga kesehatan. Kemenkes lalu mendorong integrasi data lewat platform Satusehat yang sudah berjalan beberapa tahun terakhir.
Satusehat jadi fondasi pemanfaatan AI
Menurut Eko, hampir seluruh fasilitas layanan kesehatan telah terhubung dengan Satusehat. Pemerintah menargetkan integrasi itu bisa mencapai 100% pada tahun ini.
Integrasi tersebut dinilai penting karena menjadi dasar bagi pemanfaatan AI, terutama untuk pengelolaan data kesehatan nasional. Data yang dihimpun bukan hanya rekam medis pasien, tetapi juga informasi tenaga kesehatan, fasilitas layanan kesehatan, proses pelayanan, hingga penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN.
Eko menjelaskan bahwa ke depan, seluruh data pasien akan menjadi satu big data yang bisa dipakai bukan hanya untuk klaim JKN, tetapi juga untuk kepentingan tenaga medis. Dalam kerangka itu, AI dapat membantu pengolahan data dalam skala besar agar layanan lebih tepat sasaran.
Namun, pemerintah juga menyadari bahwa pengolahan data sebesar itu menuntut kepastian keamanan. Karena itu, Kemenkes mendorong kerja sama dengan lembaga otorisasi siber seperti Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN.
AI diprioritaskan untuk layanan primer
Pemanfaatan AI di sektor kesehatan sejauh ini didorong terutama pada layanan primer, khususnya puskesmas. Fasilitas kesehatan tingkat pertama ini masih menghadapi keterbatasan alat kesehatan dan tenaga medis yang mampu mengoperasikan perangkat diagnostik seperti ultrasonografi atau USG hingga X-Ray.
Dalam konteks itu, AI dipakai sebagai jembatan sementara agar layanan tetap berjalan. Eko menyebut penyediaan alat kesehatan idealnya dibarengi dengan penyediaan SDM nakes, tetapi untuk saat ini AI bisa menjadi bridging.
Penerapan semacam itu menunjukkan bahwa AI belum diposisikan sebagai pengganti tenaga kesehatan. Sebaliknya, teknologi ini diarahkan untuk membantu keterbatasan yang masih terjadi di lapangan.
Kemenkes juga telah membentuk Komite AI yang melibatkan akademisi, dokter, regulator, dan praktisi teknologi. Komite ini disiapkan untuk menyusun arah kebijakan pemanfaatan AI di sektor kesehatan agar tidak berjalan tanpa panduan yang jelas.
Perusahaan didorong melihat AI sebagai investasi jangka panjang
Dari sisi dunia usaha, pandangan yang muncul cenderung lebih optimistis. Anggota Apindo yang berfokus pada bidang kesehatan digital, Doddy Darmawan, menilai AI seharusnya dipahami sebagai bagian dari strategi investasi jangka panjang.
Ia menilai masih banyak perusahaan yang keliru menilai keberhasilan AI hanya dari dampaknya terhadap laba dalam waktu singkat. Menurutnya, hasil implementasi AI tidak akan langsung terlihat hari ini atau bulan depan.
Doddy menegaskan bahwa AI bukan alat penghematan instan, melainkan investasi agar perusahaan bisa tumbuh lebih besar. Dalam pandangannya, hubungan antara AI dan tenaga kerja harus saling melengkapi, bukan saling meniadakan.
Ia juga mengingatkan bahwa perusahaan yang ingin berkembang perlu terus berinvestasi pada teknologi sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya. Jika diskusi tentang AI justru mengarah pada penggantian tenaga kerja, hal itu dinilai sebagai kemunduran bisnis.
Risiko yang tidak bisa diabaikan
Meski membawa optimisme, penggunaan AI di sektor kesehatan tetap menyimpan risiko yang serius. Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dari unsur pekerja, Afif Johan, mengingatkan bahwa setiap inovasi di bidang ini harus tetap berpusat pada manusia.
Afif menekankan pentingnya menjaga keadilan layanan dan keberlanjutan finansial program JKN. Ia juga menilai penggunaan AI perlu diawasi ketat karena menyangkut data pribadi peserta, transparansi algoritma, dan potensi bias sistem.
BPJS Kesehatan sendiri disebut telah memanfaatkan AI melalui sejumlah inisiatif seperti Siska JKN, Smart Claim, serta analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan dan deteksi fraud. Meski begitu, Afif menilai pemanfaatan itu tetap harus berada dalam koridor pengawasan yang kuat.
Ia mengingatkan adanya risiko keamanan siber, kebocoran data, dan kesalahan algoritma yang bisa menimbulkan konsekuensi hukum serius bagi berbagai pihak, termasuk dokter yang mengambil keputusan medis. Karena itu, ia mendorong kepatuhan pada lapisan aturan yang lengkap, mulai dari peraturan perundang-undangan, regulasi kesehatan, hingga standar keamanan teknologi informasi.
Afif menegaskan bahwa AI harus tetap menjadi pendukung, bukan pengganti keputusan profesional tenaga kesehatan maupun penyelenggara JKN. Dalam sektor kesehatan, teknologi dinilai hanya akan efektif jika benar-benar melayani manusia, bukan sebaliknya.
