Jawa Timur kini menjadi sorotan utama terkait angka kasus demam berdarah dengue (DBD) yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Dari data yang dirilis, selama periode Januari hingga April 2025, wilayah ini mencatatkan 31.611 kasus DBD, menjadikannya sebagai yang tertinggi di Indonesia. Total biaya yang dikeluarkan untuk penanganan DBD mencapai Rp 43 miliar. Angka ini menunjukkan tingkat keparahan situasi kesehatan yang harus dihadapi masyarakat dan pemerintah daerah.
Dalam rincian data, kasus yang ditangani di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berjumlah 8.034, dengan total biaya sekitar Rp 6 miliar. Sementara itu, Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) menangani 23.577 kasus, menghabiskan biaya sebesar Rp 37 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa porsi terbesar biaya kesehatan ditanggung oleh rumah sakit yang menangani kasus lebih serius.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gresik, Janoe Tegoeh Prasetijo, menjelaskan bahwa di Kabupaten Gresik sendiri, pada tahun 2024 hingga Maret 2025, terdapat 15.945 kasus DBD yang dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pembiayaan untuk kasus ini mencapai Rp 25 miliar. “Kami berkomitmen untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama bagi peserta JKN yang sedang mengidap DBD,” ungkap Janoe.
Sebagai bagian dari program JKN, pelayanan kesehatan bagi pasien DBD dijamin dengan syarat peserta memiliki status aktif. Pemegang kartu JKN dapat mengakses pelayanan kesehatan di FKTP, termasuk puskesmas dan klinik. Janoe menekankan bahwa dalam situasi gawat darurat, peserta JKN dapat langsung menuju Instalasi Gawat Darurat (IGD) di rumah sakit terdekat tanpa perlu melalui prosedur yang berbelit.
Krisis DBD ini menjadi isu kesehatan yang mendesak, terutama saat musim penghujan tiba, di mana jumlah kasus seringkali meningkat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tetap waspada dan melakukan pencegahan, seperti menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari genangan air yang dapat menjadi sarang nyamuk.
Dalam konteks ini, pemerintah daerah dan instansi terkait juga diharapkan lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan program kesehatan masyarakat untuk mencegah penyebaran DBD. Keterlibatan komunitas dalam mengadopsi perilaku hidup bersih serta menjaga lingkungan akan sangat berpengaruh dalam menurun kasus DBD ini.
Secara keseluruhan, meskipun BPJS Kesehatan telah memberikan perlindungan yang signifikan bagi pasien DBD, tantangan tetap ada. Jumlah kasus yang tinggi di Jawa Timur menandakan perlunya strategi yang lebih baik dalam pencegahan penyakit serta perbaikan sistem layanan kesehatan.
Masyarakat diharapkan untuk lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Penanganan kasus DBD yang baik memerlukan kerjasama antara pemerintah, fasilitas kesehatan, serta partisipasi aktif dari warganya.
