Pakar Ungkap Alasan di Balik Lambatnya Kebijakan Pengurangan Risiko Tembakau di Indonesia

Pakar menilai implementasi kebijakan pengurangan risiko tembakau berjalan lambat sehingga angka perokok belum juga menurun signifikan. Kendati ada bukti ilmiah yang mendukung pemanfaatan produk tembakau alternatif, adopsinya di berbagai negara masih belum optimal.

Menurut Tikki Pangestu, mantan Direktur Penelitian, Kebijakan & Kerja Sama WHO, terdapat lima hambatan utama yang menghalangi kemajuan pengurangan risiko tembakau. Hambatan-hambatan tersebut berkontribusi pada rendahnya efektivitas kebijakan dalam menekan prevalensi merokok.

Hambatan Utama Implementasi Pengurangan Risiko Tembakau

Pertama, sikap WHO yang sangat anti-pengurangan risiko tembakau menjadi kendala utama. Hal ini berdampak pada negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah yang kesulitan menilai dan mengadopsi produk tembakau alternatif.

Kedua, regulasi yang terfragmentasi serta tidak proporsional mempengaruhi akses masyarakat terhadap produk tembakau alternatif. Kebijakan yang kurang jelas membuat produk tersebut sulit dijangkau dan diragukan keamanannya.

Ketiga, maraknya misinformasi menjadi penghambat signifikan lain. Banyak informasi keliru yang memperkuat anggapan produk tembakau alternatif memiliki risiko kesehatan sama dengan rokok konvensional.

Keempat, ketidakpercayaan terhadap industri tembakau sebagai pihak yang ingin berubah menimbulkan keraguan. Warisan citra buruk industri di masa lalu membuat pembuat kebijakan susah memercayai niat baik mereka saat mengembangkan produk yang lebih rendah risiko.

Kelima, perdebatan yang bergeser dari upaya berhenti merokok ke fokus pada nikotin dan kecanduan generasi muda mengalihkan perhatian dari tujuan utama. Hal ini menimbulkan kebingungan dan menghambat langkah strategi pengurangan risiko.

Strategi untuk Mempercepat Pengurangan Risiko Tembakau

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Tikki mengusulkan tiga strategi utama. Pertama, dibutuhkan kemauan politik dan kepemimpinan yang tegas dalam mengubah posisi WHO melalui dialog yang berbasis bukti.

Kedua, dukungan lintas sektor harus dimobilisasi. Konsumen dewasa, investor, media, akademisi, asosiasi profesional, asuransi kesehatan, serta penegak hukum perlu terlibat aktif dalam advokasi kebijakan yang mendukung inovasi pengurangan bahaya tembakau.

Ketiga, menjalin kerja sama jangka panjang antara sektor publik, akademisi, dan industri sangat krusial. Kepercayaan dan kolaborasi di antara mereka akan memperkuat implementasi dan pengembangan produk tembakau alternatif.

Data dari WHO dan para ahli menunjukkan bahwa pengurangan risiko tembakau melalui produk alternatif seperti rokok elektrik dan produk non-bakar dapat menurunkan dampak kesehatan negatif. Namun, tanpa dukungan kebijakan yang tepat, potensi manfaat ini belum bisa dimaksimalkan.

Penting bagi negara-negara untuk mengintegrasikan pendekatan pengurangan risiko tembakau secara proporsional dalam strategi pengendalian tembakau mereka. Hal ini menjadi langkah kunci dalam menurunkan jumlah perokok dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara global.

Perubahan sikap dan kebijakan terhadap produk tembakau alternatif harus didasarkan pada bukti ilmiah, bukan persepsi lama yang kurang akurat. Pengendalian tembakau yang efektif memerlukan pendekatan yang berimbang dan inovatif.

Dalam konteks global, menyatukan kepentingan berbagai pemangku kepentingan bisa mempercepat kemajuan pengurangan risiko tembakau. Dengan sinergi tersebut, upaya menurunkan prevalensi merokok di berbagai negara dapat berjalan lebih cepat dan efektif.