Fakta Lengkap PM Thailand Bubarkan DPR: Kronologi Krisis Politik dan Jadwal Pemilu Dini

Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, mengambil langkah dramatis dengan membubarkan parlemen pada Jumat (12/12) setelah mendapat persetujuan Raja Maha Vajiralongkorn. Keputusan ini muncul di tengah kebuntuan politik yang parah dan ketegangan yang meningkat antara Thailand dan Kamboja di wilayah perbatasan.

Pembubaran DPR membuka jalan bagi pemilu dini, yang menjadi momentum krusial bagi arah politik Thailand. Langkah ini diambil untuk meredakan ketegangan politik dan mengembalikan keputusan penting kepada rakyat melalui pemilihan umum.

Alasan Politik di Balik Pembubaran DPR
Langkah pembubaran parlemen merupakan upaya konstitusional untuk mengatasi kebuntuan yang dialami pemerintah koalisi. Perdana Menteri kehilangan dukungan dari Partai Rakyat, partai progresif terbesar di parlemen yang semula menjadi pendukung utama pemerintah.

Partai Rakyat bahkan berencana mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah sebagai bentuk respon atas situasi politik yang tidak stabil. Mereka sebelumnya sudah mendesak agar parlemen dibubarkan sebagai bentuk tanggung jawab politik terhadap rakyat.

Pembubaran Parlemen di Tengah Konflik Perbatasan
Keputusan ini juga diambil dalam situasi yang makin memanas akibat konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Pertarungan sengit selama empat hari telah menewaskan sedikitnya 20 orang dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi dari daerah terdampak.

Dalam kondisi tersebut, Anutin Charnvirakul menegaskan sikap tegas terkait keamanan nasional. Ia menekankan pentingnya menjaga kedaulatan wilayah dan keselamatan masyarakat Thailand sebagai prioritas utama.

Dinamika Politik Thailand dalam Satu Tahun Terakhir
Situasi politik Thailand selama setahun terakhir sangat bergejolak dengan dua kali pergantian perdana menteri akibat putusan pengadilan. Paetongtarn Shinawatra, putri mantan PM Thaksin Shinawatra, diberhentikan dari jabatannya pada Juli lalu karena pelanggaran kode etik terkait panggilan telepon yang berpotensi mengguncang stabilitas politik.

Sebelumnya, Srettha Thavisin, perdana menteri dari Partai Pheu Thai, juga diberhentikan karena menyangkut penunjukan mantan pengacara dengan riwayat hukuman penjara ke kabinet. Ketidakstabilan ini memperumit peta politik Thailand dan memicu kebutuhan akan pemilu baru.

Pemilu Dini dalam 45-60 Hari
Setelah pembubaran parlemen, Thailand harus menggelar pemilihan umum dalam waktu 45 hingga 60 hari. Dengan demikian, pemilu dijadwalkan antara 26 Januari hingga 10 Februari mendatang.

Komisi Pemilihan Nasional memiliki waktu lima hari untuk menetapkan tanggal resmi pemungutan suara. Sementara itu, kabinet Anutin Charnvirakul tetap menjalankan pemerintahan secara sementara hingga parlemen baru terbentuk.

Pembubaran DPR Thailand menjadi babak baru dalam dinamika politik yang kompleks. Keputusan ini berupaya mengembalikan suara rakyat sebagai penentu arah negara, meski dipenuhi ketidakpastian politik dan tantangan keamanan. Tahapan pemilu dini kini menjadi fokus utama sebagai harapan pembaruan legitimasi pemerintahan di tengah situasi penuh ketegangan.