Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini memasuki tahun pertama dengan sejumlah kebijakan energi yang menjadi sorotan. Dalam konteks transisi energi dan pengurangan emisi, pemerintah menghadapi peluang sekaligus tantangan yang membutuhkan langkah nyata dan konsisten.
Berbagai komitmen telah disampaikan di forum internasional seperti KTT G20 dan COP30, namun pelaksanaan kebijakan di tingkat nasional membutuhkan percepatan dan integrasi antar sektor. Energy Transition Policy Development Forum (ETP Forum) mengemukakan sembilan rekomendasi strategis untuk memperkuat agenda energi nasional.
1. Perkuat Konsistensi Kebijakan Energi
Pemerintah perlu memastikan kebijakan energi bersifat jangka panjang dan tidak berubah-ubah. Konsistensi ini penting agar investor dan pelaku industri dapat merencanakan proyek transisi energi dengan kepastian.
2. Tingkatkan Investasi pada Energi Terbarukan
Mendorong pertumbuhan investasi ke sektor energi bersih seperti panas bumi, tenaga surya, dan angin menjadi prioritas. Insentif fiskal dan penyederhanaan perizinan adalah langkah yang harus diperkuat.
3. Percepat Penghapusan Batu Bara
Langkah transisi dari pembangkit listrik berbasis batu bara ke energi hijau harus dipercepat. Stimulus untuk mengganti pembangkit batu bara lama dengan teknologi bersih sangat mendesak.
4. Kembangkan Infrastruktur Pengisian Kendaraan Listrik
Untuk mendukung mobilitas rendah karbon, pembangunan infrastruktur pengisian kendaraan listrik harus dipercepat dan tersebar luas. Hal ini penting guna memperluas penggunaan kendaraan listrik secara nasional.
5. Dorong Industri dan Sektor Transportasi Berkelanjutan
Kebijakan untuk efisiensi energi dan penggunaan energi bersih di sektor industri dan transportasi harus diprioritaskan. Skema pendanaan dan kebijakan yang mendukung harus diadakan agar transisi berjalan optimal.
6. Tingkatkan Kapasitas SDM dan Riset Energi Hijau
Pemerintah perlu mengembangkan program riset dan pelatihan sumber daya manusia agar mampu mengelola teknologi energi terbarukan. Investasi di bidang riset inovatif akan menunjang kemandirian energi.
7. Perkuat Koordinasi Antar Lembaga
Sinergi antar kementerian dan lembaga terkait harus ditingkatkan agar kebijakan energi dan iklim dilaksanakan secara terpadu. Koordinasi ini penting untuk menghindari tumpang tindih dan mengoptimalkan sumber daya.
8. Tingkatkan Peran Masyarakat dan Sektor Swasta
Partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta dalam transisi energi harus difasilitasi melalui insentif, sosialisasi, dan kemudahan akses teknologi. Hal ini untuk menciptakan ekosistem energi bersih yang inklusif.
9. Pantau dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Secara Berkala
Pemerintah perlu menetapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang transparan terhadap pelaksanaan program transisi energi. Data dan evaluasi yang akurat akan membantu menentukan langkah perbaikan kebijakan.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintahan Prabowo-Gibran dapat memperkuat komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan meningkatkan sumber energi terbarukan. Tantangan yang ada harus dihadapi dengan strategi yang terukur dan melibatkan berbagai pihak agar tujuan keberlanjutan terwujud.
