Sorotan terhadap harta kekayaan Nanik Sudaryati Deyang menguat setelah Presiden Prabowo Subianto resmi melantiknya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Perhatian publik tertuju pada profil finansial pejabat yang kini memimpin lembaga pelaksana program Makan Bergizi Gratis itu.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang diserahkan pada 17 Januari 2025, total kekayaan Nanik tercatat Rp6.303.290.605. Dalam laporan yang sama, ia juga tercatat tidak memiliki utang.
Pelantikan Nanik berlangsung setelah pergantian pimpinan di BGN. Ia menggantikan Dadan Hindayana, yang sebelumnya dicopot dari jabatan tersebut pada 2 Juni 2026.
Nama Nanik tidak asing di internal BGN karena sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. Posisi itu membuatnya kerap tampil di hadapan publik saat lembaga menghadapi sorotan.
Nilai kekayaan dan komposisinya
Porsi terbesar kekayaan Nanik berasal dari aset tanah dan bangunan. Nilainya mencapai lebih dari Rp5,4 miliar, sehingga menjadi komponen paling dominan dalam keseluruhan hartanya.
Aset properti itu tersebar di wilayah Jabodetabek, terutama di Depok dan Bekasi. Salah satu yang bernilai paling besar adalah tanah dan bangunan seluas 237 meter persegi tanah dan 320 meter persegi bangunan di Depok dengan nilai Rp1,5 miliar.
Selain aset utama tersebut, Nanik juga memiliki sejumlah properti lain di Depok. Nilainya bervariasi, mulai dari Rp163 juta hingga Rp1,2 miliar.
Komposisi ini menunjukkan bahwa kekayaan Nanik lebih banyak bertumpu pada aset tidak bergerak. Pola semacam ini sering menjadi perhatian karena memudahkan publik melihat sumber dominan kekayaan seorang pejabat.
Di luar properti, Nanik juga melaporkan kepemilikan kendaraan bermotor. Total nilai kendaraan yang tercatat mencapai Rp705 juta.
Rincian jenis kendaraan tidak seluruhnya disebutkan secara terbuka dalam informasi yang tersedia. Namun, angka itu menempatkan kendaraan sebagai salah satu komponen penting setelah properti.
Fakta lain yang menonjol dari laporan tersebut adalah nihilnya kewajiban utang. Dalam konteks pelaporan harta pejabat, kondisi tanpa pinjaman menjadi salah satu data yang paling sering diperhatikan publik.
Mengapa LHKPN Nanik jadi sorotan
Transparansi aset Nanik menjadi isu penting karena ia kini memimpin lembaga yang menangani program strategis pemerintah. BGN berada di garis depan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis yang sedang menghadapi pengawasan ketat.
Sorotan itu juga menguat karena pergantian pucuk pimpinan BGN terjadi dalam situasi yang sensitif. Dadan Hindayana disebut telah dijemput Kejaksaan Agung, sementara kantor BGN juga ikut digeledah oleh Kejagung.
Dalam situasi seperti itu, publik biasanya menaruh perhatian lebih besar pada rekam jejak dan keterbukaan pejabat pengganti. LHKPN lalu menjadi salah satu instrumen awal untuk membaca profil keuangan pejabat baru.
Di Indonesia, pelaporan harta melalui LHKPN merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas penyelenggara negara. Melalui KPK, laporan tersebut diaudit untuk memastikan tidak ada kekayaan tidak wajar yang muncul selama masa jabatan.
Karena itu, angka kekayaan Rp6,30 miliar milik Nanik tidak hanya dibaca sebagai data administratif. Nilai dan komposisinya ikut dinilai dalam konteks kepercayaan publik terhadap tata kelola lembaga yang dipimpinnya.
Latar belakang dan posisi Nanik di BGN
Nanik Sudaryati Deyang lahir di Madiun pada 3 Januari 1968. Sebelum berkiprah di birokrasi, ia dikenal sebagai jurnalis di Tabloid Bangkit yang berada dalam Kompas Gramedia Group.
Pengalaman panjang di media dinilai membentuk kemampuan komunikasi publiknya. Bekal itu terlihat saat ia menjalankan tugas sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi.
Sebelum masuk ke BGN, Nanik juga sempat menjadi Komisaris Independen PT Pertamina. Latar belakang ini membuat profilnya berada di persimpangan antara komunikasi, manajemen, dan pemahaman isu publik.
Selama di BGN, ia beberapa kali tampil sebagai juru bicara lembaga. Dalam salah satu momen yang menyita perhatian, ia sempat menangis saat meminta maaf atas insiden keracunan yang menimpa siswa.
Peristiwa itu terjadi ketika program Makan Bergizi Gratis menghadapi kritik dan tantangan di lapangan. Isu keracunan makanan di beberapa daerah ikut menjadi ujian besar bagi BGN.
Kini, sebagai kepala lembaga, Nanik menghadapi tantangan yang lebih besar daripada saat masih menjadi wakil. Selain menjaga kelancaran program, ia juga harus membangun kembali kepercayaan publik terhadap tata kelola BGN.
Di tengah besarnya sorotan itu, data LHKPN menjadi salah satu titik awal penilaian publik terhadap pejabat baru ini. Catatan kekayaan Rp6.303.290.605 tanpa utang membuat profil finansial Nanik ikut diperiksa lebih dekat seiring perannya yang semakin sentral di BGN.
Source: www.suara.com-
-
-
-
