Pencopotan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional menjadi sorotan karena terjadi setelah evaluasi pemerintah menemukan masalah tata kelola dan kualitas program Makan Bergizi Gratis. Keputusan itu diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juni 2026, di tengah deretan polemik yang terus membayangi BGN sejak program berjalan.
Pergantian pucuk pimpinan juga menandai babak baru di lembaga tersebut setelah Nanik Sudaryati Deyang resmi dilantik menggantikan Dadan. Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut evaluasi menemukan persoalan kedisiplinan terhadap SOP, tata kelola, dan mutu makanan yang diterima penerima manfaat.
Selama memimpin BGN sejak lembaga itu dibentuk, Dadan menjadi salah satu pejabat yang paling sering memicu perdebatan publik. Sorotan tidak hanya datang dari pelaksanaan MBG di lapangan, tetapi juga dari sejumlah pernyataan dan kebijakan yang dianggap problematik.
Evaluasi berujung pencopotan
Masalah paling berat yang menempel pada masa kepemimpinan Dadan adalah keamanan dan kualitas pelaksanaan MBG. Program yang ditujukan untuk pemenuhan gizi itu justru beberapa kali menuai kritik karena realisasi di lapangan dinilai tidak konsisten dengan target dan standar yang dijanjikan.
Kasus dugaan keracunan makanan menjadi salah satu titik tekan terbesar. Dalam rapat bersama DPR pada November 2025, Dadan mengungkapkan ada 11.640 penerima manfaat terdampak, terdiri dari 636 orang rawat inap dan 11.004 orang rawat jalan.
Angka itu memperkuat kritik terhadap sistem pengawasan keamanan pangan dalam program MBG. BGN saat itu menyatakan telah memperketat SOP, meningkatkan pengawasan dapur MBG, memberi sanksi kepada mitra yang melanggar, dan menghentikan operasional sejumlah SPPG yang terkait dengan kasus keracunan.
Meski BGN menyebut jumlah kasus menurun setelah evaluasi, rentetan insiden tersebut tetap menjadi beban besar bagi lembaga itu. Dalam konteks inilah pencopotan Dadan dibaca publik sebagai langkah koreksi atas pelaksanaan program yang belum stabil.
Enam kontroversi yang paling ramai
Salah satu polemik yang paling awal muncul adalah usulan pemanfaatan serangga dan ulat sagu sebagai alternatif sumber protein dalam MBG pada Januari 2025. Dadan beralasan Indonesia memiliki keragaman pangan lokal dan di sejumlah wilayah, terutama Indonesia Timur, ulat sagu serta beberapa jenis serangga telah lama dikonsumsi.
Usulan itu memicu pro dan kontra. Sebagian menilai gagasan tersebut menghargai kearifan lokal, tetapi sebagian lain menganggapnya tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat terhadap program makan bergizi yang dibiayai negara.
Kontroversi lain muncul saat Dadan bercerita tentang kebiasaannya minum sekitar dua liter susu per hari dalam acara di Pondok Pesantren Syaichona Muhammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur, pada 25 Mei 2025. Ia mengaitkan kebiasaan itu dengan tinggi badan kedua anaknya yang disebut lebih dari 180 sentimeter.
Pernyataan itu menuai kritik karena dinilai kurang peka terhadap kondisi ekonomi banyak keluarga yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan pangan harian. Dadan kemudian menjelaskan bahwa cerita tersebut adalah pengalaman pribadi dan bukan kebijakan resmi MBG.
Saat Ramadan 2025, pelaksanaan MBG kembali menjadi sorotan karena program tetap berjalan ketika banyak siswa berpuasa. BGN lalu mengubah mekanisme distribusi dengan membolehkan makanan dibawa pulang untuk dikonsumsi saat berbuka.
Namun kritik tetap muncul karena isi paket di lapangan disebut tidak sepenuhnya sesuai gambaran awal. Jika semula disebut akan berisi susu, telur rebus, kurma, buah-buahan, dan makanan tahan lama lainnya, sebagian penerima justru mendapat sereal instan, roti, serta dua butir kurma.
Perbedaan antara rencana dan realisasi memunculkan pertanyaan soal standar dan mutu layanan. Polemik ini memperkuat kesan bahwa pengawasan distribusi MBG belum berjalan seragam.
Belanja penunjang yang dipertanyakan
Di luar soal menu dan keamanan pangan, BGN juga ramai disorot karena pengadaan barang penunjang operasional. Polemik terbesar muncul pada April 2026 setelah informasi tentang pengadaan 21.801 unit motor listrik untuk operasional Kepala SPPG beredar luas.
Dadan mengakui pengadaan itu merupakan bagian dari anggaran 2025 untuk mendukung mobilitas petugas MBG di lapangan. Realisasi pengadaan mencapai 21.801 unit dari rencana awal 25.644 unit.
Nilai anggarannya kemudian menjadi bahan kritik. Berdasarkan harga e-katalog sekitar Rp49,95 juta per unit, pengadaan 25.000 unit diperkirakan mencapai sekitar Rp1,24 triliun, sedangkan realisasi 21.801 unit setara sekitar Rp1,08 triliun.
Selain motor listrik, sorotan juga tertuju pada pengadaan semir dan sikat sepatu senilai sekitar Rp1,5 miliar. Barang itu disebut masuk sebagai perlengkapan pendidikan dan pelatihan peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia.
Besarnya anggaran untuk kebutuhan penunjang memicu pertanyaan soal prioritas belanja BGN. Kritik menguat karena pada saat yang sama program MBG masih menghadapi persoalan kualitas makanan dan kasus keracunan di berbagai daerah.
Wacana ekspansi ke luar negeri
Kontroversi berikutnya datang pada akhir Mei 2026 ketika Dadan mewacanakan perluasan MBG ke Arab Saudi. Gagasan itu muncul setelah kunjungannya ke Sekolah Indonesia Jeddah dan disebut mendapat respons positif dari para siswa di sana.
Dadan bahkan menyebut SIJ berpotensi menjadi lokasi percontohan pertama MBG di luar negeri jika mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Wacana itu segera memancing kritik karena dianggap tidak relevan ketika persoalan program di dalam negeri belum tuntas.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai usulan tersebut tidak sejalan dengan tujuan utama MBG yang ditujukan untuk meningkatkan gizi anak-anak di Indonesia. Kritik makin kuat setelah muncul perhitungan bahwa program itu berpotensi menjangkau sekitar 1.400 siswa Indonesia di Arab Saudi dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp132 juta per hari.
Sejumlah kalangan menilai dana sebesar itu lebih tepat diarahkan untuk memperbaiki kualitas pendidikan atau memperluas jangkauan program gizi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Di tengah akumulasi polemik itu, pergantian pimpinan BGN kini menjadi titik penting untuk melihat apakah program MBG bisa dijalankan dengan tata kelola, pengawasan, dan kualitas yang lebih ketat.
Source: www.suara.com-
-
-
-
