Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang disingkat KUHAP menjadi topik hangat di media sosial beberapa waktu terakhir. KUHAP adalah aturan yang mengatur tata cara proses hukum pidana agar berjalan adil, manusiawi, dan transparan, mulai dari penyelidikan hingga putusan akhir.
Baru pada 18 November 2023, DPR mengesahkan perubahan atas KUHAP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR, Puan Maharani. Perubahan KUHAP akan berlaku bersamaan dengan KUHP baru pada 2 Januari 2026.
Fungsi dan Peran KUHAP
KUHAP berfungsi mengatur langkah-langkah proses hukum pidana, seperti penangkapan, penahanan, pemeriksaan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan KUHAP, pelaksanaan hukum pidana diharapkan berjalan efisien dan memenuhi prinsip keadilan. Sebagai contoh, KUHP memuat aturan terkait jenis tindak pidana dan sanksinya, sedangkan KUHAP mengatur proses hukum yang harus dijalani pelaku sesuai aturan hukum.
Misalnya, kasus pencurian diatur pasal-pasalnya dalam KUHP. Sementara itu, cara penanganan tersangka, mulai dari penangkapan oleh polisi sampai proses pengadilan, diatur oleh KUHAP agar sesuai prosedur yang adil.
Isi Perubahan KUHAP dan Sorotan Publik
Dalam revisi yang disahkan terdapat 14 substansi perubahan utama. Beberapa di antaranya meliputi penyesuaian dengan KUHP baru, penyempurnaan kewenangan penyelidik dan penuntut, serta penguatan hak-hak tersangka dan terdakwa. Selain itu, peran advokat juga mendapat penguatan dalam proses hukum ini.
Meski demikian, pengesahan KUHAP terbaru ini memicu kritik dari berbagai kalangan. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri atas Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi untuk Orang Hilang & Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyoroti sejumlah pasal yang dianggap bermasalah dan berpotensi menimbulkan masalah penegakan hukum di masa mendatang.
Kelompok ini juga mengritik proses pembahasannya yang dinilai terburu-buru dan minim dialog publik. Mereka meminta agar revisi undang-undang dilakukan dengan mempertimbangkan lebih banyak masukan dari masyarakat luas.
Tanggapan DPR atas Kritik
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menanggapi kritik tersebut dengan menyatakan bahwa sebagian besar isi RUU KUHAP berasal dari usulan masyarakat sipil. Ia menyebutkan, “Kami tidak bisa memenuhi semua masukan, tapi ini 99% isinya berasal dari usulan masyarakat sipil," sebelum rapat paripurna pengesahan berlangsung.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya upaya DPR untuk melibatkan berbagai pihak dalam proses legislasi, meskipun masih ada perbedaan pandangan terkait kualitas proses tersebut.
Mengapa KUHAP Penting untuk Diketahui?
KUHAP adalah pondasi hukum acara pidana yang sangat berpengaruh terhadap keadilan hukum di Indonesia. Aturan ini menjamin bahwa proses hukum tidak sekadar mengikuti aturan materil, tetapi juga prosedural yang harus dilalui secara fair dan transparan.
Perubahan KUHAP menjadi penting untuk diikuti karena akan mengubah cara penegakan hukum pidana di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta putusan pengadilan. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat akan KUHAP dan perubahan yang terjadi dapat memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan hukum dan mendorong keadilan sejati.
Penerapan KUHAP terbaru diharapkan memberikan kerangka hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan penegakan hukum saat ini. Namun, dinamika kritik dan perdebatan publik juga menunjukkan bahwa revisi legislasi seperti ini perlu terus dipantau supaya tetap berpihak pada hak asasi dan prinsip keadilan.
