Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran hampir Rp8 miliar untuk memperluas akses listrik bagi keluarga prasejahtera pada 2026. Program Instalasi Rumah Sambungan Rumah (IRSR) akan menyalurkan bantuan listrik kepada 3.400 warga kurang mampu di seluruh daerah Jawa Timur.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Khusnul Arif, menekankan bahwa IRSR bukan sekadar proyek teknis, melainkan kebijakan sosial yang harus menjangkau warga yang paling membutuhkan dengan proporsional. Ia menyatakan, “Anggarannya hampir Rp8 miliar. Ini upaya serius negara menghadirkan listrik bagi keluarga prasejahtera, bukan hanya memenuhi target administratif.”
Pada 2025, program IRSR telah memberikan sambungan listrik gratis kepada 8.283 rumah tangga di 12 kabupaten. Beberapa daerah penerima manfaat antara lain Trenggalek, Tulungagung, Kabupaten Blitar, Jember, serta Bangkalan. Data penerima didasarkan pada usulan pemerintah kabupaten/kota yang mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Energi (DTSEN) dengan kriteria rumah tangga miskin yang belum mendapatkan listrik.
Adapun mekanisme penetapan calon penerima diawali dari data rumah tangga dalam desil 1 sampai 4 DTSEN dan diverifikasi melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Dengan cara ini, potensi tumpang tindih atau salah sasaran dapat diminimalkan. Setiap penerima bantuan IRSR tidak hanya memperoleh pemasangan listrik, tetapi juga token listrik senilai Rp300 ribu untuk kebutuhan dasar selama enam bulan pertama.
Selain itu, anggaran itu mencakup biaya pemeliharaan instalasi selama satu tahun dan kegiatan monitoring serta evaluasi. Khusnul menuturkan, “Program ini tidak berhenti di pemasangan. Ada pemeliharaan satu tahun dan monev agar anggaran negara betul-betul berdampak.” Namun, pengawasan program ini menghadapi tantangan terutama terkait pembaruan data penerima yang bergantung pada pemerintah kabupaten/kota.
DPRD Jatim meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur agar bersikap lebih proaktif dalam menjangkau wilayah yang belum teraliri listrik. Khusnul menyatakan, “Kami mendorong ESDM menentukan penerima secara proporsional dan berkeadilan di 38 kabupaten/kota. Jangan hanya menerima usulan, tapi juga jemput bola.”
Penyaluran bantuan IRSR tahun ini akan dimulai pada Maret atau April 2026 dan menargetkan menyasar 3.400 keluarga prasejahtera. Distribusi penerima tersebar di berbagai daerah, antara lain:
1. Pacitan: 400 warga
2. Ponorogo: 300 warga
3. Trenggalek: 300 warga
4. Tulungagung: 100 warga
5. Kabupaten Blitar: 178 warga
6. Kabupaten Kediri: 200 warga
7. Kabupaten Malang: 100 warga
8. Banyuwangi: 300 warga
9. Bondowoso: 100 warga
10. Situbondo: 100 warga
11. Kabupaten Probolinggo: 20 sambungan
12. Kabupaten Pasuruan: 89 sambungan
13. Kabupaten Mojokerto: 6 sambungan
14. Jombang: 100 sambungan
15. Nganjuk: 100 sambungan
16. Ngawi: 200 sambungan
17. Tuban: 387 sambungan
18. Lamongan: 100 sambungan
19. Pamekasan: 41 sambungan
20. Kota Kediri: 90 sambungan
21. Kota Blitar: 92 sambungan
22. Kota Probolinggo: 90 sambungan
23. Kota Madiun: 7 sambungan
Jawa Timur kini telah mencapai rasio elektrifikasi sebesar 99 persen. Program IRSR menjadi strategi penting untuk mencapai 100 persen, memastikan akses listrik menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga prasejahtera. DPRD menilai pentingnya pengawasan dan keadilan dalam penggunaan anggaran agar target rasio elektrifikasi dapat dirasakan langsung di tingkat rumah tangga.