Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Jawa Tengah mengalami penurunan pada September 2025. Jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 3,34 juta orang atau 9,39 persen, turun 0,09 persen dibanding Maret 2025.
Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,37 persen secara tahunan pada triwulan III 2025. Produksi padi juga meningkat sebesar 484 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG), dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun menjadi 4,66 persen.
Kepala BPS Jawa Tengah, Ali Said, menyebutkan penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 21,86 ribu orang dibanding Maret 2025. Jika dibandingkan September 2024, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 51,52 ribu orang.
Pengukuran kemiskinan menggunakan konsep kebutuhan dasar (basic needs approach) menghasilkan Garis Kemiskinan (GK) sebesar Rp570.870 per kapita per bulan. Komposisinya terdiri dari Rp432.788 untuk kebutuhan pangan dan Rp138.082 untuk kebutuhan non-pangan.
Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin mencapai Rp2.557.498 per bulan dengan rata-rata anggota keluarga miskin sebanyak 4,48 orang. Hal ini menunjukkan beban pengeluaran keluarga miskin yang harus terpenuhi setiap bulannya.
Indeks kedalaman kemiskinan juga mengalami penurunan, dari 1,557 pada Maret 2025 menjadi 1,507 pada September 2025. Indeks keparahan kemiskinan turun dari 0,354 menjadi 0,338 pada periode yang sama.
Selain itu, gini rasio yang mengukur ketimpangan pengeluaran turut menurun dari 0,359 pada Maret 2025 menjadi 0,350 pada September 2025. Penurunan ini menunjukkan distribusi pendapatan masyarakat semakin merata.
Penguatan sektor pertanian dan perbaikan lapangan kerja di Jawa Tengah dapat menjadi faktor kunci dalam menekan angka kemiskinan. Peningkatan produksi padi memberikan tambahan sumber penghasilan bagi petani dan mendukung ketahanan pangan daerah.
Data BPS tersebut menyiratkan bahwa kondisi sosial ekonomi Jawa Tengah menunjukkan tren positif. Meski ada penurunan kemiskinan, upaya berkelanjutan dibutuhkan agar percepatan pengentasan kemiskinan terus terjadi.
Pemerintah daerah diharapkan terus memantau dinamika kemiskinan dan memperkuat program perlindungan sosial. Pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat miskin tetap menjadi prioritas agar penurunan kemiskinan dapat berkelanjutan.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pengurangan ketimpangan, Jawa Tengah berpeluang memperbaiki kualitas hidup masyarakatnya. Statistik resmi dari BPS menjadi acuan penting dalam menentukan kebijakan pengentasan kemiskinan yang efektif.
Baca selengkapnya di: jateng.antaranews.com-
-
-
-
