Empat lembaga keuangan di Jawa Timur, yaitu Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) wilayah Surabaya, menyatakan komitmen kuat mereka untuk menjaga stabilitas ekonomi di wilayah tersebut. Komitmen ini diwujudkan melalui sinergi, inovasi, dan transformasi kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam sebuah Media Briefing yang digelar di Surabaya, para kepala lembaga tersebut menegaskan peran strategis Jawa Timur dalam perekonomian nasional. Kepala Perwakilan BI Jawa Timur, Ibrahim, mengemukakan bahwa ekonomi Jatim di tahun sebelumnya tumbuh sebesar 5,33 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan 4,94 persen pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi yang kuat, serta kinerja ekspor yang membaik.
Penguatan Ekonomi melalui Sektor Utama
Dari sisi penawaran, akselerasi terjadi pada Lapangan Usaha industri pengolahan, pertanian, serta akomodasi dan makanan minuman. Inflasi pada Januari tercatat sebesar 3,29 persen (yoy), masih terkendali dalam target 2-5 persen. Kondisi tersebut menjadi hasil sinergi program Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang memainkan peran penting dalam pengendalian harga.
Perkiraan untuk tahun ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur akan tetap stabil di kisaran 4,9 hingga 5,7 persen. Konsumsi dan investasi masih menjadi pilar utama yang menopang kinerja ekonomi daerah. Ibrahim menyatakan bahwa inflasi diperkirakan tetap berada dalam rentang sasaran nasional yaitu sekitar 2,5 persen, menjaga daya beli masyarakat.
Peranan Belanja APBN dan Kebijakan Fiskal
Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Jatim, Saiful Islam, menuturkan bahwa realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Timur hingga akhir tahun lalu menunjukkan pertumbuhan signifikan. Transfer ke daerah memberikan kontribusi sebesar 7,49 persen yang mendukung berbagai program sosial dan pembangunan infrastruktur, seperti layanan kesehatan gratis, pendidikan, koperasi desa, dan peningkatan konektivitas.
Implementasi kebijakan fiskal yang terfokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ini berfungsi sebagai shock absorber terhadap tantangan ekonomi. Pendapatan negara dari pajak, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tercatat melebihi target, memberikan dukungan keuangan yang kuat bagi pembangunan di Jawa Timur.
Stabilitas Sektor Perbankan dan Jasa Keuangan
Horas V. M. Tarhoran dari OJK menyampaikan bahwa kinerja sektor perbankan nasional juga mencatat pertumbuhan yang positif. Penyaluran kredit mencapai Rp625,66 triliun atau naik 1,9 persen (yoy), sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 3,5 persen menjadi Rp817,59 triliun. Rasio Non-Performing Loan (NPL) tercatat 3,37 persen, dan Capital Adequacy Ratio (CAR) tetap kuat di angka 31,38 persen, menandakan kesehatan likuiditas yang terjaga.
Selain perbankan, sektor pasar modal, asuransi, dana pensiun, serta lembaga keuangan mikro juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hal ini memperkuat fondasi stabilitas dan ketahanan sistem keuangan di Jawa Timur.
Jaminan dan Perlindungan Simpanan oleh LPS
Kepala Perwakilan LPS Surabaya, Bambang S. Hidayat, menegaskan peran LPS dalam menjaga kepercayaan masyarakat melalui penjaminan simpanan. LPS memastikan perlindungan penuh atas lebih dari 665 juta rekening di bank umum dan 15,7 juta rekening di Bank Perkreditan Rakyat (BPR/BPRS). Cakupan ini setara dengan 99,97 persen total rekening simpanan, sekaligus menjaga stabilitas sistem perbankan.
Keempat lembaga ini terus berkolaborasi untuk mengatasi risiko dan memaksimalkan peluang bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Inovasi kebijakan dan sinergi antar lembaga menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan ekonomi Jawa Timur di tengah tantangan global dan regional yang dinamis.
Baca selengkapnya di: www.pawartajatim.com
