Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengungkapkan kekhawatirannya terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di wilayahnya. Data terakhir menunjukkan sebanyak 1.480.380 peserta BPJS PBI di Jawa Timur mengalami status nonaktif per Januari.
Khofifah menekankan pentingnya peran pilar-pilar sosial dalam melakukan mitigasi data. Dia meminta agar pendampingan dalam proses aktivasi kembali kepesertaan masyarakat yang terdampak bisa dilakukan dengan maksimal dan cepat.
Mitigasi Data dan Peran Pilar Sosial
Dalam kunjungan kerja di Kabupaten Pasuruan, Khofifah menyampaikan bahwa jumlah warga yang nonaktif kepesertaan BPJS PBI sangat besar dan membutuhkan respon segera. Pilar-pilar sosial seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping PKH, dan relawan Tagana harus bergerak aktif mengawal proses pembaruan data peserta.
Menurut Khofifah, mitigasi data adalah langkah krusial untuk memastikan bantuan kesehatan dapat diberikan kembali kepada masyarakat pra-sejahtera dengan benar dan tidak terkendala administrasi yang bisa memperlambat akses layanan.
Bantuan Sosial dan Stimulan Ekonomi
Selain fokus terhadap data BPJS PBI, Khofifah juga menyalurkan bantuan sosial senilai total Rp 7,7 miliar untuk masyarakat Kabupaten Pasuruan. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai program, antara lain:
- Programa PKH Plus senilai Rp 3,494 miliar untuk 1.747 keluarga, masing-masing menerima Rp 2 juta.
- Bantuan kemiskinan ekstrem sebesar Rp 2,254 miliar yang diterima oleh 1.503 jiwa dengan besaran Rp 1,5 juta tiap penerima.
- Bantuan untuk penyandang disabilitas sejumlah 83 jiwa dengan total Rp 3,6 juta.
- Bantuan pendidikan berupa KIP Putri dan PPKS Jawara bagi 110 penerima, masing-masing Rp 3 juta.
Khofifah berharap bantuan ini tidak hanya bersifat konsumtif, tapi dapat menjadi stimulan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya dalam bidang kewirausahaan. Pendampingan oleh pilar sosial di lapangan menjadi kunci dalam mengoptimalkan pemanfaatan bantuan.
Dukungan Pemerintah Daerah untuk Data Akurat
Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menyatakan apresiasi atas sinergi antara Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Pasuruan. Ia menilai akurasi data menjadi kunci utama dalam menghapus kemiskinan ekstrem. Pemkab optimistis melalui efisiensi anggaran dan validitas data, target pengentasan kemiskinan bisa segera tercapai.
Rusdi juga mengapresiasi kerja keras para relawan Tagana, TKSK, dan pendamping PKH yang berfungsi sebagai ujung tombak penyampaian bantuan di tingkat akar rumput. Dukungan mereka dinilai sangat penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Bantuan untuk Pengembangan BUMDES dan Inisiatif Desa
Selain bantuan langsung tunai untuk masyarakat, Pemprov Jawa Timur juga mengalokasikan dana ratusan juta rupiah sebagai dukungan terhadap BUMDesa, program Desa Berdaya, dan Jatim Puspa. Program-program ini diharapkan dapat menjadi pilar penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan dan mandiri.
Pemprov menekankan bahwa agenda mitigasi data dan bantuan sosial harus berjalan beriringan untuk membangun ekosistem sosial dan ekonomi yang kokoh di tengah masyarakat prasejahtera.
Dengan adanya perhatian khusus terhadap kepesertaan BPJS PBI yang dinonaktifkan, dan penguatan peran pilar sosial dalam mitigasi data serta penyelenggaraan bantuan sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap proses perlindungan sosial dapat menyentuh seluruh warga yang berhak secara efektif dan tepat waktu.
Baca selengkapnya di: surabaya.kompas.com
