
Bupati Malang HM. Sanusi menegaskan pentingnya penguatan sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang menyerahkan bantuan senilai Rp 7,05 miliar di Pendapa Agung Kabupaten Malang.
Sanusi menyatakan bahwa penyerahan bantuan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia mengapresiasi berbagai program dari Pemprov Jatim seperti Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), PKH Plus untuk lansia, KIP Putri Jawara, zakat produktif, hingga pemberdayaan BUMDesa dan program Jatim Berdaya. Program-program tersebut dinilai sangat berperan dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Menurut Sanusi, bantuan sosial harus lebih dari sekadar karitatif dan berkelanjutan. Bantuan tersebut harus mampu meningkatkan produktivitas, memperluas akses usaha, serta memperkuat ketahanan keluarga. Kabupaten Malang, dengan jumlah penduduk yang besar dan kondisi geografis beragam, menghadapi tantangan berat dalam penanganan kemiskinan dan kerentanan sosial.
Sanusi menegaskan bahwa sinergi antara Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Malang sangat krusial agar bantuan tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata. Ia juga meminta seluruh penerima manfaat untuk menggunakan bantuan dengan bijak, memanfaatkan bantuan produktif sebagai modal usaha dan dukungan pendidikan sebagai jalan peningkatan mobilitas sosial.
Dalam kesempatan itu, Sanusi juga memberikan apresiasi tinggi kepada pilar-pilar sosial di Kabupaten Malang. Pendamping PKH, pendamping disabilitas, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta Taruna Siaga Bencana (Tagana) disebut sebagai garda terdepan pelayanan sosial yang bekerja dengan kompetensi, empati, dan ketulusan.
Sinergitas yang diperkuat antara Pemkab Malang dan Pemprov Jatim diharapkan menjadi fondasi penting dalam pembangunan sosial yang menyinergikan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan provinsi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Malang.
Source: malangtimes.com




