Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung memperingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai potensi lonjakan inflasi hingga mencapai 1 persen pada bulan Maret dan berlanjut hingga satu bulan setelah Lebaran. Inflasi diperkirakan meningkat akibat kenaikan harga komoditas pangan, terutama beras, yang menjadi faktor utama pemicu tekanan harga di wilayah ini.
Menurut Acuviarta Kartabi, kondisi lonjakan inflasi ini tidak bisa dianggap enteng karena akumulasi sejumlah faktor mulai dari dinamika harga global hingga kendala dalam distribusi pangan di tingkat lokal. Ia menilai stabilitas harga beras merupakan indikator kunci keberhasilan pengendalian inflasi di Jawa Barat. Dari data yang dihimpun, harga beras premium tercatat di angka Rp14.480 per kilogram, sedangkan beras medium di level Rp13.084 per kilogram, menunjukkan tren kenaikan yang konsisten meski ada klaim swasembada.
Selain beras, beberapa komoditas lain seperti cabai rawit yang terdampak gagal panen, daging ayam ras, bawang merah, dan bahkan harga emas juga memberikan kontribusi signifikan terhadap inflasi sejak Februari. Faktor eksternal, seperti naiknya harga bahan bakar minyak non-subsidi, turut memperparah tekanan inflasi yang berdampak pada tingkat harga secara umum.
Inflasi Jawa Barat pada Februari mencapai 4,71 persen secara tahunan, jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi di Januari yang hanya 3,24 persen, ataupun deflasi tahunan yang tercatat pada Februari tahun sebelumnya sebesar 0,27 persen. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, menjelaskan rendahnya angka inflasi tahun sebelumnya disebabkan oleh efek basis rendah akibat diskon tarif listrik yang berlaku pada pelanggan listrik pra-bayar dan pascabayar.
Secara bulanan, inflasi pada Februari 2026 tercatat sebesar 0,81 persen, didorong oleh perkembangan harga sejumlah bahan pokok selama awal bulan Ramadhan. Lonjakan harga cabai rawit menambah tekanan inflasi, demikian juga dengan kenaikan harga emas dunia yang rata-rata masih naik. Namun, kenaikan ini sedikit teredam oleh penurunan harga bahan bakar minyak non-subsidi yang mulai berlaku sejak 1 Februari.
Menanggapi situasi tersebut, Acuviarta mengimbau pemerintah untuk segera melakukan tindakan konkret guna menstabilkan harga beras, kemudian diikuti oleh pengendalian harga daging ayam ras dan pemetaan kawasan produksi cabai rawit. Kesalahan dalam antisipasi pasokan bawang merah serta distribusi cabai rawit yang tidak merata juga dianggap sebagai pemicu masalah spesifik akibat spekulasi pasar dan cuaca yang tidak kondusif.
Kondisi ini berisiko mengancam perekonomian Jawa Barat yang masih berjuang menghadapi dampak dari meningkatnya pemutusan hubungan kerja serta belum pulihnya sejumlah sektor ekonomi pasca pandemi. Jika tidak diantisipasi dengan baik, inflasi yang terus meningkat dapat memperparah beban masyarakat terutama menjelang dan sesudah perayaan Lebaran.
Adapun beberapa langkah yang dapat menjadi prioritas pemerintah dalam menanggulangi inflasi di Jawa Barat adalah sebagai berikut:
1. Penstabilan harga beras melalui pengelolaan stok dan distribusi yang lebih terkoordinasi.
2. Pemetaan dan optimalisasi daerah produksi cabai rawit agar suplai memenuhi permintaan.
3. Pengawasan ketat terhadap distribusi bawang merah guna mencegah spekulasi harga.
4. Pengendalian harga komoditas lain seperti daging ayam dan bahan bakar minyak.
Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan lonjakan inflasi dapat dikendalikan sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi regional Jawa Barat. Pemerintah daerah perlu waspada dan responsif agar fluktuasi harga tidak berdampak negatif terutama menjelang momentum Lebaran yang menjadi masa konsumsi tinggi masyarakat.
