Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan ini merupakan bagian dari upaya memberantas korupsi yang tengah gencar dilakukan di Jawa Tengah.
Menindaklanjuti status nonaktif Fadia Arafiq, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menunjuk Wakil Bupati Sukirman sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan. Penyerahan Surat Keputusan (SK) Plt Bupati berlangsung di Kantor Bupati Pekalongan, Kajen.
Penunjukan Plt Bupati dan Asistensi Pemerintah Daerah
Gubernur Ahmad Luthfi datang langsung untuk menyerahkan SK Plt Bupati kepada Sukirman. Langkah ini diambil agar roda pemerintahan Kabupaten Pekalongan tetap berjalan tanpa hambatan. Ahmad Luthfi memandang penunjukan Plt ini sangat penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
Kedatangan gubernur juga sebagai bentuk asistensi kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Dia mengingatkan pentingnya birokrasi yang bersih serta transparansi dalam pengelolaan pemerintah daerah. Hal ini bertujuan mencegah terulangnya kembali kasus korupsi kepala daerah di wilayah tersebut.
Sorotan Media dan Respons Pemerintah
Momen penyerahan SK Plt Bupati sempat mendapat perhatian dari kalangan wartawan. Beberapa jurnalis melaporkan bahwa mereka tidak diperbolehkan meliput kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kabupaten Pekalongan. Hal ini memicu pertanyaan mengenai keterbukaan informasi publik dalam proses ini.
Di sisi lain, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penanganan kepala daerah tersangkut korupsi harus menjadi pelajaran bersama. Ia menyebut dalam beberapa bulan terakhir, setidaknya dua kepala daerah di Jawa Tengah sudah ditangkap KPK. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah harus lebih serius mengedepankan integritas.
Upaya Mencegah Korupsi dan Menjaga Kondusivitas
Dalam pernyataannya seusai rapat koordinasi menjaga kondusivitas menjelang Hari Raya Idulfitri, Ahmad Luthfi menekankan agar pejabat daerah tidak menyalahgunakan wewenang. Dia meminta seluruh kepala daerah meningkatkan akuntabilitas publik dan merancang birokrasi yang transparan.
Berikut langkah yang disampaikan Gubernur untuk mencegah korupsi di pemerintah daerah:
- Mendorong transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan.
- Meningkatkan pengawasan internal dengan mekanisme kontrol yang ketat.
- Memberikan edukasi terus-menerus kepada pejabat mengenai regulasi anti-korupsi.
- Menegakkan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang ditemukan.
Langkah tersebut dianggap strategis untuk memperbaiki citra birokrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Penunjukan Sukirman sebagai Plt Bupati Pekalongan diharapkan dapat membawa stabilitas dan kesinambungan roda pemerintahan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini fokus mendukung upaya pencegahan praktik korupsi dengan pengawasan lebih ketat. Hal ini menjadi bagian tanggung jawab kolektif untuk menjaga integritas di pemerintahan daerah.
