Pendapatan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat dilaporkan melonjak tiga kali lipat saat masa libur Lebaran dibandingkan periode yang sama sebelumnya. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut kenaikan itu terjadi setelah pemerintah daerah memberi diskon pajak kendaraan bermotor sebesar 10 persen.
Lonjakan tersebut muncul ketika banyak wajib pajak tetap memanfaatkan layanan pembayaran, termasuk kanal digital, meski sedang libur panjang. Dedi menilai capaian itu menunjukkan partisipasi publik yang tinggi sekaligus dukungan nyata terhadap pembangunan daerah.
Kenaikan penerimaan pajak jadi sinyal positif
Dedi menyampaikan bahwa penerimaan pajak kendaraan saat Lebaran naik dari sekitar Rp 400 juta menjadi Rp 1,3 miliar. Ia menilai angka itu mencerminkan kesadaran masyarakat Jawa Barat untuk tetap memenuhi kewajiban pajak meski berada dalam suasana libur.
Menurut Dedi, kebijakan keringanan pajak tidak hanya membantu warga, tetapi juga mempercepat masuknya pendapatan daerah. Ia menegaskan bahwa hasil pajak tersebut akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan yang lebih terasa.
Fokus ke perbaikan jalan dan saluran air
Dedi mengatakan pemerintah provinsi akan langsung tancap gas memperbaiki jalan di berbagai wilayah Jawa Barat mulai minggu depan. Ia menyebut langkah itu akan dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah yang tersedia.
Ia juga menyinggung perbaikan saluran air sebagai bagian dari agenda pembangunan infrastruktur. Berikut area yang disebut menjadi perhatian utama pemerintah daerah:
- Perbaikan jalan provinsi yang rusak atau belum optimal.
- Peningkatan saluran air untuk mendukung lingkungan dan drainase.
- Penyesuaian program pembangunan berdasarkan kapasitas anggaran.
Partisipasi warga dan dampaknya bagi daerah
Dedi memberi apresiasi kepada masyarakat yang tetap membayar pajak di tengah libur Lebaran. Ia menyebut partisipasi itu sebagai bentuk kecintaan warga terhadap pembangunan Jawa Barat.
Pemerintah provinsi kini menempatkan peningkatan pendapatan pajak sebagai modal penting untuk mempercepat agenda infrastruktur. Dengan penerimaan yang lebih baik, program perbaikan jalan dan saluran air diharapkan bisa berjalan lebih cepat dan menjangkau lebih banyak wilayah di Jawa Barat.
Langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini juga menjadi sinyal bahwa insentif pajak dapat mendorong kepatuhan warga sekaligus menambah ruang fiskal daerah. Jika tren penerimaan seperti ini berlanjut, target pembangunan infrastruktur dasar di Jawa Barat berpotensi bergerak lebih cepat melalui dukungan pajak kendaraan bermotor.
