DPRD Jawa Barat mengambil langkah penghematan besar dengan menghapus seluruh agenda kunjungan kerja atau kunker ke luar provinsi dan luar negeri. Kebijakan ini juga diikuti dengan pengetatan belanja makan dan minum agar anggaran daerah bisa dialihkan ke kebutuhan yang lebih mendesak.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menyebut efisiensi itu dilakukan untuk menjaga struktur APBD tetap sehat. Ia menegaskan, penghematan bukan hanya soal memangkas biaya, tetapi juga memastikan dana publik dipakai untuk mencegah masalah sosial baru di masyarakat.
Anggaran diarahkan ke penanganan kemiskinan
Ono mengatakan, fokus utama DPRD Jawa Barat saat ini adalah memitigasi munculnya angka kemiskinan baru di daerah tersebut. Menurut dia, belanja daerah harus lebih besar manfaatnya bagi warga, bukan terserap pada kegiatan yang tidak mendesak.
“Yang paling penting, anggaran harus difokuskan untuk mencegah munculnya kemiskinan baru di Jawa Barat,” kata Ono, dikutip Minggu (29/3). Pernyataan itu menegaskan arah kebijakan DPRD Jabar yang ingin menempatkan perlindungan sosial sebagai prioritas belanja.
Langkah efisiensi yang diterapkan DPRD Jabar
Penghematan yang dilakukan DPRD Jabar tidak berhenti pada penghapusan perjalanan dinas. Sejumlah pos operasional kantor juga ikut dibatasi agar penggunaan anggaran lebih terkendali.
- Menghapus kunker ke luar provinsi dan luar negeri.
- Menekan anggaran makan dan minum.
- Membatasi penggunaan listrik, lampu, dan AC di luar jam kerja.
- Menyiapkan opsi kerja dari rumah atau WFH.
- Mengandalkan rapat daring lewat zoom meeting untuk menekan biaya operasional.
Ono menyebut mekanisme rapat daring sudah terbukti berjalan tanpa hambatan berarti. “Kalau rapat-rapat dilakukan secara zoom meeting, itu bukan hal yang sulit. Kami sudah pernah jalankan dan tidak ada kendala berarti,” ujar dia.
Pengetatan operasional kantor ikut dijalankan
Efisiensi juga terlihat dari pembatasan aktivitas kantor pada malam hari. Ono menegaskan bahwa penggunaan pendingin ruangan di luar jam kerja sudah tidak dilakukan untuk menekan konsumsi listrik.
“Di DPRD ini sudah duluan. Tidak ada kegiatan malam hari yang menggunakan AC. Itu bagian dari efisiensi yang sudah berjalan,” tegasnya. Kebijakan ini menunjukkan bahwa penghematan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari agenda luar daerah hingga pengeluaran harian kantor.
Komitmen politik untuk belanja yang lebih berpihak
Menurut Ono, penghematan tersebut tidak boleh dipahami semata sebagai langkah administratif. Ia menilai kebijakan itu merupakan komitmen politik agar belanja daerah lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan publik yang terus berkembang, DPRD Jabar ingin memastikan setiap rupiah anggaran memberi dampak langsung. Arah kebijakan ini sekaligus memperkuat prioritas pemerintah daerah dalam menjaga daya tahan sosial ekonomi warga Jawa Barat.
